DETIK-BLOG

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan ada rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan pertemuan itu kemungkinan digelar sebelum pelantikan 20 Oktober 2024.

“Ya akan ada pertemuan, Insya Allah,” kata Puan ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, (10/9/2024).

Puan mengatakan pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi antara kedua tokoh. Dia mengatakan belum mengetahui apa yang akan dibahas oleh ibundanya dan Prabowo dalam pertemuan tersebut.

“Ya banyak hal, kalau sudah bertemu pasti akan membahas banyak hal,” kata Puan.

Puan mengatakan terlalu cepat apabila disimpulkan bahwa pertemuan ini merupakan sinyal PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan komunikasi antara para tokoh merupakan hal biasa.

“Masih terlalu jauh, komunikasi sudah kita lakukan kan, saya kan juga sering ketemu Pak Prabowo di acara-acara, jadi selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi,” kata dia.

Emiten asuransi PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) atau MSIG Life mengumumkan pemisahaan unit usaha syariah (UUS) dengan membentuk perusahaan baru. Adapun proses pemisahan UUS ini ditargetkan selesai pada akhir kuartal ketiga 2026.

Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary MSIG Life Renova Siregar mengatakan, rencana pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juli 2024. Selanjutnya, Perusahaan akan mengajukan permohonan izin usaha atas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah baru dan melaksanakan seluruh proses sesuai ketentuan OJK.

“Setelah izin usaha disetujui, seluruh portofolio kepesertaan UUS akan dialihkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah baru,” ungkap Renova dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Jumat, (6/9/2024).

Selama proses pemisahan, perusahaaan asuransi terafiliasi Sinarmas Group ini meyakinkan bahwa hak dan kewajiban peserta serta perusahaan tidak berubah dan sesuai dengan ketentuan pada polis yang berlaku. Dengan demikian peserta tetap mendapatkan manfaat perlindungan dan pelayanan sesuai ketentuan tersebut.

“Setelah portfolio Syariah dialihkan ke Perusahaan Syariah baru yang didirikan oleh Perusahaan, maka kewajiban kepada peserta akan menjadi tanggung jawab perusahaan baru tersebut,” jelasnya.

Diketahui, bisnis syariah di MSIG Life sendiri sudah mencatatkan ekuitas sebesar Rp 349,92 miliar per Juli 2024. Besaran ini sudah di atas syarat minimal spin off UUS yang diwajibkan OJK.

Diketahui, POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, salah satu syarat bagi perusahaan untuk melangsungkan spin off adalah memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar.

OJK pun memberikan batas waktu untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki UUS untuk melakukan spin off dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.

Sementara itu bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki UUS dan belum melakukan pemisahan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud, OJK berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan UUS.

https://slots-kas138.store/

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya Faisal Basri merupakan sosok yang kritis.

“Innalillahi wa innailaihi rajiun. Saya dan seluruh warga masyarakat Indonesia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, wafatnya bapak Faisal Basri,” kata Jokowi di Flyover Djuanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi juga mengapresiasi kerja yang dilakukan Faisal Basri selama ini yang kerap menjadi kritikus pemerintah dari bidang ekonomi.

“Beliau adalah seorang ekonom yang kritis, detail dalam menyampaikan data-data lapangan dan juga bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang baik. Saya kira itu hal yang sangat bagus,” katanya.

Seperti yang diketahui, Pendiri dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini kerap bersuara lantang mengkritik pemerintah itu tutup usia di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan pada pukul 3.50 WIB. Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk pria bersahaja dan sederhana in

https://extension.jp.net/

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memohon kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memformulasi ulang acuan belanja wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan yang sebesar 20%.

Sebagaimana diketahui, ketentuan belanja pendidikan 20% APBN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasiona.

Sri Mulyani mengatakan, basis belanja wajib untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN itu selama ini rancu karena tidak memperhitungkan kondisi riil belanja negara. Akibatnya, ketika kebutuhan belanja negara tengah tinggi yang disebabkan pelemahan kurs atau kenaikan harga minyak, mandatory spending itu harus terserap untuk kebutuhan belanja dalam rangka menopang belanja subsidi.

“Kalau kita lihat episode-episode tahun-tahun sebelumnya kadang-kadang belanja naik tinggi banget sehingga anggaran pendidikan itu harusnya naik, tapi kenaikan dari belanja seperti kalau kenaikan subsidi 2022 itu bukan karena kenaikan kita dapat duit banyak atau pendapatan besar dan kemudian belanjanya kita pakai untuk subsidi, tapi karena memang harga minyak waktu itu naik, kursnya menurun, sehingga belanja subsidi melonjak tinggi banget,” kata Sri Mulyani di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Ia mencontohkan kondisi ini terjadi seperti pada 2022. Pada tahun itu, penerimaan negara melonjak karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia ditambah dengan ambruknya kurs rupiah, implikasinya ialah beban subsidi yang ikut meroket dari semula didesain Rp 350 triliun membengkak menjadi Rp 550 triliun. Kenaikan itu harus dikompensasi dari belanja pendidikan yang sebesar 20%.

“Kenaikan sampai Rp 200 triliun itu memberi konsekuensi harus 20% dari anggaran pendidikan. Nah ini yang menyulitkan dalam mengelola keuangan negara dalam artian bagaimana APBN tetap terjaga, defisitnya tetap di bawah 3%, APBN terjaga tetap sustainable, tapi compliance terhadap 20% anggaran pendidikan itu tetap kita jaga,” tegasnya.

Namun, Sri Mulyani menekankan, yang sering terjadi pula, realisasi anggaran pendidikan itu kerap di bawah ketentuan mandatory spending itu. Ia mencontohkan saat pelaksanaan anggaran pada 2022 yang belanjanya membengkak karena kebutuhan belanja subsidi Rp 200 triliun hanya dalam waktu empat bulan sejak Agustus, namun belanja wajib pendidikan tak mengikutinya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan di Kementerian Keuangan sebetulnya telah membahas pentingnya mengubah basis perhitungan mandatory spending pendidikan yang sebesar 20% itu seharusnya bukan dari belanja negara, melainkan berdasarkan pendapatan negara.

“Maka kami juga sudah membahasnya di Kementerian Keuangan ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi di mana 20% setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan,” tegas Sri Mulyani.

“Tapi kalau 20% dari belanja, di dalam belanja itu banyak ketidakpastian itu anggaran pendidikan menjadi ‘kocak’ ya, menjadi naik turun. Ini yang saya juga memahami banyak sekarang mempertanyakan mengenai sebetulnya pengalokasian anggaran pendidikan itu seperti apa,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga menambahkan pengubahan ini penting untuk menjaga Menteri Keuangan untuk bermanuver dalam menjaga APBN sesuai tata kelola yang diatur UU, sambil menjaga kesehatannya untuk merespons gejolak perekonomian yang terjadi baik secara global maupun domestik.

“Nah kami butuh transparansi tapi pada saat yang sama menteri keuangan, bendahara negara itu harus punya ruang untuk manuver karena APBN itu ditetapkan hari ini, minggu depan saja, itu asumsi bergerak, gak mungkin semuanya dikunci enggak bergerak, pasti akan crack. Sehingga bagaimana menteri keuangan selanjutnya itu tetap bisa punya ruang untuk manuver tapi tetap transparan dan tetap patuh terhadap konstitusi,” papar Sri Mulyani.

Makanya, praktik yang terjadi dalam pengelolaan anggaran itu ia katakan selama ini menggunakan anggaran mandatory spending yang sebetulnya masuk dalam struktur above the line itu dengan mengkategorikannya sebagai cadangan anggaran pendidikan sebagai bantalan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini yang menurut saya perlu kita bahas mengenai definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung 20% itu. Kami nanti mengusulkan agar bendahara negara ke depan tetap menjaga APBN sustainable, kredibel, namun juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan tetap patuh terhadap konstitusi, ini yang nanti kami usulkan untuk panjang perundang-undangan APBN akan kami sampaikan juga,” ujar Sri Mulyani.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah pun merespons baik permintaan Sri Mulyani itu. Ia mengatakan, Banggar DPR akan mengirimkan surat untuk memformulasi ulang ketentuan mandatory spending itu ke pimpinan DPR, supaya bisa dibahas di badan legislasi.

“nanti akan mengambil peran untuk bersurat kepada DPR, agar DPR meneruskan ke baleg untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan. Karena berbagai item kami sudah dapat daripada keahlian DPR, termasuk Sekolah-Sekolah Kedinasan, diklat dan sebagainya, Akpol, Akmil, itu seharusnya bagian dari anggaran pendidikan,” tutur Said.

https://extension.jp.net/

Cathay Pacific Airways dari Hong Kong mengatakan pihaknya telah memeriksa seluruh armada Airbus A350, setelah kegagalan dalam penerbangan dari bagian mesin. Maskapai tersebut menemukan 15 pesawat dengan komponen yang harus diganti.

Pihaknya dikatakan telah “mengidentifikasi sejumlah komponen mesin yang sama yang perlu diganti,” pada Selasa (3/9/2024), seperti dikutip Reuters.

Cathay Pacific mengatakan telah mengamankan suku cadang untuk komponen yang perlu diganti. Rolls-Royce, produsen mesin untuk Airbus, mengatakan penggantian bisa terjadi sementara mesin tetap on-wing.

Produsen mesin tersebut mengatakan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Cathay Pacific, Airbus dan penyelidik di Hong Kong, yang badan keamanannya mengkonfirmasi telah meluncurkan penyelidikan.

Cathay Pacific belum menentukan komponen mesin mana yang gagal, tetapi kapal induk itu mengatakan itu adalah “yang pertama dari jenisnya yang menderita kegagalan seperti itu pada setiap pesawat A350 di seluruh dunia.”

Menurut data Flightradar24, masalah itu tampaknya terungkap beberapa menit setelah lepas landas ketika penerbangan CX383 awalnya menuju ke laut, selatan Hong Kong.

Alih-alih segera berbelok ke utara untuk perjalanan sekitar 12 jam ke Zurich, pesawat melakukan dua lingkaran lebar sebelum kembali ke Hong Kong di mana ia mendarat dengan aman sekitar 75 menit setelah lepas landas, menurut data pelacakan.

Para ahli mengatakan masalah seperti itu jarang terjadi tetapi, kecuali cacat yang lebih dalam. Namun, setiap inspeksi lebih lanjut yang meluas dapat mengganggu maskapai penerbangan.

Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan insiden itu melibatkan masalah dengan nosel bahan bakar, komponen yang mengarahkan bahan bakar di dalam mesin. Mesin ini diproduksi oleh Rolls-Royce.

Cathay Pacific mengatakan tiga dari 48 pesawat bertenaga Rolls-Royce yang telah diperiksa telah melalui perbaikan yang berhasil dan semuanya diperkirakan akan melanjutkan operasi pada Sabtu.

Maskapai ini membatalkan setidaknya 34 penerbangan pulang-pergi karena gangguan pada armadanya.

Meskipun kegagalan bagian terjadi pada salah satu dari 18 jet A350-1000, Cathay Pacific mengatakan juga memeriksa 30 A350-900 yang lebih kecil sebagai “langkah pencegahan.”

Insiden itu menyebabkan penurunan tajam dalam saham pembuat mesin Inggris Rolls-Royce pada Senin, tetapi mereka bangkit kembali pada Selasa karena kekhawatiran atas implikasi bagi armada global mereda dan beberapa analis menyebut aksi jual berlebihan.

Saham Rolls naik 2,4% dan berada di antara para pemenang teratas pada indeks FTSE 100 blue-chip London. Semetara saham Cathay Pacific mengakhiri hari ini turun 0,6%.

situs slot

Bank Indonesia (BI) bersama otoritas keuangan negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik menggelar Executives` Meetings of East Asia Pasific Central Banks (EMEAP) Working Group On Banking Supervision (WGBS) ke-56.

Pertemuan ini membahas tantangan dan perkembangan terkini serta respons kebijakan di sektor keuangan, termasuk pengawasan perbankan pada 29 – 30 Agustus 2024, di Bali.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan tema yang menjadi sorotan utama dalam diskusi mencakup digitalisasi keuangan dan transisi keuangan hijau, perkembangan pengaturan Basel Core Principle, serta keamanan siber. Kerja sama EMEAP WBGS ditujukan untuk mendorong sinergi dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, inovasi kebijakan, dan penguatan praktik pengawasan sektor perbankan.

“Apresiasi terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia dan terobosan kebijakan Bank Indonesia di sektor keuangan khususnya pengawasan perbankan, menggiring BI sebagai Ketua (Chair) EMEAP pada periode 2024-2026,” ujar Erwin dalam siaran pers, Senin (2/9/2024).

Deputi Gubernur Juda Agung, dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa lanskap sistem keuangan global telah mengalami evolusi signifikan, utamanya bersumber dari pesatnya kemajuan digitalisasi dan transisi keuangan hijau yang mempengaruhi model bisnis perbankan sekaligus menawarkan potensi yang besar, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerentanan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

“Perkembangan tersebut menuntut adaptasi respons kebijakan dan praktik pengawasan secara tepat dan efektif,” kata Erwin.

Lebih lanjut, dia menekankan dari aspek digitalisasi sektor keuangan, regulator perlu mendorong inovasi dengan tetap memastikan pengelolaan risiko secara memadai, termasuk yang bersumber dari keamanan siber.

Sementara itu, terkait upaya transisi keuangan hijau, regulator perlu mengambil inisiatif untuk mendukung transisi di sektor keuangan, diantaranya melalui kolaborasi bersama sektor industri, pengungkapan dan pelaporan berkelanjutan, penyediaan data, dan penguatan sinergi antar otoritas keuangan.

Diskusi dalam forum EMEAP WGBS juga mengulas pentingnya memahami dan menerapkan intelijen risiko siber yang efektif untuk menjaga sistem keuangan dan memastikan ketahanan operasional.

Dalam hal ini, BI telah mengembangkan Kerangka Keamanan dan Ketahanan Siber yang didasarkan pada tiga pilar yaitu Tata Kelola, Pencegahan, dan Penanganan.

Kerangka kerja ini berfungsi sebagai pedoman bagi sektor keuangan, menetapkan standar minimum yang seragam untuk mencegah serangan siber. Pilar-pilar ini didukung oleh pengawasan dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap kerentanan dalam sistem sektor keuangan dapat diidentifikasi dan ditangani secepatnya.

Pertemuan EMEAP WGBS ke-56 menghasilkan berbagai inisiatif utama pada 3 (tiga) area, yang meliputi keuangan berkelanjutan, kebijakan makroprudensial, dan upaya pemulihan perbankan.

Para peserta turut menyepakati rencana pengembangan kapasitas otoritas keuangan dengan prioritas pada area terkait manajemen risiko dan digitalisasi sektor keuangan sebagai bagian rencana tindak lanjut kolaborasi anggota EMEAP WGBS ke depan.

situs slot

Insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% yang berlaku sejak tahun 2018 akan berakhir pada tahun ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai aturan itu, tarif PPh ini ditetapkan 0,5% dari penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan. Dikutip dari artikel pajak ditulis oleh Arfinsha Finka Perdana, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi Wajib Pajak (WP) UMKM yang tidak lagi menggunakan tarif PPh Final 0,5%, mulai tahun 2025 penghasilan dari usaha yang diterimanya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak Orang Badan.

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Untuk dapat menggunakan NPPN, wajib pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); dan
• Wajib menyenggarakan pencatatan; dan penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dikenai PPh Final; serta
• Wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan.
• Wajib pajak dapat mengajukan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan baik melalui saluran elektronik yang terdiri dari saluran daring www.pajak.go.id, kring pajak 1500200 atau saluran tertentu lainya, atau secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, serta melalui pos/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.

Arfinsha menjelaskan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Selanjutnya, penghasilan neto dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

“Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum Pajak Penghasilan, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto,” kata Arfinsha.

Sebagai contoh, Tuan A adalah seorang aktor di Jakarta dengan status menikah dan mempunyai tiga orang anak pada tahun 2025 menerima penghasilan bruto sebesar satu miliar rupiah. Persentase penghasilan neto untuk profesi aktor di Kota Jakarta sesuai dengan norma KLU 90002 untuk sepuluh ibu kota provinsi yaitu 50%.

Berikut ini perhitungannya:

Penghasilan neto sebagai aktor : Rp1.000.000.000,00 x 50% = Rp500.000.000,00

Jumlah penghasilan neto : Rp500.000.000,00

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) : Rp72.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak : Rp428.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

5% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

15% x Rp 190.000.000,00 = Rp 28.500.000,00

25% x Rp 178.000.000,00 = Rp 44.500.000,00

jumlah pajak penghasilan terutang adalah Rp 76.000.000,00

Melakukan Pembukuan

Arfinsha mengungkapkan dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN maka Wajib Pajak Orang Pribadi dianggap memilih menyenggarakan pembukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

“Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi menyelenggarakan pembukuan, maka Pajak Penghasilan dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan mengalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan,” jelasnya.

Sebagai contoh, Tuan A adalah seorang aktor di Jakarta dengan status menikah dan mempunyai tiga orang anak pada tahun 2025 menerima penghasilan bruto sebesar satu miliar rupiah. Biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam satu tahun adalah empat ratus juta rupiah.

Berikut perhitungannya:

Penghasilan neto sebagai aktor : Rp1.000.000.000,00 – Rp 400.000.000 = Rp600.000.000,00

Jumlah penghasilan neto : Rp600.000.000,00

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) : Rp72.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak : Rp528.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

5% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

15% x Rp 190.000.000,00 = Rp 28.500.000,00

25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00

30% x Rp 28.000.000,00 = Rp 8.400.000,00

jumlah pajak penghasilan terutang adalah Rp 84.000.000,00.

“Jadi, wajib pajak tidak perlu khawatir dengan berakhirnya penggunaan Tarif PPh Final 0,5%. Wajib pajak tetap dapat berkontribusi membangun negeri dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara taat,” tegas Arfinsha.

situs slot

Belasan artis Tanah Air terpantau ikut meramaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tingkatannya pun beragam, mulai di provinsi hingga kota/kabupaten.

Di Jawa Tengah, dua tokoh hiburan terkenal sudah mendaftar ikut Pilkada tingkat kabupaten. Masing-masing adalah Vicky Prasetyo yang ikut Pilkada Pemalang dan Vicky Shu yang maju di Pilkada Cilacap.

Vicky Prasetyo mendaftar sebagai calon bupati Pemalang dan diusung PKB. Ia didampingi Kepala Desa Dukuhwringin Mochamad Suwendi sebagai calon wakil bupati. 

“Pemalang ini memang dalam kondisi rapor sosial yang harus kita perbaiki. Baik secara infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonominya yang secara kurang masif dalam waktu cepat. Maka itu dibutuhkan salah satu pemimpin yang akan membawa perahu eksekutif yang bernama kabupaten Pemalang ini,” kata Vicky usai mendaftar di KPU Pemalang, Kamis (29/8) lalu, dikutip dari detikJateng.

Vicky mengatakan Pemalang bisa berkembang pesat jika mampu menjalin komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat dan para pengusaha luar. 

Soal strategi pemenangan, Vicky kemudian menjawab panjang lebar. 

“Hidup itu perlu strategi. Ya pastinya kalau bicara bagaimana memenangkan, makanya dibungkus dengan tim kemenangan, dibungkus dengan hal strategi apapun untuk ke depannya lebih jauh untuk bisa tahu cara bagaimana memenangkan,” ucap dia.

Ia juga menyinggung bahwa selebritas jangan dikira cuma punya kemampuan di bidang seni dan hiburan. Ia mengklaim punya misi dan cita-cita besar untuk membangun Pemalang.

Sementara itu, penyanyi Vicky Shu juga memastikan diri maju dalam Pilkada Cilacap 2024. Vicky Shu maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Awaluddin Muuri sebagai calon bupati Kabupaten Cilacap.

Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keduanya sudah mendaftar ke ke KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis (29/8) lalu.

kas138

iPhone 16 dijadwalkan rilis bulan depan, tepatnya pada Apple Event yang digelar pada 9 September 2024.

Seiring dengan peluncuran iPhone 16, seri iPhone lama seperti iPhone 13 banting harga. Berdasakan pantauan CNBC Indonesia pada situs iBox, harga iPhone 13 turun harga hingga Rp 5 juta atau sekitar 35%.

iPhone 13 (128GB) = Rp 9.999.000 (sebelumnya Rp 15.499.000)

iPhone 13 (256GB) = Rp 12.499.000 (sebelumnya Rp 17.949.000)

iPhone 13 (512GB) = Rp 21.199.000

Selain itu, penurunan harga juga tampak pada seri yang lebih baru, yakni iPhone 14 dan iPhone 15.

Harga iPhone 14 Agustus 2024

iPhone 14 (128GB) = Rp 12.249.000 (sebelumnya Rp 16.249.000)

iPhone 14 (256GB) = Rp 15.049.000 (sebelumnya Rp 19.249.000)

iPhone 14 (512GB) = Rp 23.249.000

Harga iPhone 15 Agustus 2024

iPhone 15

128GB – Rp 13.999.000 (sebelumnya Rp 16.499.000)

256GB – Rp 16.999.000 (sebelumnya Rp 19.499.000)

512GB – Rp 20.999.000 (sebelumnya Rp 23.499.000)

iPhone 15 Plus

128GB – Rp 15.999.000 (sebelumnya Rp 18.499.000)

256GB – Rp 18.999.000 (sebelumnya Rp 21.499.000)

512GB – Rp 22.999.000 (sebelumnya Rp 25.499.000)

iPhone 15 Pro

128GB – Rp 18.249.000 (sebelumnya Rp 20.999.000)

256GB – Rp 21.249.000 (sebelumnya Rp 23.999.000)

512GB – Rp 25.249.000 (sebelumnya Rp 27.999.000)

1TB – Rp 29.249.000 (sebelumnya Rp 31.999.000)

iPhone 15 Pro Max

256GB – Rp 22.249.000 (sebelumnya Rp 24.999.000)

512GB – Rp 27.249.000 (sebelumnya Rp 29.999.000)

1TB – Rp 31.249.000 (sebelumnya Rp 33.999.000)

Bocoran iPhone 16

Kabar soal iPhone 16 sudah mulai muncul jauh sebelum peluncuran nanti. Misalnya tampilan ponsel yang akan sedikit berbeda dari para pendahulunya.

Jika sebelumnya modul kamera ditampilkan zigzag, Apple membuat kamera iPhone 16 berjejer ke bawah.

Dari segi warna dilaporkan juga akan lebih mencolok dengan sentuhan pastel. Opsinya terdiri dari putih, hitam, biru, hijau toska, dan pink.

Selain itu Apple Intelligence nampaknya juga akan disematkan pada ponsel baru nanti. Ini merupakan serangkaian fitur AI, misalnya peningkatan pada Siri dan integrasi dengan chatbot ChatGPT.

kas138

Koalisi Ojol Nasional (KON) merasa pendapatan para driver food dan paket tidak manusiawi. Pasalnya, pemerintah belum mengatur soal tarif ongkos kirim (ongkir) bagi mitra kurir online.

“Dalam pasal 1 ayat 5 itu harga diserahkan pada pasar. Ini yg diharapkan pemerintah mengenai harga seperti mengatur soal goride. Ada tarif bawah tarif atas. Jadi aplikator tidak menerapkan harga seenak-enaknya,” kata Muhamad Rahman, Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional, ditemui di tengah aksi demo, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dia menjelaskan jenis layanan pengantaran makanan dan paket berlaku beberapa tarif. Berkitar Rp 5.000 dan Rp 7.000.

Namun pengemudi hanya mendapatkan 10 kali orderan. Artinya hanya mendapatkan sekitar Rp 50 ribu saja.

Ini berbeda dengan pengendara pengantar orang (ride). Mereka mendapatkan Rp 10.400 untuk tarif jarak terpendek (antara 0-5 km).

“Hitung aja kalau kisaran 5000/6000 temen-temen cuma dapet orderan 10 orderan. Itu berapa mba? Ga perlu hitung rejeki seperti tip, tapi biaya dasar dulu,” jelas dia.

“Jauh (perbedaannya) kayak ride terpendek Rp 10.400 dapet 10 orderan udah Rp 100 ribu dua kali lipat. Itu yang mungkin pemain send dan food punya keresahan dan kita salurkan hari ini,” imbuhnya.

Aksi demo ini berpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa mulai memadati kawasan sekitar pukul 13:00 WIB.

“Target kita 2.500 massa hari ini,” ungkap Rahman.

Secara umum, ada 6 poin tuntutan yang diajukan KON, menurut keterangan resmi yang diterima CNBC Indoneisa, seperti berikut:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidak adilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.
3. Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidak adilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.