“Sekarang udah ngga ada yang murah, tulisan Rp 14.000 per liter itu cuma stempel doang, kalau harga aslinya sudah Rp Rp 17.000 per liter,” kata pedagang di pasar Ciputat Rusmini kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/7/2024).
Pedagang mau tidak mau menaikkan harga itu sejak beberapa waktu terakhir karena harga yang didapat dari agen sudah terlampau tinggi. Meski menjual dengan harga tersebut namun pedagang mengaku tidak mendapat selisih keuntungan yang besar.
“Saya beli sekarang harganya Rp 185 ribu sedusnya isi 12 minyak masing-masing 1 liter jadi harga dari sananya aja udah Rp 15,5 ribuan. Ngga mungkin jual Rp 14 ribu, jadi ambil untung cuma Rp 1 ribuan, itu pun kadang dimakan tikus,” ujar Rusmini.
Pedagang lain di Pasar Ciputat yang ditemui yakni Taufiq mengaku juga menjual Minyakita dengan harga Rp 17 ribu. Ia juga menjual dengan harga tersebut lantaran harga dari agen sudah terlampau tinggi.
“Segini saya jual barang yang lama, datang dua minggu lalu harganya udah tinggi dari agennya,” kata Taufiq.
“Minyaknya datang 3 Minggu lalu, saya jual Rp 17 ribu, harga dari sananya udah tinggi. Kalau nanti bisa jadi lebih mahal. Kita rakyat kecil mah ikut aja lah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan,HET Minyakita nantinya dipatok Rp15.700 per liter. Saat ini, HET Minyakita yang berlaku adalah Rp14.000 per liter, yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.
“(HET Minyakita) kan sudah, sudah berlaku harga Rp15.700 (per liter), itu sudah. Nanti memang resminya tentu ada Permendag-nya (Peraturan Menteri Perdagangan). Tapi ini memang sudah berlaku, sudah ada relaksasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kementerian Perdagangan),” kata Zulhas saat ditemui wartawan di kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).
“Selamat jalan Pak Hamzah Haz. Kita kehilangan lagi politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir dan kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, hal kenegaraan, khususnya politik anggaran dan APBN,” ujar Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini dalam catatannya yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (24/7/2024).
Menurut Didik, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai oposisi yang loyal.
Didik bilang, Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik.
“Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekedar populer dan cuma menyukai mainan anak-anak. Sementara Hamzah Haz yang menjadi wakil presiden, menang bersaing dengan SBY banyak menulis pemikirannya di media besar nasional, seperti Kompas, Republika, Tempo pada tahun 1980-an dan 1990-an,” kata Didik.
Eks Anggota DPR itu menjelaskan, politisi zaman dulu matang ditempa zaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan. Tidak berbeda jauh dari generasi politisi pemikir 2-3 dekade sebelumnya seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko dan pemimpin lainnya menguasai ide pada masanya.
Terus terang jika membandingkan pemimpin sekarang dengan perjalanan pemimpin seperti Hamzah Haz dan generasi sebelumnya, kita mengelus dada, jauh seperti bumi dan langit. Yang simboliknya seperti pemikiran kebangsaan, buku dan mainan anak kecil,” ujar Didik.
Lantas, apa yang bisa ditiru dari Hamzah Haz? dia mengatakan, “Komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan.”
Didik mencontohkan, 20 tahun lalu terjadi krisis APBN. Kemudian Hamzah Haz turun gunung untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politiik.
“Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik. Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” kata Didik.
Dalam hal ini, lanjut dia, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang prokebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang antirasional dijalankan oleh partai politik, maka pro ontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.
“Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz,” ujar Didik.
“Tetapi kasus Perppu 01 dan utang Rp 1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan pandemi Covid-19 adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan. Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai 800 triliun dan bunga yang harus dibayar mjenguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp 500 triliun,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Didik mengatakan, tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. Menurut dia, APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya.
“Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementerian dan lembaga negara,” kata Didik.
Hamzah Haz merupakan pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Jabatan tertinggi yang pernah diemban adalah menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri pada 26 Juli 2002-20 Oktober 2004.
Dikutip dari website resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz merupakan ketua PPP yang merupakan hasil penggabungan dari empat partai Islam semasa Orde Baru, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam hal pendidikan, ia pernah menempuh pendidikan di jurusan ekonomi perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat. Pada masa ini, ia juga aktif di organisasi, yaitu sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 1965 – 1971.
Sementara dari sisi karirnya pun, tampak ia pernah menjadi Asisten Dosen di Universitas Tanjungpura pada 1968-1971, menjadi anggota DPR RI pada 1971-2001, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1998-1999, menjadi wakil anggota DPR RI pada 1999-2001, dan menjadi Wakil Presiden RI.
Kebijakan Ekonomi Era Megawati-Hamzah Haz
Hamzah Haz bersama Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia saat baru lahir dari Reformasi. Awal-awal 200an atau awal Era Reformasi adalah salah satu periode terberat dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya kondisi politik yang masih sangat bergejolak, ekonomi Indonesia juga masih sangat rapuh. Sebagai bangsa yang baru bangkit dari Krisis Moneter 1997/1998, ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar mulai dari stabilitas ekonomi makro, pelunasan utang, inflasi tinggi, hingga kendala besar mendatangkan investor asing.
Dikutip dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada periode 2001-2004, tim ekonomi berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan International Monetary Fund (IMF), yang berujung pada sejumlah persetujuan dengan IMF untuk memperbarui program bantuan IMF yang sempat dihentikan.
Namun seiring berjalannya waktu, pada Juli 2023, pemerintah mengumumkan bahwa program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim antar-lembaga yang menyusun exit strategy yang mempertimbangkan hal-hal seperti financing gap, yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan credibility gap, yang terkait dengan dampak negatif dari sentimen pasar, ketika program IMF berakhir.
Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003 pemerintah menerbitkan ‘Paket Kebijakan Ekonomi Pra- dan Pasca-IMF’, yang juga dikenal sebagai “White Paper”. Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh publik dan pasar.
Cakupan White Paper cukup beragam, dan bahkan menurut beberapa pengamat lebih luas dan ambisius dibandingkan program bantuan IMF. Akan tetapi, paket kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan masukan dari sektor swasta, setelah juga berkonsultasi dengan sejumlah ekonom independen.
Program pemerintah ini menimbulkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi (karena bukan didikte oleh IMF atau asing), yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
Paket kebijakan tersebut terdiri dari menjaga stabilitas makroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Megawati berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi. Kinerja perbaikan sektor finansial dapat dikatakan beragam (mixed).
Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pertumbuhan Ekonomi
Megawati dan Hamzah Haz melakukan segala upaya untuk membawa Indonesia ke level yang lebih baik.
Dalam waktu tiga tahun mereka mampu memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%, mengurangi angka kemiskinan dari 18% menjadi 16%. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertatih.
Lebih lanjut, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga terpantau menguat cukup signifikan dari di atas level Rp10.000/US$ menjadi bergerak di angka Rp8.000an/US$.
Sedangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) secara tahunan pun tercatat cukup baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB 2001 tercatat sebesar 3,32% yoy dan terus mengalami peningkatan secara berturut-turut hingga 2004 berada pada level 5,13%.
Laut Barents adalah sebuah laut yang terletak di sebelah utara Norwegia dan Semenanjung Kola. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bomber AS itu melanggar perbatasan negaranya di wilayah tersebut.
“Mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia, militer mengerahkan jet tempur MiG-29 dan MiG-31,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, mengidentifikasi bomber AS itu sebagai B-52H, dikutip dari Reuters, Selasa (23/7/2024).
“Saat jet tempur Rusia mendekat, pembom strategis Amerika menyesuaikan jalur penerbangan mereka… dan kemudian berbalik dari perbatasan negara Federasi Rusia,” kata kementerian lagi.
Rusia sendiri menegaskan pesawat-pesawat tempurnya selalu melakukan penerbangan sesuai dengan aturan internasional terutama tentang penggunaan wilayah udara di perairan netral. Sayangnya Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sebelumnya Rusia telah melaporkan insiden serupa 17 Juli. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan pertemuan dekat antara jet tempur F-18 AS milik angkatan udara Spanyol dan jet tempur Sukhoi Su-30 milik Rusia di atas Laut Baltik.
Rekaman F-18 dan Su-30 dibagikan di X, oleh Babak Taghvaee, seorang jurnalis dan sejarawan penerbangan. Rekaman tersebut memperlihatkan “pertemuan dekat” antara kedua pesawat di langit wilayah yang dijuluki pengamat, Danau NATO itu.
“Video yang direkam oleh navigator pesawat tempur multiperan Su-30SM milik Angkatan Laut Rusia di atas Laut Baltik menunjukkan pertemuan dekat mereka dengan jet tempur EF-18A Hornet milik Angkatan Udara Spanyol yang terlibat dalam misi Patroli Udara Baltik baru-baru ini (diterbangkan dari Šiauliai, Lithuania),” tulis Taghvaee, dimuat Newsweek.
Sebenarnya, ada beberapa keraguan bahwa F-18 tersebut dimiliki Spanyol. Ada spekulasi juga menyebut pesawat tersebut milik Finlandia.
Namun hal ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Meski begitu, Finlandia dan Swedia memang bergabung ke NATO sebagai tanggapan atas invasi besar-besaran Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina pada Februari 2022.
Perlu diketahui, ketegangan antara Barat dan Rusia sedang tinggi di tengah perang di Ukraina. Presiden AS Joe Biden memperingatkan pada Desember bahwa mitranya dari Rusia, Putin, akan menyerang NATO.
Perlu diketahui ketegangan antara kedua negara diyakini analis Inggris, sejarawan militer Jenderal Sir Patrick Sanders bisa memicu perang dunia ketiga (PD 3). Mengutip Mirror, ia mengatakan PD 3 sangat mungkin terjadi karena serangan Rusia ke Ukraina telah membawa dunia ke era baru tanpa keamanan.
Surat penangkapan pertama kali dikeluarkan 12 Juli lalu, sebagaimana dikutip dari Radio Free Asia (RFA), Selasa (23/7/2024). People Court sendiri disebut sebagai sebuah pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda.
“Mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juli setelah empat hari sidang, yang mencakup kesaksian para saksi ahli dan laporan korban,” muat laman itu.
Disebut anggota peradilan itu antara lain mantan duta besar AS untuk masalah kejahatan perang, Stephen Rapp. Lalu pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Afsel), Zak Yacoob dan pengacara konstitusi dan pengacara serta aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka, Bhavani Fonseka.
“Para ahli dan saksi merinci pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet dan Xinjiang, termasuk pengawasan yang mengganggu, penindasan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan bergerak, serta apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka yang berbeda,” klaim laporan itu.
“Beberapa saksi adalah orang-orang yang selamat dari kamp penahanan massal di Xinjiang, tempat terjadinya penyiksaan dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur,” tambahnya.
Sebenarnya badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Proses persidangannya hanya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.
“Pengadilan mengatakan pihaknya mendapatkan dasar hukum yang cukup untuk penangkapan Xi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan meminta komunitas internasional untuk mendukung keputusan tersebut, meskipun tidak jelas bagaimana reaksi pemerintah,” muat RFA lagi.
“Temuan inti pengadilan ini sangat penting, mengungkap sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara Tiongkok,” ujar sebuah organisasi berita nirlaba yang menyoroti masalah supremasi hukum di seluruh dunia, JURIST.
Belum ada konfirmasi dari China sejauh ini soal pemberitaan tersebut. Namun perlu diketahui bagi China, Taiwan sampai Xinjiang merupakan bagian dari negaranya yang tidak boleh memisahkan diri.
Sebelumnya di 2023, mengutip Associated Press (AP) People Court juga mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan “kejahatan agresi” atas invasinya ke Ukraina. Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum namun jaksa mengatakan mereka akan mengajukan bukti bahwa Putin melakukan kejahatan agresi yang memicu perang dahsyat menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kota-kota hancur.
“Ini adalah kejahatan yang masuk dalam sejarah buruk. Ini adalah kejahatan yang menuntut akuntabilitas,” kata seorang pengacara Kanada yang bertindak sebagai salah satu jaksa penuntut di pengadilan, Drew White.
People Court ini merupakan inisiatif dari kelompok hak asasi manusia Cinema for Peace, Pusat Kebebasan Sipil Ukraina dan Ben Ferencz. Sosok Ferencz adalah pengacara berusia 102 tahun yang merupakan jaksa terakhir yang masih hidup dari persidangan para pemimpin senior Nazi di Nuremburg pasca Perang Dunia II (PD 2).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi yang dilakukan pejabat instansi pemerintahan/lembaga merupakan sebuah tindakan yang kampungan.
Menurut dia, ada hal lain yang lebih penting dilakukan ketimbang melakukan OTT, yakni tindakan pencegahan korupsi itu sendiri. Adapun salah satu cara pemerintah untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan yakni dengan membuat sistem informasi pengadaan hingga pendataan yang transparan dan akuntabel.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah membuat sistem terintegrasi antar kementerian/lembaga, sehingga setiap transaksi bersifat transparan. Misalnya, melalui e-katalog hingga Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).
Bahkan platform bernama Simbara kini juga diperluas jangkauannya dari yang sebelumnya hanya batu bara kini menyasar pada tata kelola nikel dan timah.
“Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan. Kita harus bikin sistem, jadi Bapak Ibu sekalian kita ingin bekerja sama yang bagus dan tidak saling menyalahkan dan kita teruskan ini puncaknya adalah di gov tech yang sekarang sedang berproses,” ujarnya dalam acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Selasa (23/07/2024).
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut baik perluasan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas timah dan nikel. Pasalnya, dengan keberadaan sistem ini pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan bermartabat.
“Dari pengalaman KPK kenapa perlu dikelola secara sistematis karena salah satu potensi korupsi adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan,” kata Ghufron.
Ghufron menyebut sebelum ada Simbara, masing-masing kementerian dan lembaga kerap mempunyai perspektif tersendiri dalam memandang suatu komoditas. Menurut dia, perbedaan-perbedaan perspektif inilah yang menyebabkan adanya celah korupsi dalam sektor pertambangan.
Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha maupun penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. “Tindakan korupsi ini dilakukan untuk mencari biaya yang paling rendah,” katanya.
Ia menilai keberadaan Simbara akan mengubah ketidakjelasan itu dan mengubah cara-cara pemerintah dalam memberantas korupsi. Dia juga menyinggung ucapan Luhut yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) sebagai cara kampungan memberantas korupsi.
Ghufron mengatakan dengan Simbara pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan bermartabat. “Pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan, inilah cara kita bermartabat dengan modern dan sistematis,” kata dia.
Ia mengucapkan terima kasih yang merupakan bentuk sindiran Alex Soros. Pria yang secara resmi telah mengumumkan dukungannya ke kandidat Partai Republik, mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan Harris sebagai “boneka dalam pemilu AS”.
Kala itu, Alex menampilkan cuitan “sudah waktunya bagi kita semua untuk bersatu mendukung Kamala Harris dan mengalahkan Donald Trump… Hidupkan impian Amerika”. Di postingan X itu, Alex Soros juga melampirkan foto dirinya bersama Harris.
Ini kemudian dibalas pemilik X itu dengan mengucapkan sindirannya. “Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alexander Soros karena tidak membuat semua orang khawatir tentang siapa boneka berikutnya,” ujar Musk, dikutip Selasa (23/7/2024).
Perlu diketahui, merujuk Wall Street, George Soros memang secara pribadi mendukung Harris. Sebagai donor terkemuka Partai Demokrat AS, George Soros menyalurkan sekitar US$128 juta (sekitar Rp 2,072 triliun) kepada kandidat dan organisasi selama pemilu paruh waktu pada tahun 2022.
Ia juga memberikan US$5 juta kepada komite aksi politik utama yang mendukung Biden sehari setelah debat presiden yang gagal melawan Donald Trump bulan lalu.
Musk sendiri kerap mengecam miliarder liberal kelahiran Hongaria itu. Menurutnya Soros secara efektif berupaya “membongkar masyarakat” dengan memastikan hukum tidak ditegakkan.
“Dia melakukan hal-hal yang mengikis tatanan peradaban,” kata Musk dalam podcast dengan Joe Rogan tahun lalu, menjelaskan bahwa pelanggaran hukum yang melanda kota-kota Amerika seperti San Francisco dan Los Angeles saat ini adalah akibat dari dukungan Soros terhadap Jaksa Wilayah progresif yang “menolak untuk mengadili kejahatan”.
Ia juga sempat mengklaim bahwa Soros yang berusia 93 tahun , meski “cukup tua” dan “agak pikun”, tetap “sangat pintar” dan sangat pandai dalam arbitrase, dengan menemukan bahwa “nilai uang” tertinggi” adalah mendukung kampanye pemilu lokal dibandingkan kampanye pemilu nasional seperti kampanye Senat atau presiden.
George Soros adalah sosok yang menjatuhkan poundsterling Inggris pada tahun 1992. Ia adalah salah satu orang terkaya di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih pribadi sekitar US$7 miliar.
Tahun lalu, ia mengundurkan diri dari kepemimpinan Open Society Foundations dan menyerahkan kendali atas LSM senilai US$25 miliar tersebut kepada putranya yang berusia 38 tahun, Alex.
Sebelumnya, Joe Biden memutuskan untuk mundur dari kampanye pencalonannya untuk periode kedua. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah surat yang diunggah di akun Instagram dan X pribadinya.
Dalam suratnya, Biden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakil Presiden Kamala Harris dan semua pendukung yang telah bekerja keras untuk kampanye pemilihannya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Amerika akan terus maju dan menghadapi tantangan dengan persatuan dan kerja sama.
“Meskipun merupakan niat saya untuk mencalonkan kembali, saya percaya adalah yang terbaik bagi partai saya dan negara ini jika saya mundur dan fokus sepenuhnya pada menjalankan tugas saya sebagai Presiden untuk sisa masa jabatan saya,” tulis Biden dalam suratnya pada Minggu (21/7/2024) waktu setempat.
Biden menyerah pada tekanan tanpa henti dari sekutu terdekatnya di Partai Demokrat yang terus mendesak sosok berumur 81 tahun tersebut untuk mundur dari pencalonan di tengah kekhawatiran mendalam bahwa ia terlalu tua dan lemah untuk mengalahkan mantan Presiden Donald J. Trump.
Wakil Presiden Kamala Harris dipandang sebagai yang terdepan. Partai itu sendiri akan mengumumkan calon baru pada konvensi mereka di Chicago pada 19-22 Agustus.
Sejak kinerja debat Biden yang buruk pada Juni lalu, banyak analis pasar melihat kemungkinan besar Trump akan menang pada Pilpres AS 2024 yang akan digelar November mendatang.
Bahkan, kasus penembakan yang mengenai Trump saat kampanye di Pennsylvania, Sabtu dua pekan lalu membuat pasar semakin yakin Trump dapat mengalahkan Biden di perhelatan Pilpres 2024.
Survei dari Polymarket menunjukkan Trump unggul dengan 63% Sementara Harris hanya sebesar 32%.
Jay Hatfield, CEO di Infrastructure Capital Advisors, mengatakan dia memperkirakan “reaksi pasar saham yang tenang” terhadap pengunduran diri Biden dari pemilihan presiden AS, seperti yang diperkirakan sebagian besar karena seruan agar Biden mundur semakin keras.
Ekonom bank Swiss UBS menyebut bila Harris menang, Pemerintahan Demokrat kemungkinan akan terus mendukung inisiatif yang menguntungkan energi hijau, efisiensi, dan pembuat kendaraan listrik.
Di sisi lain, bila rival dari partai Republik, Donald Trump menang, Gedung Putih kemungkinan akan meningkatkan ekspektasi pasar terhadap pemotongan pajak dan peraturan bisnis yang lebih ringan, sekaligus menambah kekhawatiran mengenai tarif perdagangan yang lebih tinggi.
Dampak Biden Mundur ke RI
Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmorang menjelaskan mundurnya Biden bisa meningkatkan ketidakpastian terkait arah kebijakan perdagangan dan investasi lainnya di AS dan seluruh dunia.
“Kondisi ini meningkatkan volatilitas di pasar uang dan pasar modal, salah satu indikasinya Volatility Index (VIX) balik naik,” ujar Hosianna kepada CNBCIndonesia.
Untuk diketahui, pada awal perdagangan kemarin (22/7/2024), VIX berada di level yang cukup tinggi yakni di atas 16.
Foto: VIX Sumber: Google Finance
Khusus di Indonesia, ketidakpastian juga akan besar karena adanya masa transisi presiden baru dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Di tengah kondisi ketidakpastian global terkait AS dan Euro Area Election, di domestik lagi persiapan transisi Presiden Baru dan Pilkada,” ujarnya.
Ketidakpastian bisa memicu investor untuk memilih aset aman dan menjual aset lain, seperti rupiah. Kondisi ini bisa membuat rupiah tertekan terhadap dolar AS.
“Ke semua hal ini buat Investor dan pelaku pasar pilih aset yang aman, salah satunya in USD sehingga rupiah masih volatile cenderung melemah,” imbuhnya.
Hosianna juga menegaskan pelemahan rupiah yang terjadi ini lebih bersifat short term karena menyongsong pemotongan suku bunga bank sentral AS (The Fed).
Sementara Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Wisnubroto mengatakan bahwa kemunduran Biden dan majunya Kamala Harris saat ini belum terlihat dampak yang signifikan, Trump sepertinya masih diunggulkan untuk sementara ini.
“Saat ini apabila memang Kamala yang maju, memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan Biden, yang memang sudah terlihat terlalu tua dan unfit untuk menjadi Presiden lagi,” ujar Rully.
Hal menarik pun disampaikan Rully bahwa jika Trump menang dalam pemilihan presiden kali ini, pasar akan menilai hal tersebut bukan merupakan kejutan. Berbeda halnya pada 2016, saat Trump mampu mengalahkan Hillary Clinton yang dinilai memberikan kejutan bagi pasar.
Sedangkan Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyampaikan bahwa pelemahan rupiah terjadi akibat sentimen risk-off yang muncul secara global setelah secara tiba-tiba Joe Biden mengumumkan bahwa tidak akan melanjutkan pencalonan dirinya sebagai presiden pada pemilu 2024.
Tidak hanya kabar dari AS, pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral China (PBoC) sebesar 10 basis poin (bps) untuk tenor satu dan lima tahun dinilai mampu meredakan kekhawatiran investor akan terhambatnya pemulihan ekonomi China.
Kedua hal tersebut dinilai mampu melemahkan rupiah khususnya pada perdagangan kemarin (22/7/2024).
Kendati rupiah cenderung tertekan beberapa waktu terakhir, namun Josua meyakini bahwa investor global akan lebih mencermati arah suku bunga bank sentral global terutama Fed yang diperkirakan akan memiliki ruang penurunan yang lebih besar pada tahun 2025 mendatang. Dan pada umumnya di tengah penurunan suku bunga Fed yang juga akan diikuti oleh penurunan suku bunga acuan BI, terdapat ekspektasi pelemahan dolar AS yang berimplikasi pada potensi penguatan harga aset keuangan negara berkembang termasuk Indonesia.
Per pukul 09:20 WIB, harga Brent menguat 0,28% ke posisi US$ 82,85 per barel, sedangkan untuk jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) terapresiasi 0,45% menjadi US$ 80,49 per barel.
Pada perdagangan akhir pekan lalu, harga minyak terpantau melemah, dengan Brent ambles 2,91% ke US$ 82,63 per barel, sedangkan WTI ambruk 3,25% menjadi US$ 80,13 per barel. Sepanjang pekan lalu, Brent ambrol 2,82% secara point-to-point (ptp). Sedangkan untuk minyak WTI ambles 2,53%.
“Sejak pertemuan FOMC Juni lalu, data inflasi dan pasar tenaga kerja telah mengisyaratkan bahwa disinflasi dan penyeimbangan kembali pasar tenaga kerja telah terjadi, yang kami perkirakan akan memungkinkan The Fed untuk memulai siklus penurunan suku bunganya pada September,” kata ANZ Research dalam sebuah catatan, dikutip dari Reuters.
Bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) selanjutnya akan mengadakan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengenai suku bunga pada tanggal 30-31 Juli, di mana investor memperkirakan The Fed masih akan mempertahankan suku bunganya, sambil mencari sinyal penurunan suku bunga yang akan terjadi pada akhir tahun ini.
Di bidang politik, Presiden AS Joe Biden resmi mengundurkan diri dari perhelatan Pilpres 2024, karena adanya tekanan dari sesama anggota Partai Demokrat dan mereka mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai kandidat dari partai tersebut untuk menghadapi Donald Trump dari Partai Republik.
Dalam beberapa minggu terakhir, terjadi perdebatan internal di kalangan Demokrat mengenai apakah Biden, yang berusia 81 tahun, seharusnya tetap mencalonkan diri. Namun, dukungan cepat yang mengalir untuk Harris sangat penting, mengingat pemilihan umum tinggal sekitar 100 hari lagi.
Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi China yang lebih lambat dari perkiraan sebesar 4,7% pada kuartal kedua memicu kekhawatiran pekan lalu mengenai permintaan minyak negara tersebut dan terus membebani harga.
Pada Minggu kemarin, China merilis dokumen kebijakan yang menguraikan ambisinya, mulai dari mengembangkan industri maju hingga memperbaiki lingkungan bisnis, dan para analis tidak melihat adanya tanda-tanda perubahan struktural dalam waktu dekat di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.
Publikasi dokumen berisi 60 poin ini menyusul pertemuan tertutup Komite Sentral Partai Komunis pekan lalu yang diadakan kira-kira setiap lima tahun sekali.
Sementara itu, kelompok produsen OPEC+ kemungkinan tidak akan merekomendasikan perubahan kebijakan produksinya, termasuk rencana untuk mulai mengurangi pengurangan pasokan minyak mulai Oktober mendatang.
“Keseimbangan kuartal ketiga akan semakin ketat karena berlanjutnya pengekangan OPEC dan peningkatan permintaan musiman, sebelum melemah pada kuartal keempat karena pasokan tambahan dari OPEC+ dan AS,” tulis analis BNP Paribas, Aldo Spanjer, dilansir dari Reuters.
Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengungkapkan saat ini progres dari proyek New Grass Root Refinery (NGRR) kilang Tuban dalam proses lelang. “Masih proses lelang,” jawab Taufik saat ditanya progres Financial Investment Decision (FID) Kilang Tuban, saat ditemui di Gedung Grha Pertamina, Jakarta, dikutip Senin (22/7/2024).
Asal tahu saja, Taufik juga pernah membeberkan pihaknya sudah menyiapkan tender untuk paket engineering, procurement, and construction (EPC). Setidaknya anggaran yang sudah dikeluarkan untuk proyek ini kurang lebih telah mencapai US$ 538 juta.
“Untuk FID tentunya paralel ya, paralel kita persiapkan untuk FID prosesnya, sambil nanti nunggu hasil daripada lelang EPC yang diharapkan sih bisa dalam tahun ini ya hasilnya untuk memastikan final numbers-nya di keekonomian itu seperti apa. Sehingga nanti harusnya di kuartal 1 lah, kuartal 1-2025 atau kuartal 4-2024 ini sudah bisa FID datanya,” kata Taufik dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Kamis (21/3/2024).
Taufik menyampaikan nilai investasi untuk Kilang Tuban sendiri totalnya mencapai US$ 21 miliar atau sekitar Rp 315 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$). Ini merupakan proyek patungan alias joint venture antara Pertamina (55%) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft (45%). “GRR Tuban itu lebih besar lagi US$ 21 miliar, jika tidak salah,” kata Taufik.
Berdasarkan data Pertamina, proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Euro V dan menghasilkan 12,8 juta kilo liter (kl) per tahun, meliputi avtur 1,49 juta kl, diesel 5,2 juta kl, RON 92 5,95 juta, dan RON 95 0,16 juta kl.
Selain BBM, kilang Tuban ini juga ditargetkan bisa memproduksi 4,70 juta ton petrokimia per tahun, terdiri dari 1,3 juta ton paraxylene, 510 ribu ton styrene, 650 ribu ton LLDPE/HDPE, 1,16 juta ton polypropylene, 407 ribu ton sulfur, 500 ribu ton MEG, dan 173 ribu ton MTBE secara tahunan.
Foto: VIX
