DETIK-BLOG

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, Rabu lalu (19/3/2025), Dody mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 Km.

“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ungkap Dody dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Dody menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

Dody menekankan bahwa pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.

“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall, dan kami berharap upaya ini dapat segera terwujud agar tidak ada lagi permasalahan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak untuk penanganan banjir dan perlindungan wilayah pesisir.

“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” timpal AHY.

AHY juga menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks.

“Kemenko IPK akan terus mengawal proyek ini agar dapat selesai sesuai target. Sinergi antar-pihak akan menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan Jakarta dan wilayah pesisir lainnya yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya

Kas138 Login

Dusun Bondan, Desa Ujungalang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, punya perjalanan panjang untuk menikmati kebutuhan dasar listrik. Sepanjang perjalanan untuk mengakses kampungnya, sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Untuk menjangkau wilayah ini harus menggunakan perahu compreng atau kapal kecil dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Dermaga Sleko, yang lokasinya tak jauh dari Nusakambangan.

Saat malam tiba, dusun ditelan kegelapan. Warga umumnya menggunakan pelita minyak tanah untuk penerangan seadanya. Sebagian warga ada yang menarik kabel dari kelurahan lain untuk mengalirkan listrik dengan jarak hingga lima kilometer.

Kondisi ini meresahkan hati Mohamad Jamaludin, pemuda Dusun Bondan. Menggandeng PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap, dilakukan analisis permasalahan dan potensi yang ada di Dusun Bondan. Hingga lahirlah program Desa Energi Berdikari E-mas Bayu & E-Mbak Mina yang merupakan akronim dari Energi Mandiri Tenaga Surya dan Angin (Bayu) dan Energi Mandiri Tambak Ikan (Mina).

“Kami memulai perjalanan membangkitkan listrik pada 2017. Dimulai dengan masuknya teknologi Hybrid Energy One Pole atau HEOP, yang menggabungkan sel surya dan kincir angin,” jelas Jamaludin.

Dua tahun berikutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (surya dan angin) dikembangkan dengan kapasitas yang lebih besar, terdiri dari 5 unit kincir angin dan 24 unit panel surya.

“Selain mampu menerangi 78 rumah dan fasilitas umum, PLTH juga dimanfaatkan untuk aktivitas tambak ikan dan pengolahan air payau menjadi layak konsumsi dengan sistem desalinasi. Semua hal itu atas inisiasi dari PT KPI Unit Cilacap,” terang Jamaludin.

Selain digunakan untuk menghasilkan penerangan, listrik dimanfaatkan untuk pengoperasian alat desalinasi air dari payau menjadi tawar. Juga alat aerator tambak milik kelompok nelayan, melalui program E-Mbak Mina.

“Aerator tambak atau mesin penghasil gelembung udara berfungsi untuk menggerakkan air di dalam akuarium, kolam atau tambak. Supaya kaya kandungan oksigennya,” jelas Jamal.

Pemanfaatan aerator tambak, mendukung program intensifikasi tambak ikan dengan teknologi tambak polikultur biofilter. Berupa teknologi untuk meningkatkan produksi ikan bandeng, dengan memadukan antara tanaman mangrove dan sejumlah biota yang dibudidayakan seperti ikan bandeng, udang, dan kerang totok.

Kini Dusun Bondan mampu berdiri sendiri dengan keberadaan energi baru terbarukan, meningkatkan ekonomi masyarakat hingga mewujudkan kesadaran akan manfaat menjaga lingkungan menjadi modal yang ditanamkan di dalam masyarakat.

“Saat kita terus bersahabat dan peduli dengan alam, ia tidak pernah kejam dan membiarkan kita tenggelam dalam kelam,” ujar Jamaludin.

Kembangkan Kemampuan

Untuk meningkatkan pengembangan pemanfaatan energi bersih, Jamal mengikuti program sertifikasi ketenagalistrikan yang diadakan Pertamina bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Hal itu sebagai wujud pengembangan energi bersih menuju target Net Zero Emission 2060.

Sertifikasi yang diselenggarakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis Local Heroes di bidang regulasi, instalasi, dan pemeliharaan listrik. Peserta diharapkan mampu menerapkan pemeliharaan instalasi listrik dengan aman, efisien, dan profesional sesuai standar yang berlaku.

Selain itu, sertifikasi ini memberikan pengakuan resmi sebagai tenaga teknik ketenagalistrikan, sehingga para peserta dapat bersaing di tingkat profesional. Pada program Desa Energi Berdikari (DEB) sertifikasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan PLTS yang tersebar di berbagai wilayah binaan.

Jamal yang menjadi salah satu peserta dari 22 Local Heroes yang berasal dari 12 provinsi di Indonesia, mewakili enam subholding Pertamina, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan manfaat yang besar dari program ini.

“Program sertifikasi ini sangat membantu memantapkan pengelolaan PLTS di Dusun Bondan. Dengan wawasan dan ilmu yang saya dapatkan, saya berharap PLTS ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan,” katanya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, program DEB merupakan inisiatif Pertamina yang bertujuan menciptakan kemandirian energi berbasis sumber daya lokal. Hingga saat ini, program DEB melibatkan berbagai komunitas di Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), untuk memenuhi kebutuhan energi lokal secara berkelanjutan.

“Pertamina menjalankan program DEB di berbagai wilayah di Indonesia. Program DEB menjadi sarana yang tepat mengenalkan energi bersih yang berkelanjutan kepada masyarakat pedesaan, mendukung swasembada energi nasional dan ketahanan pangan, serta menurunkan emisi karbon dan mendorong perekonomian desa,” kata Fadjar.

Slot1000

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengungkapkan bahwa akan ada kenaikan tarif tol usai Lebaran. Tol tersebut berada di berbagai daerah dengan mayoritas di wilayah Jawa.

Di wilayah Jabodetabek ada Jalan Tol Tangerang – Merak yang dikelola Astra Infra Group, serta di wilayah Bandung ada Jalan Tol Soerang – Pasirkoja yang dikelola oleh PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ).

“Banyak (tol naik tarif usai Idulfiitri). Saya tidak hafal, yang jelas Soreang-Pasirkoja itu grupnya CMNP, itu sebelum Lebaran juga harusnya naik tarif ya,” katanya di Kementerian PUPR, Jumat (21/3/2025).

Meski demikian badan usaha jalan tol (BUJT) menahan kenaikan tarif usai pemerintah menginstruksikan adanya diskon tarif tol sebesar 20%.

Selain itu, tol-tol lainnya pun seharusnya mengalami kenaikan tarif saat ini, termasuk BUMN Jasa Marga.

“Yang Jasa Marga cukup banyak juga. Cuma saya tidak hafal ya. Mungkin kalau tidak salah ada lebih 12 ya, sekitar 12 [ruas] atau 14 [ruas] gitu,” imbuhnya.

Meski kemungkinan besar bakal ada kenaikan tarif usai Ramadan dan Idulfitri 2025. Namun, Munir tidak menyebut secara pasti kapan penyesuaian tarif tol tersebut diberlakukan.

“Kemarin ada beberapa ruas (tol) yang sebetulnya harusnya sudah naik tarif, tapi belum dinaikkan,” sebut Munir.

BET88

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, pihaknya sudah mengantisipasi melonjaknya proyeksi penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sepanjang momen lebaran 2025. Salah satunya dengan memperdekat jarak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Darmawan mencontohkan, untuk wilayah Kalimantan. PLN menambah jumlah sebaran SPKLU di Kalimantan tahun ini sebesar 6,5 kali lipat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sehingga, jarak antara SPKLU di wilayah tersebut terhitung maksimal 40 kilometer (km) dari sebelumnya 90 km.

“Tadinya jarak (SPKLU) satu dengan yang lain sekitar 90 km. Sekarang, satu dengan yang lain, maksimal 40 km. Dengan catatan, Bapak, sekali nge-charge itu 350 km. Jadi artinya, kalau 40 km, dia bisa melewati sekitar 7 sampai 8 (SPKLU),” jelasnya dalam acara kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025).

Hal itu, lanjut Darmawan, lantaran pihaknya memproyeksi tambahan pengguna mobil listrik di Kalimantan pada masa mudik lebaran Idulfitri 2025 ini akan mengalami peningkatan hingga lima kali lipat.

Dia menyebutkan, penggunaan EV transaksi di SPKLU selama masa mudik lebaran di Kalimantan tahun ini meningkat dari momen mudik lebaran tahun 2024 lalu sebanyak 203 kendaraan di Kalimantan menjadi 1.015 kendaraan tahun ini.

“Kami sudah menghitung, Pak, bahwa transaksi di SPKLU lalu dibanding tahun lalu, mudik lebaran tahun lalu meningkat 5 kali lipat, Pak. Kemudian, tren pemudik EV sudah dari 200 diperkirakan akan menjadi 1.000, Pak,” imbuhnya.

Berdasarkan paparannya, Darmawan menunjukkan peningkatan jumlah sebaran SPKLU di Kalimantan untuk tahun ini meningkat jadi 209 unit di 167 lokasi dari momen mudik lebaran tahun sebelumnya hanya sebanyak 32 unit.

Detailnya, sebanyak 209 SPKLU tersebut tersebar di Kalimantan Barat sebanyak 52 unit, Kalimantan Tengah sebanyak 25 unit, Kalimantan Selatan sebanyak 52 unit, Kalimantan Timur sebanyak 74 unit, dan Kalimantan Utara sebanyak 7 unit.

Selain itu, pihaknya juga menyiagakan hingga 1.338 petugas yang berjaga di SPKLU selama 24 jam selama momen lebaran tahun 2025 di wilayah Kalimantan.

Sedangkan, sebanyak 6.341 petugas berjaga di seluruh Indonesia selama momen lebaran 2024. “Kemudian, call centernya juga sama, 087771112123. Dan kemudian juga untuk petugasnya, Bapak. Ini selama masa siaga, jadi 1.338 (personel),” tandasnya.

Slot88 Resmi

Perputaran uang selama Idul Fitri 2025 diprediksi turun. Ramalan ini merujuk pada jumlah pemudik yang mengalami penurunan.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survey yang dilakukan badan kebijakan transportasi, pusat statistik, Kementerian Perhubungan dan akademisi, jumlah pemudik diperkirakan hanya 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Angka itu turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

“Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Iduel Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137.975 triliun,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dalam pernyataan pers, Selasa (18/3/2025).

“Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” ujarnya.

“Jika rata rata keluarga membawa uang sebesar Rp 3.75 juta naik 10% dari tahun lalu maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137.975 triliun.”

Jumlah ini, lanjutnya, sebenarnya masih berpotensi naik meski sedikit, masih turun dibanding 2024. Hal ini jika angka rata rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat.

Jika per keluarga membawa rata rata Rp 4 juta, jelas Sarman, maka potensi perputaran bisa mencapai Rp 145.040 triliun. Sehingga potensi perputaran dikisaran Rp 137-145 triliun.

Lebih lanjur dikatakan Sarman, penurunan pemudik ini terjadi karena beberapa hal. Pertama jarak libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) serta Idul Fitri yang sangat berdekatan.

“Sehingga yang sempat berlibur selama Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idul Fitri,” ujar sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Kedua, tambah dia, dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving). Mengingat dalam beberapa bulan kedepan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah.

“Ketiga, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” kata Sarman.

Keempat, lanjutnya, penurunan daya beli masyarakat serta faktor cuaca juga mempengaruhi niat masyarakat untuk pulang kampung. Bank Indonesia telah mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri 2025 namun diprediksi uang layak edar tersebut tidak akan terserap sepenuhnya.

Perputaran uang ini akan menyebar sekitar 60% di Pulau Jawa sebagai tujuan utama mudik setiap tahun seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten sekitar Jabodetabek. Sisanya 40% akan menyebar wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua.

Slot Qris

Penyaluran piutang pembiayaan di perusahaan multifinance cenderung meningkat menjelang lebaran. Industri perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 12,17% per Maret 2024.

Bila menilik catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Ramadan tahun lalu, pertumbuhan ini didorong oleh pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 13,05% dan 11,62%.

Beberapa pemain multifinance mengaku, peningkatan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu alasan meningkatnya penyaluran pembiayaan di tengah bulan Ramadan. Adapun pembiayaannya banyak dibutuhkan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Meski demikian, Direktur Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk Harjanto Tjitohardjojo mengaku, tahun ini industri dihadapi dengan tantangan eksternal terutama kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap penjualan kendaraan bermotor.

“OJK juga memproyeksikan pertumbuhan kredit oleh industri pembiayaan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, Perusahaan tetap memprediksi terdapat peningkatan permintaan atas fasilitas kredit seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi dan konsumtif di masyarakat,” ungkap Harjanto kepada CNBC Indonesia, Senin, (17/3/2025).

Bila menilik laporan keuangan per 31 Maret 2024, piutang pembiayaan konsumen CFIN tercatat sebesar Rp8,76 triliun. Angka ini meningkat 3,91% dari Rp8,43 triliun per 31 Desember 2023.

Sementara itu, Head of Corporate Secretary & Legal Mandiri Utama Finance (MUF) Elisabeth Lidya Sirait melihat, minat masyarakat dalam memiliki kendaraan baru maupun kebutuhan dana tambahan meningkat selama periode Ramadan. Sektor yang cenderung lebih ramai adalah pembiayaan mobil baru dan dana tunai, didorong oleh meningkatnya mobilitas dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kami akan mengoptimalkan momentum ini dengan berbagai program promosi dan layanan pembiayaan yang kompetitif agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal,” ungkap Elisabeth saat dihubungi CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Jika melihat data tahun lalu, total pembiayaan yang disalurkan MUF Finance pada Maret 2024 sekitar Rp 2 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 20%, jika dibandingkan penyaluran pembiayaan pada Februari 2024.

Sementara itu, Chief Financial Officer Adira Finance (ADMF) Sylvanus Gani juga melihat adanya pengaruh positif menjelang periode Ramadan dan Lebaran terhadap kinerja perseroan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang seringkali meningkat pada periode tersebut, seperti keperluan kendaraan transportasi untuk perjalanan mudik, belanja makanan, biaya untuk mudik, dan lainnya.

“Oleh karena itu, Perusahaan optimis untuk memanfaatkan momen Ramadan dan Lebaran pada tahun ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar dapat mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Gani.

Pada Maret tahun lalu, piutang pembiayaan konsumen ADMF tercatat sebesar Rp21,42 triliun dan pembiayaan murabahah Rp5,9 triliun. Angka ini masing-masing naik 3,63% dan 6,88% secara quarter on quarter (qoq).

Kondisi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini dalam keadaan baik. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara.

Pihaknya mengatakan bahwa saat ini Ridwan Kamil berada di Bandung dalam keadaan baik. Dalam percakapannya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Alhamdulillah, kami sudah berhasil berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil. Semalam, beliau menghubungi saya melalui ponsel stafnya. Sebelumnya, saya memang sempat menyampaikan bahwa kami belum bisa berkomunikasi dengannya. Namun, sekitar pukul 22.00 WIB tadi malam, kami akhirnya berbicara,” ungkap Iswara di Tasikmalaya, dikutip dari Detikcom, Minggu (16/3/2025).

Dalam percakapan melalui sambungan telepon tersebut, Iswara mengungkapkan beberapa poin utama yang disampaikan oleh pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

“Pertama, Kang Emil menyatakan bahwa saat ini beliau berada di Bandung dan dalam kondisi baik,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Beliau menegaskan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan memenuhi apa pun yang diminta oleh penyidik KPK,” tambah Iswara.

Ia menambahkan, Ridwan Kamil menyadari konsekuensi sebagai seorang Gubernur atas apa yang terjadi di bawahannya. Meski demikian Ridwan Kamil mengaku tidak terkait dalam perkara korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah itu.

“Kang Emil juga menyampaikan bahwa sebagai Gubernur saat itu, jika ada permasalahan di bawah, tentunya sudah sebuah konsekuensi, sebagai sebuah risiko jabatan, untuk memberikan informasi,” kata Iswara.

“Tapi beliau menegaskan bahwa InsyaAllah beliau tidak terkait dengan hal tersebut. Itu saya mengutip apa yang disampaikan, itu adalah kalimat yang disampaikan Ridwan Kamil,” kata Iswara.

Sikap Golkar

Terkait sikap atau langkah Partai Golkar sendiri terhadap apa yang menimpa Ridwan Kamil, Iswara mengaku tak ingin berandai-andai. Karena saat ini status Ridwan Kamil masih sebagai saksi.

“Pak Ridwan Kamil ini kan pengurus DPP Golkar ya, Ketua Bidang Kebijakan Politik. Sebenarnya saya tidak ingin berandai-andai, karena saat ini statusnya saksi, tapi apabila nanti Kang Emil membutuhkan pendampingan hukum, ya tentunya DPP Golkar siap untuk memberikan pendampingan,” kata Iswara.

Sebelummya KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Cimbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Ridwan Kamil sendiri sempat membenarkan jika KPK mendatangi kediaman pribadinya. Dia juga menyatakan bersikap koperatif saat KPK menggeledah rumahnya.

“Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” ucap Ridwan Kamil saat memberi pernyataan tertulis kepada awak media melalui secarik kertas terkait penggeledahan yang dilakukan KPK.

“Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara profesional,” ucapnya.

Hubungan ekonomi antar negara kini tengah memasuki periode “War Game”, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia merujuk pada kondisi semakin intensnya perang tarif perdagangan dan kebijakan unilateralisme yang dimotori Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sejak dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani banyak executive order. Kebijakan yang termuat dalam executive order itu menurut Sri Mulyani telah menimbulkan gejolak di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mulai dari permasalahan kurs, aliran investasi yang terhambat, hingga rantai pasok global yang menjadi rusak.

“Ini yang disebut war game di bidang ekonomi,” kata Sri Mulyani. “Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang secara sepihak dapat diubah dan Presiden Trump mengincar negara yang memiliki surplus terhadap AS,” paparnya.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS membawa prinsip hubungan antar negara yang semula menjunjung tinggi multilateralisme atau kerja sama global berdasarkan kesepakatan bersama, menjadi unilateralisme, mengambil kebijakan berdasarkan tindakan sepihak tanpa mempedulikan kepentingan negara lain.

Situasi ini menimbulkan kengerian tersendiri bagi para pelaku ekonomi karena menjadi tantangan dunia dan Indonesia ke depan.

Berikut ini risiko dari permasalahan “war game” tersebut:

1. Tarif Perdagangan AS

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan Trump yang mendasari pengenaan tarif perdagangan tambahan untuk barang-barang ekspor dari negara partnernya ialah negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS.

Maka, China menjadi target utama Trump karena surplus perdagangannya mencapai US$ 319,1 miliar pada 2024, lalu Meksiko US$ 175,9 miliar, dan Vietnam US$ 129,4 miliar.

Indonesia pun menurutnya masuk ke dalam kategori yang bisa dikenakan tarif tambahan oleh Trump, karena surplus perdagangan Indonesia ke AS urutan ke-15, yakni senilai US$ 19,3 miliar.

Namun demikian, berdasarkan data census.gov untuk periode Januari 2025, Indonesia tidak masuk ke dalam 15 negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS, karena surplusnya baru sebesar US$ 1,815 juta.

2. Penerimaan Pajak Anjlok 30%

Pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 baru mencapai Rp 316,9 triliun. Khusus pajak, realisasinya sebesar Rp 187,8 triliun.

“Penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Pendapatan negara hingga Februari terkontraksi hingga 21,48%. Kontraksi ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lau yang hanya 4,52%.

Kontraksi terbesar ada di penerimaan pajak. Data Kemenkeu menunjukkan penerimaan pajak hingga Februari 2025 terkontraksi 30%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya terkontraksi 3,93%.

3. Hubungan Pertemanan Antar Negara yang Retak

Sri Mulyani memaparkan fenomena baru di tatanan global yang muncul setelah era Trump 2.0. Fenomena ini mengacu pada banyaknya hubungan pertemanan antar negara yang retak. Contohnya, hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada, serta Amerika Serikat dan Meksiko.

Hubungan ini retak setelah Presiden Donald Trump meluncurkan perang dagang yang lebih intensif di masa kepemimpinan periode keduanya. Kebijakan Trump ini menandai perubahan besar dalam ekonomi, perdagangan dan rantai pasok dunia. Hal ini tak bisa dihindari karena AS merupakan salah satu ekonomi terbesar dunia.

“Keputusan investasi relokasi rekonfigurasi dari rantai pasok selama ini yang dianggap aman yang friendshoring sudah tidak ada lagi sekarang definisi friends sudah tidak ada lagi,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

Untuk diketahui, friendshoring adalah strategi dalam perdagangan dan rantai pasokan di mana suatu negara atau perusahaan hanya melakukan bisnis dengan negara-negara sahabat atau sekutu yang dianggap memiliki nilai politik, ekonomi, atau keamanan yang sejalan.

AS yang selama ini menjadi promotor perdagangan bebas antara Kanada, Meksiko dan Amerika berbelok setelah kepemimpinan Trump. Hubungan investasi dan perdagangan kini berjalan unilateral.

4. Defisit APBN Rp31,2 T

Realisasi APBN hingga akhir Februari 2025 tercatat defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit per Februari ini adalah yang pertama dalam empat tahun terakhir.

Defisit APBN per Februari tahun ini berbanding terbalik dengan tiga tahun sebelumnya di mana pada periode tersebut masih mencatat surplus.

Defisit ini menunjukkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap harga komoditas.

Sebagai catatan, Indonesia mendapatkan berkah lonjakan harga komoditas sejak 2022 atau setelah meletusnya perang Rusia-Ukraina.

5. Tatanan Ekonomi Dunia Alami Perubahan

Sri Mulyani mengemukakan bahwa tatanan ekonomi dunia saat ini telah berubah. Kondisi ini disebut sebagai The New Economic Order.

Tatanan baru ekonomi ini merupakan tatanan ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem ekonomi 50 tahun atau 60 tahun lalu. Dahulu, globalisasi dan global rule base menjadi sandaran.

Ini menjadi fondasi dalam interaksi antar negara setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu, semua negara sepakat bikin rule order dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Tatanan ini berubah sejak Donald Trump memimpin pemerintahan AS untuk periode kedua.

“Semenjak munculnya Trump 2.0 unilateralism atau aksi sepihak dari satu negara yang merupakan negara terbesar di dunia jadi dominan, jadi the rule of the game ya tadinya multilateral jadi unilateral,” kata Sri.

Kas138

Korea Selatan (Korsel) berencana untuk merombak kode pajak warisan yang berlaku di negara itu. Aturan ini diharapkan akan segera berlaku pada 2028 mendatang.

Mengutip Korea Times, berdasarkan revisi pajak yang diusulkan, Korsel akan memungut pajak berdasarkan jumlah warisan yang diterima oleh setiap penerima. Hal ini kemudian membagi kewajiban di antara para penerima dengan pengurangan pajak terpisah.

Aturan pajak berbasis penerima akan menjadi peralihan dari sistem berbasis harta warisan saat ini di mana pajak dikenakan berdasarkan total kekayaan pemberi warisan setelah kematian. Sistem itu telah diperdebatkan karena banyak penerima warisan dibebani pajak yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah aset yang mereka terima.

“Perombakan metode perpajakan adalah salah satu dari sedikit tugas yang tersisa bagi Korea dalam mengadopsi kebijakan-kebijakan maju di dunia,” kata Kepala Divisi Pajak Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korsel, Jeong Jeong Hoon, Rabu (12/3/2025).

Jeong merujuk Korsel sebagai satu dari empat negara di antara 38 negara anggota OECD yang memiliki kebijakan pajak berbasis harta warisan, sementara negara lain memberlakukan kebijakan pajak berbasis penerima. Keempat negara tersebut meliputi Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark.

Ia juga mencatat bahwa OECD dan Dana Moneter Internasional telah menilai kebijakan pajak berbasis penerima sebagai lebih diinginkan dalam hal keadilan pajak dan redistribusi kekayaan.

“Karena itu, kami telah berulang kali menghadapi tuntutan, serta kritik, untuk mengubah metode perpajakan kami agar sejalan dengan standar global,” tuturnya.

Pemerintah berencana untuk mengajukan revisi kode pajak yang diusulkan ke Majelis Nasional untuk disetujui pada bulan Mei, setelah menyusun pedoman dan menjalani proses terkait lainnya. Mereka berharap revisi tersebut berlaku pada tahun 2028, setelah menetapkan aturan perpajakan yang diperlukan dan undang-undang tambahan antara tahun 2026 dan 2027.

Beban pajak mulai menyebar dari segelintir keluarga terkaya ke keluarga berpenghasilan menengah. Hal ini karena sistem tersebut gagal mengatasi pertumbuhan ekonomi Korsel yang pesat dan akumulasi kekayaan antargenerasi selama beberapa dekade.

Beban pajak ini sangat mendesak karena tingkat warisan Korea mencapai 50%, yang merupakan tertinggi kedua di antara negara-negara anggota OECD setelah Jepang yang sebesar 55%. Tarif tersebut dapat naik hingga 60% bagi mereka yang mewarisi saham di perusahaan besar.

Pemerintah akan mempertahankan tarif pajak warisan maksimum tetapi memperkirakan beban pajak dari warisan kekayaan akan berkurang hingga 60% dengan diperkenalkannya kebijakan pajak berbasis penerima.

Teknis Pemberlakuan

Bagi penerima manfaat, pasangan akan diberikan pengurangan pajak sebesar 100 persen jika aset yang diwariskan bernilai 1 miliar won (Rp 11,2 miliar) atau kurang, dibandingkan dengan 500 juta won (Rp 5,6 miliar) saat ini, terlepas dari jumlah total kekayaan yang diwariskan.

Bagi anak-anak, jumlah yang dapat dikurangi akan meningkat 10 kali lipat, dari 50 juta won (Rp 560 juta) menjadi 500 juta won.

Berdasarkan kebijakan yang direvisi, keluarga yang masih hidup yang terdiri dari seorang pasangan dan dua orang anak, tidak akan membayar pajak warisan jika nilai kekayaan yang ditransfer dari donor mereka berada di antara 1 miliar won dan 2 miliar won.

“Kisaran tersebut ditetapkan secara memadai mengingat sejumlah besar rumah tangga diyakini mewarisi kekayaan yang sesuai dari waktu ke waktu,” kata Park Hun, seorang profesor ekonomi di Universitas Seoul.

Seorang profesor ekonomi di Universitas Hanyang, Ha Joon Kyung, juga mengatakan bahwa metode perpajakan baru tersebut sangat tepat waktu di tengah penurunan populasi.

“Keluarga dengan banyak anak dapat memperoleh manfaat dari beban pajak yang lebih rendah berdasarkan aturan berbasis penerima,” ungkapnya.

Kas138

China menjadi salah satu bank sentral teraktif dalam pembelian emas saat kondisi ekonomi global tengah mengalami krisis. Jika melihat krisis dari tahun 2008 hingga 2023, China memborong emas hingga ratusan ton di tahun-tahun terjadinya krisis.

Bukan tanpa alasan China memborong emas saat krisis ekonomi global terjadi. Bagi China, emas dianggap sebagai aset yang relatif aman selama masa ketidakpastian ekonomi atau krisis. S.elama krisis finansial, nilai mata uang atau aset lainnya dapat tergerus, sementara emas cenderung mempertahankan nilainya. Oleh karena itu, pemerintah China, yang memiliki cadangan devisa besar, membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan negara mereka.

China merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, dan sebagian besar cadangan ini berupa dolar AS.

Untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan keberagaman cadangan devisa, China membeli emas sebagai bentuk diversifikasi. Emas memberi mereka alternatif yang lebih stabil dan independen dari fluktuasi mata uang atau kebijakan moneter negara lain.

Dengan memperbanyak cadangan emas, China juga dapat meningkatkan pengaruhnya dalam sistem ekonomi global. Negara ini berusaha memperkuat posisi mereka dalam sistem keuangan internasional yang lebih multipolar, di mana emas memainkan peran penting dalam stabilitas dan kepercayaan ekonomi.

Berdasarkan data World Gold Council (WGC), China memborong emas ratusan ton pada saat terjadinya krisis ekonomi global.

Pembelian Emas 2009

Pada tahun 2009, China memborong emas hingga 454,1 ton. Diketahui tahun 2008-2009 merupakan tahun krisis finansial global. Krisis tersebut merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia menyebutnya sebagai the mother of all crises.

Krisis keuangan yang diawali dengan terjadinya subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian AS, tetapi juga dirasakan di berbagai negara termasuk China.

Krisis keuangan global 2008-2009 berdampak signifikan terhadap ekonomi China yang menyebabkan penurunan tajam dalam ekspor akibat berkurangnya permintaan global, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun pada saat itu, pemerintah China menanggapinya dengan paket stimulus besar, yang membantu mengurangi dampak negatif dan akhirnya menyebabkan pemulihan ekonomi.

Kekhawatiran krisis keuangan global tersebut pun mendorong China memborong emas hingga 454,1 ton pada 2009.

Pembelian Emas 2015/2016

Pada 2015 hingga 2016, China kembali memborong emas usai vakum sejak pembelian terakhir pada 2009. Dimana pada tahun 2015, China membeli emas sebanyak 708,2 ton dan kembali memborongnya pada 2016 sebanyak 80,2 ton.

Perhatian dunia saat itu sedang tertuju pada krisis ekonomi yang dialami Yunani. Krisis terjadi akibat kegagalan membayar utang (default) sebesar 1,5 miliar euro atau sekitar Rp22 triliun pada International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo 30 Juni 2015. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah utang luar negeri Yunani yang diperkirakan sekitar 243 miliar Euro.

Akibat gagal bayar tersebut, Yunani bangkrut dan kini hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu. Konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah Yunani adalah memperketat pengendalian modal. Bank ditutup untuk mencegah rush atau arus keluar uang tunai. Rakyat Yunani tidak dapat menarik uang tabungan dalam jumlah besar, bahkan uang pensiun yang menjadi hak para pensiunan pun juga tidak bisa ditarik.

Daya beli masyarakatnya menurun drastis, situasi yang tentu saja akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.

Saat Yunani tengah menghadapi krisis, saham-saham di bursa China pun anjlok dalam. Nilai saham yang terdaftar di bursa China mencatatkan kerugian lebih dari US$3 triliun dari puncaknya atau 30% PDB. Sehingga emas menjadi pilihan oleh bank sentral China saat itu.

Pembelian Emas 2018/2019

China melakukan aksi pembelian emas pada pada 2018 sebesar 10 ton dan sebanyak 95,8 ton pada 2019. China memborong emas di tengah panasnya perang dagang negara tersebut dengan Amerika Serikat.

China adalah satu-satunya target AS dalam perang dagang periode pertama yakni 2018/2019.

Pembelian Emas 2022-2024

Tahun 2022 seharusnya menjadi kebangkitan ekonomi dunia setelah pandemi Covid-19. Sebaliknya, 2022 ditandai dengan perang baru, rekor inflasi, dan bencana terkait iklim.

Tak heran jika 2022 disebut sebagai tahun “polikrisis”, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh sejarawan Adam Tooze. Akibat kemunduran yang terjadi tahun ini, masyarakat dunia harus bersiap untuk lebih banyak menghadapi kesuraman pada 2023.

Setelah krisis ekonomi akibat Covid pada 2020, harga konsumen mulai naik pada 2021 karena negara-negara mulai menghentikan lockdown atau pembatasan lainnya.

Kala itu, bank sentral bersikeras bahwa inflasi yang tinggi hanya akan bersifat sementara karena ekonomi kembali normal. Namun, serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari kemudian membuat harga energi dan pangan melonjak.

Banyak negara sekarang bergulat dengan krisis biaya hidup karena upah tidak mengikuti inflasi. Ini memaksa rumah tangga membuat pilihan sulit dalam pengeluaran mereka.

Sementara itu, bank sentral mulai menaikkan suku bunga tahun 2022 sebagai upaya menjinakkan kenaikan inflasi. Hal ini pun berisiko mendorong negara ke dalam resesi yang dalam, karena biaya pinjaman yang lebih tinggi berarti aktivitas ekonomi yang lebih lambat.

Sementara di 27 negara Uni Eropa, 674 miliar euro telah dialokasikan untuk melindungi konsumen dari harga energi yang tinggi. Jerman, ekonomi terbesar Eropa dan paling bergantung pada pasokan energi Rusia, menyumbang 264 miliar euro dari jumlah tersebut.

Selain dari kenaikan harga energi terutama batu bara yang menggila pada 2022-2023. Pada tahun tersebut merupakan tahun teraktif The Federal Reserve (The Fed) dalam menaikkan suku bunga.