DETIK-BLOG

Pemerintah meminta kalangan perbankan untuk segera melakukan penyesuaian suku bunga pinjaman atau kredit, seiring dengan telah turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, yakni BI Rate.

Sebagaimana diketahui, hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75%. Tujuan salah satunya ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Diharapkan cost of fund perbankan juga bisa.. perbankan bisa menurunkan tingkat suku bunga agar sektor riil bisa berjalan,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Kamis (16/1/2025).

Airlangga menekankan penurunan suku bunga memang kini menjadi penting karena bila merujuk angka inflasi 2024 yang sangat rendah di level 1,57%, cost of fund atau biaya bunga akan ketinggian bagi para nasabah.

“Nah kemarin BI menahan penurunan karena menunggu AS karena kita harus rate nya itu dalam tanda petik tidak lebih rendah dari AS terutama untuk cegat tidak terjadi capital flight,” tutur Airlangga.

Terkait pergerakan kurs rupiah yang malah makin terkapar, seusai pemangkasan suku bunga BI rate, Airlangga menegaskan, pemerintah tidak khawatir karena indeks dolar memang tengah kuat-kuatnya.

“Dolar kan menguat terhadap semua mata uang jadi kita tidak khawatir itu yang penting fundamental kita kuat, kita punya trade positif, kita punya cadev kuat, sehingga tentu ini adalah gejala global yang tidak hanya dihadapi Indonesia bahkan beberapa negara lebih dalam seperti Turki, Jepang, dan lain-lain,” tegasnya.

Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024. Di dalamnya ada aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dapat merusak iklim usaha mereka.

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan,” tulis Pasal 435 PP tersebut.

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho menilai tanpa adanya penindakan yang optimal dan konsisten, justru malah membuat peredaran rokok ilegal semakin besar dan liar.

“Penyakit hukum kita ini ada di penegakan hukum, aturan tidak ada yang begitu bermasalah, hanya saja cara pandangannya ketika timbul dari adanya ketidakefektifan pencegahan merokok dianggap substansinya bermasalah padahal itu tidak bermasalah, tinggal penegakannya,” kata Ali Rabu (15/1/2024).

Jika Pemerintah fokus pada penindakan hukum, termasuk edukasi masyarakat, justru bisa lebih efektif menekan penggunaan rokok yang tidak tepat sasaran.

“Edukasi kan sebagian dari penegakan, amanat UU ini penegakan hukum tidak hanya menindak bersalah tapi memberikan edukasi terhadap aturan yang ada,” katanya.

Adapun Guru Besar Universitas Sahid Jakarta Kholil menilai adanya risiko persaingan usaha yang tidak sehat jika aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterbitkan. Bahkan, menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan dibuat kerepotan dengan kondisi yang muncul akibat dari wacana peraturan inisiatif Kemenkes tersebut.

“Warnanya sama, jadi kalau ada produk yang tidak berkualitas atau dibuat asal-asalan, maka tidak bisa dibedakan. Siapa yang rugi? Konsumen lagi. Berikutnya perlindungan terhadap hukum jadi lemah,” ujarnya.

Isu tentang makin besarnya persentase devisa hasil ekspor (DHE) yang harus ditempatkan di sistem keuangan Indonesia, dari sebelumnya 30% menjadi 50%, mendapatkan respons dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah DHE sumber daya alam (SDA) wajib parkir menjadi 50% sedang diperhitungkan pemerintah dalam proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

“Belum benar,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Airlangga hanya menegaskan, revisi PP DHE SDA hingga kini masih dalam proses pembahasan. Salah satu revisi ketentuan yang sudah jelas ialah jangka waktu kewajiban penempatan dolar hasil ekspornya diperpanjang menjadi minimal 1 tahun, dari sebelumnya 3 bulan.

“Jadi nanti lagi saja ya, kita masih pembahasan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede sudah mengungkapkan opsi nilai DHE yang dipertimbangkan antara menurunkan kewajiban penempatan dananya menjadi 25% dari yang selama ini sebesar 30% atau menaikkannya ke level 50-75%.

“Apakah 50% atau 75%, apakah 25%, itu masih akan dikaji,” kata Raden seusai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Raden menekankan, perubahan ketentuan ini dilakukan dalam rangka upaya pemerintah semakin menciptakan transparansi pencatatan nilai hasil ekspor yang selama ini terjadi di Indonesia. Selain itu, juga untuk makin mempertambah cadangan devisa pemerintah untuk stabilitas kurs.

“Kalau dia lebih banyak lagi yang bisa masuk maka cadangan devisa kita akan lebih baik, ya. Jadi kita jadi punya instrumen untuk bisa tetap membuat, menjaga rupiah stabil,” tegasnya.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mengumumkan kerja sama dengan PT IBM Indonesia untuk penyediaan layanan teknologi kecerdasan buatan (AI) bagi perusahaan di Indonesia.

Kolaborasi antara Telkom dan IBM ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya dan Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih.

Kerja sama strategis antara Telkom dan IBM ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui teknologi AI yang dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan daya saing bangsa dalam perekonomian digital dunia.

“Kemitraan strategis Telkom dan IBM ini menjadi salah satu upaya penguatan kapabilitas TelkomGroup sebagai digital telco pilihan utama di Indonesia, khususnya di bidang AI,” kata Budi.

IBM memiliki beberapa produk AI untuk berbagai jenis aplikasi dan implementasi termasuk WatsonX, IBM Cloud Pak for Data, AI-Powered Security, serta layanan berbasis IoT yang dapat memperkuat kapabilitas dan portofolio layanan TelkomGroup.

“Kami siap berkolaborasi dengan Telkom dengan keahlian kami di etika AI serta pemahaman mendalam tentang use-case berbagai industri untuk membantu transformasi teknologi dalam mengembangkan ekonomi Indonesia,” kata Roy.

Dalam riset IDC (International Data Corporation) tahun 2024 terkait “Worldwide AI and Generative AI Spending Guide”, investasi AI dan Gen AI di wilayah Asia Pasifik diproyeksikan mencapai US$ 110 Miliar pada 2028, dengan CAGR sebesar 24% dari tahun 2023 dan 2024. Adapun, riset dari Kearney menunjukkan bahwa penggunaan AI akan berkontribusi sebesar US$ 366 Miliar terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2030.

Berdasarkan “APAC AI Outlook 2025” terbaru oleh Ecosystm, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik telah beralih dari tahap eksperimentasi AI dan mulai berfokus pada memaksimalkan dampak investasi AI. Sebanyak 54% kini mengharapkan AI memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnis mereka, seperti dalam hal inovasi atau peningkatan pendapatan.

Banyak cara yang dilakukan kantor untuk mengawasi karyawannya. Bank Wells Fargo di Amerika Serikat melakukan itu dengan cara mengamati aktivitas keyboard.

Berucaha mencurangi sistem, karyawan Bank Wells Fargo pun mengakali dengan menggunakan simulasi keyboard palsu. Akan tetapi, Bank Wells Fargo berhasil membongkar perilaku pura-pura kerja sejumlah karyawan. Perusahaan juga langsung memecat mereka yang ketahuan melakukan hal itu.

“Setelah meninjau tuduhan yang melibatkan simulasi aktivitas keyboard yang menciptakan kesan kerja yang aktif,” kata perusahaan pada pengajuan ke Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA) soal alasan pemecatan dikutip dari Quartz, dikutip Minggu (12/1/2025).

Juru bicara Wells Fargo menjelaskan pihak bank tak bisa menoleransi perilaku tersebut. “Wells Fargo memiliki standar tinggi untuk karyawan dan tidak menoleransi perilaku tidak etis,” ucapnya.

Pura-pura kerja itu menggunakan alat keyboard palsu. Disebut mouse jigglers, alat tersebut membuat mouse seperti bergerak dan komputer tetap terjaga.

Mereka yang menggunakan alat ini membuat komputer juga tidak berubah menjadi mode tidur, meskipun tidak menggunakannya.

Ternyata alat mirip mouse jigglers banyak di pasaran. Bahkan produk-produk itu sangat populer digunakan sejumlah para pekerja di dunia melakukan kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19.

Sebab alat ini membuat para pegawai bisa berpura-pura berkerja tanpa diawasi bos secara langsung seperti saat bekerja di kantor.

Dalam beberapa kesempatan, sistem bekerja jarak jauh atau dikenal sebagai work from home (WFH) memang jadi perdebatan. Banyak yang khawatir soal keterlibatan karyawan yang melakukan WFH.

State the Global Workplace dari Gallup juga mengungkapkan hal serupa. Laporan itu mencatat 62% pekerja seluruh dunia tidak terlibat dalam pekerjaannya.

Sebanyak 15% disebut tidak terlibat secara aktif. Mereka menjelaskan dirinya memiliki manajer atau pekerjaan yang buruk dan aktif mencari yang baru.

Pada 2009 lalu, pria bernama Coss Marte dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun atas kasus narkoba. Bertahun-tahun kemudian,Marte mulai menata kembali hidupnya dan mulai berbisnis.

Pria berusia 39 tahun itu adalah pendiri dan CEO Conbud, salah satu bisnis pertama yang memiliki lisensi penuh untuk menjual ganja untuk kebutuhan rekreasi di Manhattan. Setelah pertama kali membuka usahanya pada Oktober 2023, Conbud membuka cabang kedua di Bronx pada April lalu.

Menurut dokumen yang ditinjau oleh CNBC Make It, bisnis Marte saat ini menghasilkan sekitar US$ 800.000 (Rp 12 miliar) dalam penjualan per bulan, termasuk laba hampir US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar). Marte memproyeksikan bisa meraup sekitar US$ 7 juta (Rp 113 miliar) untuk tahun 2024.

Setelah dibebaskan lebih awal dari penjara pada 2013, Marte meluncurkan bisnis kebugaran bernama Conbody, yang didasarkan pada pola latihannya saat berada di balik jeruji besi. Kemudian, pada 2021, New York melegalkan penjualan ganja untuk rekreasional dan menghapus semua hukuman sebelumnya atas pelanggaran terkait ganja.

Dengan pengalamannya menjalankan Conbody dan persyaratan yang ditetapkan negara bagian untuk pemegang lisensi ritel ganja, Marte melihat peluang bisnis yang bagus.

“Saya mengikuti undang-undang ini, dan yang mereka butuhkan adalah dua tahun bisnis yang menguntungkan dan catatan hukuman. Sekarang, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi ganja? Tidak banyak,” kata Marte.

Dari Latihan di Penjara hingga Bisnis Beragam

Marte tumbuh di New York, dikelilingi pengedar narkoba yang menjeratnya pada usia 13 tahun. Sejak remaja, dia sudah menyaksikan bagaimana teman sebayanya menghasilkan uang dengan menjual barang haram.

Di penjara, dokter memberi tahu Marte bahwa ia kelebihan berat badan dengan kolesterol yang sangat tinggi. Ia mulai berolahraga secara intens, menggunakan latihan beban tubuh yang dapat dilakukannya di dalam sel.

Setelah dibebaskan dari penjara, Marte bergabung dengan Defy Ventures, sebuah program nirlaba yang menawarkan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan bisnis bagi mantan narapidana.

Dengan hibah sebesar US$10.000 dari Defy, Marte meluncurkan Conbody yang sekarang menghasilkan pendapatan tahunan sekitar US$ 1 juta, pada tahun 2014. Delapan tahun kemudian, Marte membayar US$ 2.000 untuk mengajukan lisensi ganja eceran.

Dia menginvestasikan sekitar US$ 50.000 dari tabungannya sendiri ke Conbud, bisnisnya di bidang ganja eceran.

Marte berhasil mengumpulkan hampir US$ 1,2 juta dalam pendanaan awal dari teman dan keluarga, yang sekarang menjadi investor di bisnis tersebut.

Meski demikian, Marte memiliki 51% saham, karena New York mengharuskan pemegang lisensi yang “terdampak oleh hukum” untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas.

Saat ini, hampir semua karyawan Conbud dan Conbody adalah mantan narapidana yang pernah dipenjara karena kasus narkoba.

PIK Avenue Mall menjadi salah satu tujuan pusat perbelanjaan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ternyata ada sosok konglomerat di balik mal ini.

PIK Avenue Mall terletak di Pantai Indah Kapuk St, RT.6/RW.2, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta. Adapun mal ini dilengkapi fasilitas seperti coworking space, mushola, food hall, hingga bioskop.

PIK Avenue Mall diketahui merupakan salah satu portofolio milik Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group (ASG) berawal dari sebuah perusahaan kontraktor rumah pertokoan sederhana yang didirikan pada tahun 1971.

Semenjak 1991, ASG berhasil menunjukan jati dirinya sebagai perusahaan properti papan atas melalui kesuksesannya membangun Harco Mangga Dua, yang merupakan Mal Elektronik terintegrasi pertama di Indonesia.

Adapun Agung Sedayu Group dimiliki oleh konglomerat asal Indonesia yaitu Aguan. Dia memiliki nama asli Guo Zaiyuan yang kemudian berubah menjadi Sugianto Kusuma atau Aguan (ejaan lain: A Guan).

Dia diketahui lahir pada 1951. Seperti orang Tionghoa pada umumnya, keluarganya tinggal dari daerah ke daerah. Dia tercatat pernah tinggal di Palembang dan sekolah di Sekolah Menengah Tionghoa Jugang Zhongxue, sebelum akhirnya pindah ke Jakarta pada 1965.

Dalam 9 Jalan Pengusaha: Kisah dan Inspirasi Pengusaha Tangguh Indonesia (2013), persentuhan pertamanya dengan dunia bisnis bermula ketika Aguan menjadi penjaga gudang dan pembantu di kantor perusahaan impor. Kinerja yang baik membuatnya naik jabatan menjadi pengurus administrasi perusahaan.

Namun, titik balik kehidupan Aguan terjadi saat berkenalan dengan pemborong bahan bangunan. Perkawanannya itu membuat Aguan belajar tentang bisnis properti dan bangunan.

Dari situ dia berani membangun bisnis sendiri pada 1971 yang jadi cikal bakal Agung Sedayu Group. Saat memulai bisnis, Aguan cukup beruntung karena iklim politik dan ekonomi Orde Baru sangat bagus. Alhasil, bisnisnya pun berkembang pesat. Hanya dalam kurun 10 tahun, berbagai proyek konstruksi pun dikerjakannya setelah menggarap proyek pertama, yakni Harco Mangga Dua.

Keberhasilan itu kemudian menjadi portofolionya untuk mengembangkan sayap.

Belakangan, bisnis properti Agung Sedayu Group pun semakin besar. Dalam laman resmi perusahaan, tercatat ada 57 properti Aguan di bawah bendera Agung Sedayu yang tersebar di Jabodetabek. Selain itu, sejak tahun 2021, bisnis Aguan pun semakin berkembang. Dia tidak lagi hanya menggeluti bisnis properti.

Melalui PT Multi Artha Pratama (MAP), perusahaan yang dimiliki langsung oleh konglomerasi Agung Sedayu Group (ASG), dia masuk ke emiten kaleng dan kemasan, PT Pratama Abadi Nusa Tbk. (PANI).

Perwakilan Apple baru saja bertemu dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kepada Kementerian Investasi dan BKPM, Apple menyatakan akan membangun fasilitas produksi aksesoris AirTag senilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun) di Batam, Indonesia.

Tapi menurut Kementerian Perindustrian rencana Apple membuka fasilitas produksi itu tak bisa dikaitkan dengan izin sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa AirTag yang akan diproduksi oleh mitra Apple di Batam, bukan bagian dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sehingga tidak ada kaitannya dengan perhitungan TKDN untuk produk HKT Apple termasuk iPhone dan iPad.

“Secara tegas Permenperin No. 29/2017 ini adalah turunan Permenkominfo yang mengatur minimum threshold (batas minimal) yang diwajibkan kepada seluruh produsen HKT agar bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan pada gilirannya bisa mendapat izin edar,” ujar Menperin saat konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (9/1/2025).

Oleh karena itu, sertifikat TKDN untuk iPhone dan iPad hanya bisa diberikan untuk proses produksi dan komponen yang merupakan bagian langsung dari produk tersebut.

Ia menyebut, Kemenperin tidak punya dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16. Artinya sampai saat ini nasib iPhone 16 masih belum jelas karena belum memenuhi syarat TKDN dari Kemenperin.

“Jadi kalau kita lihat aturannya, belum bisa atau belum boleh, tidak ada dasar Kemenperin untuk bisa mengeluarkan sertifikasi TKDN dalam rangka Apple bisa memiliki izin edar di Indonesia. Karena tidak ada keterkaitannya langsung [pabrik AirTag],” jelas Menperin.

Dalam pertemuan dengan Apple, Kemenperin membahas proposal yang telah diajukan pada Senin (6/1/2025). Pihaknya memberikan counter proposal atas sejumlah poin yang diajukan oleh Apple.

Apple, kata Menperin, telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada pihaknya, tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis.

“Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” jelasnya.

Meski demikian, Menperin menghargai investasi Apple yang memproduksi AirTag di Batam, Indonesia

Pabrik produksi AirTag milik Apple di Batam nantinya akan melalui vendor bernama Luxshare ICT yang berasal dari Tiongkok.

“Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi AirTag itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai.” pungkasnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program medical check-up atau pengecekan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat. Ini merupakan upaya Presiden Prabowo untuk menyelamatkan ribuan nyawa orang Indonesia yang meninggal karena penyakit jantung, stroke dan diabetes tiap tahunnya.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan, tujuan utama program ini adalah karena biaya kesehatan yang sangat tinggi. Sehingga adanya medical check up gratis ini sebagai kepedulian kesehatan pemerintah terhadap masyarakat.

“Ini merupakan fasilitas yang diberikan sebagai kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Medical check up gratis ini bisa mencegah kematian dan mencegah penyakit yang mungkin akan timbul kemudian hari,” kata Dante saat program acara Closing Bell Healthy Life CNBC Indonesia, Rabu (8/1/2025).

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh 200 juta warga Indonesia secara bertahap yang akan dimulai pada Februari mendatang.

“Sejauh ini anggaran yang disiapkan pemerintah Rp3,2 triliun. Layanan kesehatan ini diberikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta jiwa. Namun program ini menargetkan 60 juta penerima manfaat dalam dalam jangka waktu lima tahun pertama,” paparnya.

Sementara itu, cakupan program ini sangat luas, tidak hanya terbatas pada penyakit jantung saja. Program ini juga mencakup berbagai penyakit lain yang disesuaikan karakteristik kelompok usia.

Adapun kelompok usia itu, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Untuk balita, misalnya, pemeriksaan akan difokuskan pada pertumbuhan, perkembangan, serta deteksi dini penyakit anak.

Lalu pada remaja, skrining kesehatan mencakup pada pemeriksaan terkait obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Untuk usia dewasa, fokus utama adalah deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar.

Sedangkan untuk lansia, selain penyakit jantung, skrining juga akan mencakup penyakit-penyakit yang umumnya muncul seiring bertambahnya usia.

Masyarakat bisa menikmati layanan ini saat mereka berulang tahun dengan menunjukkan KTP atau identitas diri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Isu potensi Megathrust yang dapat memicu tsunami kembali mencuat, usai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil riset terbarunya yang menyatakan Megathrust di Indonesia bisa meledak kapan saja. Zona merah Megathrust yang disorot BRIN adalah Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa.

Menanggapi isu ini, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto menilai ancaman megathrust saat ini masih sebatas prediksi yang muncul dari kajian bidang keilmuan tertentu. Namun, ia mengakui potensi ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pengelolaan ruang laut.

“Yang jelas (Megathrust) itu baru semacam prediksi salah satu bidang keilmuan. Jadi dalam hal seperti ini memang itu menjadi salah satu pertimbangan ketika kita melakukan perencanaan pengelolaan ruang laut,” kata Suharyanto saat ditemui di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Suharyanto menjelaskan, dampak tsunami dari megathrust akan lebih signifikan di kawasan daratan pesisir, yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam penelitian BRIN, efek Megathrust Selat Sunda bisa menyebabkan tsunami di pesisir Jakarta 1,8 meter.

“Sesungguhnya dampaknya yang lebih terguncang itu yang daratan pesisir. Kalau daratan pesisir itu sebenarnya menjadi ranahnya teman-teman di ATR/BPN,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan, KKP tetap memasukkan potensi risiko tersebut ke dalam pertimbangan perencanaan ruang laut. Namun, variabel yang dipengaruhi oleh fenomena alam seperti ini sulit dikendalikan dan membutuhkan pendekatan adaptasi yang kompleks.

Suharyanto pun menyoroti pengalaman dari tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, yang mana pada prediksi kala itu akan terjadi tsunami lain di berbagai wilayah, tetapi akhirnya hanya terjadi di kawasan Simeulue. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya memprediksi dan mengantisipasi fenomena alam seperti Megathrust.

“Waktu itu kan juga pakar pada melakukan prediksi, nanti terjadi lagi di mana-mana, tapi ternyata hanya terjadi di Simeulue. Jadi, artinya kalau kita bicara variabel di dalam proses planning, itu variabel yang di luar kendali kita,” jelasnya.

Ia menambahkan, upaya adaptasi terhadap risiko Megathrust bukanlah hal yang sederhana karena banyak faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Namun, penataan ruang, khususnya di daratan, telah mulai dilakukan berdasarkan data para pakar tata ruang untuk mengurangi risiko bagi wilayah yang rentan.

“Pemukiman darat itu sudah mulai diatur yang memang betul-betul dari data para pakar penyusunan tata ruang darat itu merupakan daerah yang merah,” ucap dia.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian jika bencana Megathrust benar-benar terjadi. Sinergi antara KKP dan kementerian terkait akan menjadi kunci untuk memastikan mitigasi bencana dapat berjalan efektif.