DETIK-BLOG

Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadakan rapat kerja untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini mengatakan Badan Legislasi DPR RI telah melakukan penyempurnaan konsep RUU BUMN ini. Dengan demikian Komisi VI secara resmi diberi mandat untuk membahas RUU ini lebih lanjut pada rapat paripurna 23 Januari 2025.

“Kami akan segera membentuk panitia kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan RUU ini. Komisi VI dan BUMN juga berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam proses legislasi ini,”ungkap Anggia, di Gedung DPRI RI, Jakarta, Kamis, (23/1/2025).

Dalam paparannya, Anggia menyebut terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN tersebut, di antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya akan mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan regulasi.

Selain itu, akan ada beberapa poin yang menegaskan soal pembentukan anak usaha BUMN, seperti definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan, pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.

Di sisi lain, RUU ini juga akan membahas soal kompetensi sumber daya manusia (SDM). Adapun bahasannya mencakup peluang kerja bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.

DPR bersama Kementerian pun akan membahas soal penentuan kriteria privatisasi dan mekanismenya, dan kewajiban tanggung jawab sosial BUMN yang mencakup pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

“Selain itu, RUU ini juga menekankan pada pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik, termasuk pengawasan eksternal oleh akuntan publik serta pembentukan komite audit dan pengawasan internal,” tutur Anggia.

sebagai informasi, revisi UU BUMN telah bergulir di DPR sejak 2016 dan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020-2024. Akan tetapi hingga akhir tahun kemarin pembahasan mengenai RUU tersebut mandek karena rancangan revisi belum diserahkan kepada pemerintah untuk penyusunan DIM.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) membidik pertumbuhan kredit mencapai 8% hingga 10% sepanjang tahun 2025. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan bank pelat merah itu menargetkan pertumbuhan kredit dari segmen korporasi dan konsumer masing-masing sebesar 10% hingga 12%.

“Kita melihat peluang di segmen korporasi, ini terlihat dari beberapa sektor yang kami melihat masih memiliki prospek yang positif di sektor komunikasi, infrastruktur, perindustrian. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk pemerataan pembangunan, juga industri,” kata Novita dalam Public Expose BNI secara virtual, Rabu (22/1/2025).

Sementara di sektor konsumer, BNI memiliki tiga pos, yakni Kredit Flexi, KPR, dan joint financing dengan anak usaha. Dengan begitu, Novita yakin kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) khususnya untuk barang mewah tidak akan menghalangi pertumbuhan kredit konsumer.

“Memang ada kenaikan PPN, khususnya untuk yang barang mewah. Tapi dengan strategi kami di diferensiasi produk-produk konsumen tersebut, kami masih optimis bahwa kami bisa mencapai target yang diharapkan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, BNI melaporkan kredit tumbuh 11,6% secara tahunan (yoy) menjadi Rp775,87 triliun dari Rp695,09 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit ini didukung oleh segmen korporasi yang naik 17,6% yoy dan konsumer yang meningkat 14,5% yoy. Perusahaan anak juga mencatatkan pertumbuhan kredit signifikan sebesar 79,7% yoy.

Ekspansi kredit yang prudent diikuti dengan penguatan kualitas aset, tercermin dari non-performing loan (NPL) yang turun menjadi 2%, serta loan at risk (LaR) dan credit cost masing-masing turun menjadi 10,3% dan 1,1%.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau Bank BTN hendak mengakuisisi 100% saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut, perseroan akan membuka peluang mengakuisisi bank syariah lain.

Nixon menjelaskan, konsolidasi perbankan syariah dilakukan untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian perseroan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS).

“Ya mungkin saja nanti setelah (akusisi Victoria Syariah) itu kita mencari bank syariah-syariah lain yang kita lihat bagus dan cocok, sangat mungkin (diakuisisi) yang kita rasa bagus,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (21/1).

Namun, Ia belum mengungkapkan bank syariah mana yang akan diakuisisi oleh BTN setelah BVIS. “Ini satu dulu dikerjain. Kita merencanakan ke depannya mungkin seperti imbauannya OJK, kan ada konsolidasi perbankan syariah,” sebutnya.

“Jadi kita bisa nanti membantu OJK juga melihat beberapa potensi yang bisa kita konsolidasi. Belum ada sih kalau sampai situ, tapi kita nggak akan menutup itu,” imbuhnya.

Nixon menargetkan, seluruh proses akuisisi dengan Bank Victoria Syariah akan rampung pada akhir semester I tahun ini. Adapun rencana aksi korporasi ini dilakukan sebagai konsolidasi syariah untuk memperkuat bank syariah milik BTN.

Ia menyebut, BTN Syariah diperkirakan memiliki aset Rp 66 triliun hingga Rp 67 triliun, sedangkan aset BVIS saat ini mencapai Rp 3,32 triliun.

Sebagai informasi, BTN akan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk. (VICO), PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC), dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0,0016%.

Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun.

BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02% secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS, memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas.

map4d

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan kebutuhan akan gas khususnya untuk proyek pembangkit listrik di Indonesia akan mencapai 2.659 Miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD) di tahun 2034.

Sementara dalam kurun waktu yang lebih singkat atau 5 tahun ke depan, kebutuhan gas untuk dalam negeri mencapai 1.471 BBTUD. Khusus tahun 2025 ini, lanjut Bahlil, alokasi gas dalam negeri dialirkan pada kebutuhan EBT hingga 71%.

“Pada tahun 2025 kebutuhan gas kita untuk meng-cover 71% energi baru terbarukan dari 2025 sampai 2030 itu kurang lebih sekitar 1.471 BBTUD dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan di setiap regional dimana pada tahun 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD,” paparnya dalam acara Peresmian PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, disiarkan daring, Senin (20/1/2025).

Selain untuk pembangkit EBT, Bahlil juga menegaskan pemerintah berencana untuk mengutamakan seluruh konsesi gas di Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri khususnya pada proyek hilirisasi.

“Bapak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi,” jelas Bahlil.

Bahlil tak menampik, bahwa rencana kebijakan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu akan ‘disenggol’ oleh negara-negara lain. Namun yang pasti, pihaknya masih akan tetap untuk membuka keran ekspor, jika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

“Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu. Karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup (memenuhi kebutuhan gas), mohon maaf Bapak Presiden atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup kita akan melakukan ekspor,” tegasnya.

Pelaporan SPT Tahunan untuk periode 2024 bisa dilakukan sampai Maret 2025. Wajib pajak diharapkan dapat menyampaikan laporan secepat mungkin, menghindari penumpukan di akhir periode.

Untuk saat ini, pelaporan tetap menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu e-Filling. Sebab Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diimplementasikan pada awal 2025 ini masih difokuskan untuk wajib pajak badan.

“SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan pembetulan tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan e-Filing. Lapor tahunan dengan Coretax akan berlaku untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya,” tulis Ditjen Pajak dikutip Minggu (19/1/2025).

Berikut ini, cara wajib pajak mengisi formulir secara online

1. Wajib pajak masuk ke laman resmi DJP Online, www.pajak.go.id melalui handphone ataupun laptop.

2. Login dengan memasukkan nomor NIK/NPWP dan password serta kode keamanaan.

3. Jika sudah login, maka klik lapor dan pilih e-filing serta buat SPT.

4. Setelah itu akan ada opsi pengisian formulir SPT yang diberikan kepada anda baik 1770 dan 1770 S. Pilih yang sesuai dengan penghasilan anda per tahun.

5. Isi formulir berdasarkan tahun pajak dan status SPT dan klik langkah selanjutnya.

6. Di sini anda akan diarahkan untuk mengisi data langkah demi langkah yang terdiri dari 18 tahap. Mulai isi data terkait penghasilan final, harta yang dimiliki hingga akhir tahun pajak, hingga daftar utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut.

7. Jika Anda tidak memiliki utang pajak dan lainnya maka akan muncul status SPT anda, yakni nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Kemudian, lakukan isi SPT sesuai dengan status.

8. Jika telah selesai maka klik tombol setuju dan kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar.

9. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan dan klik tombol kirim SPT.

10. Lalu, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email.

Sebelum itu, anda juga harus memastikan telah memiliki electronic filing identification number (EFIN). EFIN adalah 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak dan bersifat sangat rahasia. EFIN berfungsi sebagai identitas wajib pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan DJP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Jika wajib pajak belum memiliki EFIN, wajib pajak bisa mendapatkan EFIN juga bisa dilakukan secara online dengan mengirim permohonan pembuatan EFIN ke alamat email kantor pajak terdekat dengan tempat tinggal atau domisili. Berikut ini cara mendapatkan EFIN secara online.

1. Kirim e-mail ke alamat kantor pajak “[email protected]” (tanpa tanda kutip). Adapun alamat email kantor pajak selengkapnya dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/unit-kerja.

2. Tulis “Permintaan EFIN” di bagian subjek e-mail. Kemudian di dalam badan email, cantumkan data pendukung, meliputi nama lengkap WP, NPWP, NIK, nomor HP, alamat e-mail aktif.

3. Lampirkan juga foto/scan KTP asli, foto/scan NPWP asli, selfie/swafoto memegang KTP dan NPWP asli dengan wajah terlihat jelas.

4. Apabila lengkap semua, kirim Tunggu hingga nomor EFIN dikirimkan ke alamat e-mail WP yang telah tercantum tadi.

Transmart Full Day Sale kembali hadir dengan diskon 50%+20% besok, Minggu (19/1/2025). Bagi Anda yang ingin mengganti produk Air Conditioner (AC) atau pendingin udara yang lama dengan yang baru, ini menjadi waktu yang tepat. Pasalnya Transmart memberikan diskon untuk AC Split 1 PK berbagai merek seperti Samsung, Polytron, LG, Panasonic, dan Sharp.

Produk tersebut bisa kamu dapatkan dengan harga Sale di angka Rp 3.299.200 dari harga normal semula Rp 4.549.000. Dengan begitu pembeli hemat hingga Rp 1.249.800. Harga ini berlaku untuk Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Sedangkan untuk di luar Jawa, Bali, dan Lampung harganya dibanderol dari Rp 4.649.000 menjadi Rp 3.399.200, pembeli pun hemat Rp 1.249.800. Selain mendapatkan diskon gila-gilaan, pembeli AC di Transmart juga akan mendapatkan bonus berupa pipa dan instalasi standard.

Adapun program ini berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater.

Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera serbu Transmart Full Day Sale di hari Minggu ini di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Jangan lupa bayarnya pakai kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank termasuk Allo Paylater.

Indonesia berhasil membuktikan adanya tindakan diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap produk minyak sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit (biodiesel) di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Panel WTO, melalui laporan putusannya yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025, memutuskan bahwa kebijakan UE melanggar aturan perdagangan internasional.

Dengan berhasilnya RI pada gugatan terhadap Uni Eropa di WTO ini, lantas bagaimana nasib dengan aksi banding Indonesia atas gugatan Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI?

Seperti diketahui, pada November 2022 lalu Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI yang berlaku sejak 2020 lalu.

Namun, Indonesia tak tinggal diam. Indonesia pun kemudian secara resmi mengajukan aksi banding pada Badan Banding (Appellate Body) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI pada Desember 2022.

Wakil Menteri Perdagangan RI (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan, pihaknya optimistis pihak Indonesia bisa memberikan terbaik dalam sidang gugatan di Badan Banding WTO nantinya. Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan negosiator yang bisa memberikan solusi terbaik.

“Kalau itu (gugatan nikel RI di WTO) kita nanti lihat berprosesnya aja kali ya jadi kita lihat prosesnya seperti apa. Yang jelas kita punya tim negosiator yang ada di WTO harapannya apapun keputusannya kita bisa selalu mencari dan mendapatkan jalan keluarnya,” tuturnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/01/2025).

Seperti diketahui, pada November 2022 lalu, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020: Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah meminta kalangan perbankan untuk segera melakukan penyesuaian suku bunga pinjaman atau kredit, seiring dengan telah turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, yakni BI Rate.

Sebagaimana diketahui, hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75%. Tujuan salah satunya ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Diharapkan cost of fund perbankan juga bisa.. perbankan bisa menurunkan tingkat suku bunga agar sektor riil bisa berjalan,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Kamis (16/1/2025).

Airlangga menekankan penurunan suku bunga memang kini menjadi penting karena bila merujuk angka inflasi 2024 yang sangat rendah di level 1,57%, cost of fund atau biaya bunga akan ketinggian bagi para nasabah.

“Nah kemarin BI menahan penurunan karena menunggu AS karena kita harus rate nya itu dalam tanda petik tidak lebih rendah dari AS terutama untuk cegat tidak terjadi capital flight,” tutur Airlangga.

Terkait pergerakan kurs rupiah yang malah makin terkapar, seusai pemangkasan suku bunga BI rate, Airlangga menegaskan, pemerintah tidak khawatir karena indeks dolar memang tengah kuat-kuatnya.

“Dolar kan menguat terhadap semua mata uang jadi kita tidak khawatir itu yang penting fundamental kita kuat, kita punya trade positif, kita punya cadev kuat, sehingga tentu ini adalah gejala global yang tidak hanya dihadapi Indonesia bahkan beberapa negara lebih dalam seperti Turki, Jepang, dan lain-lain,” tegasnya.

Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024. Di dalamnya ada aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dapat merusak iklim usaha mereka.

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan,” tulis Pasal 435 PP tersebut.

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho menilai tanpa adanya penindakan yang optimal dan konsisten, justru malah membuat peredaran rokok ilegal semakin besar dan liar.

“Penyakit hukum kita ini ada di penegakan hukum, aturan tidak ada yang begitu bermasalah, hanya saja cara pandangannya ketika timbul dari adanya ketidakefektifan pencegahan merokok dianggap substansinya bermasalah padahal itu tidak bermasalah, tinggal penegakannya,” kata Ali Rabu (15/1/2024).

Jika Pemerintah fokus pada penindakan hukum, termasuk edukasi masyarakat, justru bisa lebih efektif menekan penggunaan rokok yang tidak tepat sasaran.

“Edukasi kan sebagian dari penegakan, amanat UU ini penegakan hukum tidak hanya menindak bersalah tapi memberikan edukasi terhadap aturan yang ada,” katanya.

Adapun Guru Besar Universitas Sahid Jakarta Kholil menilai adanya risiko persaingan usaha yang tidak sehat jika aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterbitkan. Bahkan, menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan dibuat kerepotan dengan kondisi yang muncul akibat dari wacana peraturan inisiatif Kemenkes tersebut.

“Warnanya sama, jadi kalau ada produk yang tidak berkualitas atau dibuat asal-asalan, maka tidak bisa dibedakan. Siapa yang rugi? Konsumen lagi. Berikutnya perlindungan terhadap hukum jadi lemah,” ujarnya.

Isu tentang makin besarnya persentase devisa hasil ekspor (DHE) yang harus ditempatkan di sistem keuangan Indonesia, dari sebelumnya 30% menjadi 50%, mendapatkan respons dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah DHE sumber daya alam (SDA) wajib parkir menjadi 50% sedang diperhitungkan pemerintah dalam proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

“Belum benar,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Airlangga hanya menegaskan, revisi PP DHE SDA hingga kini masih dalam proses pembahasan. Salah satu revisi ketentuan yang sudah jelas ialah jangka waktu kewajiban penempatan dolar hasil ekspornya diperpanjang menjadi minimal 1 tahun, dari sebelumnya 3 bulan.

“Jadi nanti lagi saja ya, kita masih pembahasan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede sudah mengungkapkan opsi nilai DHE yang dipertimbangkan antara menurunkan kewajiban penempatan dananya menjadi 25% dari yang selama ini sebesar 30% atau menaikkannya ke level 50-75%.

“Apakah 50% atau 75%, apakah 25%, itu masih akan dikaji,” kata Raden seusai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Raden menekankan, perubahan ketentuan ini dilakukan dalam rangka upaya pemerintah semakin menciptakan transparansi pencatatan nilai hasil ekspor yang selama ini terjadi di Indonesia. Selain itu, juga untuk makin mempertambah cadangan devisa pemerintah untuk stabilitas kurs.

“Kalau dia lebih banyak lagi yang bisa masuk maka cadangan devisa kita akan lebih baik, ya. Jadi kita jadi punya instrumen untuk bisa tetap membuat, menjaga rupiah stabil,” tegasnya.