Bakal calon independen di Pilkada DKI Jakarta Dharma Pongrekun merespons dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak untuk maju calon independen Pilkada DKI Jakarta 2024. Dia mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024.
“Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu relawan. Jadi kami tak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung,” kata Dharma dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/8/2024).
Dharma menjelaskan data-data pendukung yang dikumpulkan para relawannya kemudian diperiksa oleh KPU. Adapun jika NIK warga yang bukan pendukungnya, maka akan tersaring dengan sendirinya.
“Para relawan ini adalah yang mau menyelamatkan jiwa keluarga mereka masing-masing. Kami memegang amanat pendukung kami untuk menjaga keluarga mereka sesuai visi kami yaitu selamatkan jiwa keluarga kita,” kata dia.
Dharma lantas menjelaskan dirinya dan Kun Wardhana bersyukur bisa lolos sebagai calon independen di Pilkada Jakarta kini.
“Kami niatnya melayani. Sungguh kuasa Tuhan bisa sampai tahap ini,” kata dia.
Sebelumnya warga Jakarta ramai-ramai memprotes jika KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun Wardhana maju calon independen. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun hingga Sabtu kemarin.
PBHI menyatakan pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berdasarkan UU HAM 39/99.
Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan data di website Info Pemilu KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.
Ada juga data yang memang lolos tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Data yang lolos ini menurutnya benar-benar mendukung Dharma-Kun.
Foto: Setelah proses panjang, kiper Maarten Paes akhirnya kini sah membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. (Tangkapan layar instagram @erickthohir and pssi)
Menteri Erick yang juga Ketua PSSI menyatakan, bahwa PSSI setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, menegaskan bahwa Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan. “Dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia,” ungkap Erick Thohir, Minggu (18/8/2024).
Erick menambahkan, dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, ia meyakini bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
“Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik,” ungkap Erick.
Sebagaimana diketahui, Maarten Paes adalah pemain sepak bola keturunan Belanda-Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari neneknya yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, 14 Mei 1998 ini memiliki tinggi badan 192 cm.
Begitu juga dengan pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat 1,48% dalam sepekan di level Rp15.685/US$1 hingga perdagangan Jumat (16/8/2024).
Dalam sepekan ini, hasil rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangan menjadi sentimen utama.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di hadapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan negara, belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang inovatif sebagai fondasi utama RAPBN 2025.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa optimalisasi rasio perpajakan akan menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat ruang fiskal. Langkah ini akan dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, keberlanjutan dunia usaha, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Presiden mengatakan bahwa belanja negara dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Pekan depan, pergerakan IHSG dan rupiah akan kembali volatile, didukung oleh beberapa sentimen penting dalam sepekan ke depan.
Indonesia
Dari dalam negeri, pada hari Rabu (21/8/2024) terdapat beberapa rilis data ekonomi RI. Pertama, Bank Indonesia (BI) akan melaporkan pertumbuhan kredit perbankan periode Juli 2024. Sebelumnya, BI melaporkan kredit yang disalurkan oleh perbankan tumbuh 12,36% secara tahunan (yoy) per Juni 2024 atau kuartal II tahun ini. Hal ini didukung oleh kondisi likuiditas yang cukup.
Berlanjut, BI juga akan memutuskan suku bunga acuan atau BI Rate periode Agustus 2024. Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.
Dan sebelum menutup akhir pekan, pada hari Jumat (23/8/2024), BI akan mengumumkan hasil uang beredar Juli 2024. Sebelumnya, BI mengumumkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (m2) pada Juni 2024 mencapai Rp9.026,2 triliun atau tumbuh sebesar 7,8% (yoy).
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6% (yoy). Tingginya pertumbuhan uang beredar didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,7% (yoy).
Amerika Serikat (AS)
Dari negeri Paman Sam akan dihiasai oleh pidato dari para pejabat The Federal Reverse (The Fed) dalam sepekan. Dan puncaknya akan ada risalah Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Kamis (22/8/2024). Risalah tersebut memberikan wawasan terperinci mengenai sikap FOMC terhadap kebijakan moneter, untuk mendapatkan petunjuk mengenai hasil keputusan suku bunga di masa mendatang.
Masih dalam hari yang sama, akan terdapat data mingguan klaim pengangguran awal dan berkelanjutan AS.
Kemudian, berlanjut akan terdapat data PMI S&P Global AS periode Agustus 2024. Sebelumnya, PMI S&P Global AS direvisi lebih rendah menjadi 54,3 pada Juli 2024, dari estimasi awal 55 dan sedikit menurun dari 54,8 pada Juni.
Dan menjelang akhir pekan, pada hari Jumat (23/8/2024), akan terdapat pidato dari Ketua Dewan Gubernur The Fed, Jerome Powell.
China
Dari negeri tirai bambu, Bank Rakyat China (PBOC) akan mengumumkan suku bunga acuan pinjaman (LPR) satu tahun dan lima tahun pada Selasa (20/8/2024). Sebelumnya, China menurunkan acuan suku bunga pinjaman setelah pemangkasan suku bunga mengejutkan oleh PBOC. Suku bunga acuan pinjaman (LPR) satu tahun diturunkan sebesar 10 basis poin menjadi 3,35% dari 3,45% sebelumnya, sementara LPR lima tahun dikurangi dengan margin yang sama menjadi 3,85% dari 3,95%.
Sebagian besar pinjaman baru dan yang beredar di China didasarkan pada LPR satu tahun, sementara suku bunga lima tahun memengaruhi harga hipotek.
Foto: Monkeypox, Anggota Keluarga Orthopox Virus, adalah infeksi yang secara tidak sengaja menular ke manusia karena kemiripannya dengan virus cacar. (Universal Images Group via Getty/BSIP)
“Mpox di Indonesia tahun 2022 ada satu kasus konfirmasi, 2023 ada 74 kasus konfirmasi, dan 2024 14 kasus konfirmasi. Total 2022-2024, 88 kasus,” kata Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Yudhi Pramono dalam konferensi pers, Minggu (18/8/2024).
Tahun 2023 menjadi jumlah kasus Mpox tertinggi di tanah air. Sepanjang tahun tersebut, kasus tertinggi terjadi pada Oktober 2023 sebanyak 12 kasus.
Whole genome sequencing juga telah dilakukan pada 53 pasien Mpox. Hasilnya adalah clade 2b, dan tidak ada penyakit dengan varian parah clade 1b yang sudah menyebar di Afrika dan negara lain.
Dari paparannya, DKI Jakarta memiliki 59 kasus konfirmasi. Sementara Jawa Barat dengan 13 kasus konfirmasi. Banten dengan 9 kasus konfirmasi, Yogyakarta sebanyak tiga kasus konfirmasi dan Jawa Timur tiga kasus konfirmasi. Selain itu juga ada satu kasus konfirmasi di Kepulauan Riau.
Dari 88 kasus tersebut, 87 pasien telah dinyatakan sembuh. Satu pasien yang ditemukan pada bulan Juni masuk dalam penyembuhan. “Kasus mengalami penurunan. Terakhir April dan [kasus konfirmasi] Juni sedang proses penyembuhan,” ungkapnya.
Sementara itu, sudah ditemukan 99.176 kasus Mpox secara global dari 2022-Juni 2024. Kematian karena penyakit ini mencapai 208 kematian.
Direksi hadir di semua unit operasi kilang untuk melaksanakan upacara mulai dari lokasi paling Barat yakni Kilang Dumai hingga paling paling Timur yaitu Kilang Kasim.
“Semangat kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dirayakan di seluruh wilayah operasi PT Kilang Pertamina Internasional. Tidak tanggung-tanggung, Direksi KPI hadir di 6 unit kilang yang dikelola oleh KPI,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dalam keterangan resmi perusahaan, Minggu, (18/8/2024).
Hermansyah menyampaikan bahwa kehadiran direksi KPI di seluruh wilayah operasi juga bertujuan untuk memastikan operasional kilang berjalan sesuai rencana.
“Kilang memiliki fungsi penting untuk memastikan ketersediaan produk khususnya BBM. Oleh karena itu, kilang harus dioperasikan dengan aman dan handal agar berproduksi sesuai targetnya,” jelas Hermansyah.
Tema perayaan Proklamasi tahun ini yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju, juga menjadi inspirasi bagi KPI untuk terus bertumbuh dan berkembang.
“Kilang yang merupakan salah satu lokomotif penyediaan energi bangsa juga perlu terus memastikan ketersediaan BBM yang terus bertumbuh. Roda perekonomian yang terus bertumbuh tentunya akan berdampak pada peningkatan kebutuhan BBM di Indonesia,” kata Hermansyah.
Melihat kondisi tersebut, KPI menurut Hermansyah juga terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan yang saat ini telah mencapai 360 ribu barrel per hari.
Fungsi strategis Kilang Balikpapan juga ditandai dengan kehadiran Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Kartika Wirjoatmodjo yang menjadi Inspektur Upacara.
“Kehadiran Wamen BUMN ke Kilang Balikpapan, tentunya akan semakin meningkatkan semangat pekerja KPI, bahwa kontribusi KPI, khususnya Kilang Balikpapan sangat dinantikan untuk turut mendukung ketahahan energi di Indonesia,” ujar Hermansyah.
Peningkatan kapasitas tidak hanya menjadi satu-satunya langkah KPI untuk mendukung ketahanan energi. Melalui Kilang Cilacap, KPI kini telah mampu memproduksi produk BBM ramah lingkungan.
“Kilang Cilacap kini telah mampu memproduksi bioaftur atau yang dikenal juga dengan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan kandungan 2,4%. Selin SAF, Kilang cilacap juga telah mampu memproduksi Pertamina Renewable Diesel yang 100% berasal dari RBDPO atau minyak kelapa sawit yang telah dijernihkan,” jelas Hermansyah.
Semua capaian-capaian itu, kata Hermansyah selaras dengan batu loncatan besar bagi Indonesia yang untuk pertama kali melaksanakan upacara pengibaran dan penurunan bendera dalam rangka HUT Proklamasi di Ibu Kota Nusantara.
“Direksi KPI perlu memastikan loncatan-loncatan besar yang juga dilakukan KPI dimengerti dan dilaksanakan oleh semua pekerja dan mitra kerja. Dan semua upaya yang dilakukan adalah semata agar KPI dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” tutup Hermansyah.
Foto: Siswa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di SMK YPK Manggarai, Jakarta, Kamis (1/2/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Situs itu akan memberitahu informasi Anda sebagai pendukung bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan. Berikut cara mengeceknya:
2. Masukkan nomor KTP pada kolom yang ditentukan
3. Verifikasi Captcha
4. Klik Cari
5. KPU akan memberikan informasi apakah NIK terdaftar atau tidak sebagai pendukung bakal calon kepala daerah.
Masalah ini banyak dibicarakan pengguna media sosial X sejak Kamis (15/8/2024). Saat itu ada yang mengunggah hasil pencarian data KTP yang menyebut dirinya mendukung salah satu pasangan bakal calon independen di pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Mereka cukup heran karena tak merasa mendukung atau mengenal pasangan yang dimaksud. Bahkan tidak pernah memberikan data mereka untuk mendukung keduanya.
Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, juga mengatakan data keluarganya dicatut untuk mendukung calon independen. Namun data KTP milik Anies disebut tidak ikut dicatut.
Dia mengunggah tangkapan layar pencarian data keluarganya yang dicatut itu dalam akun X-nya. Dua anak Anies jadi beberapa orang dekatnya yang menjadi korban.
“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” kata Anies dalam unggahannya.
Budi Arie menuturkan tuduhan terhadap Presiden Jokowi tersebut terus digulirkan lawan politik sejak menjelang Pemilu 2024. Bahkan hingga saat ini, sekitar dua bulan sebelum akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
“Ini sudah keterlaluan. Tuduhan tidak berdasar. Tentu ada motif, yaitu mendiskreditkan Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyat,” katanya Jumat, (16/08/2024).
Ketum PROJO menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan taat konstitusi dan tidak menginginkan masa jabatan tiga periode. Presiden menyebut masa jabatan presiden tiga periode adalah aspirasi sebagian masyarakat, bukan dari dirinya.
Budi Arie juga menuturkan bahwa PROJO sebagai pendukung garis keras Jokowi tegas menyatakan taat konstitusi perihal masa jabatan presiden. Bahkan, PROJO menginisiasi Musyawarah Rakyat (Musra) bersama relawan lainnya untuk menjaring aspirasi rakyat tentang tokoh pelanjut Jokowi untuk 2024-2029.
Musra untuk mencari pelanjut Jokowi tersebut dilakukan di seluruh Indonesia mulai 28 Agustus 2022 sampai 14 Mei 2023. Puncaknya, para relawan menyerahkan daftar calon pelanjut hasil penjaringan aspirasi rakyat kepada Presiden Jokowi.
“Ini salah satu bukti bahwa Pak Jokowi tidak mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada jejak digitalnya, bisa dicek,” ujar Ketum PROJO Budi Arie Setiadi.
Dia yakin rakyat Indonesia dewasa dalam berfikir dan bertindak terutama menanggapi serangan politik terhadap Jokowi. Rakyat merasakan bagaimana kemajuan Indonesia dapat dicapai dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Rakyat juga tidak akan lupa pada legacy atau warisan Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat.
Selanjutnya, kerja keras untuk rakyat akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.
“Hentikan caci-maki dan mendiskreditkan Pak Jokowi. Rakyat sangat paham itu,” ujar Budi Arie.
Budi Arie mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat terutama dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November nanti.
Rakyat akan memilih sesuai hati nuraninya. Perbedaan pilihan kepala daerah jangan sampai memecah belah serta mengganggu kehidupan masyarakat.
“Menurut saya pernyataan presiden berpotensi membahayakan upaya-upaya penyelamatan bangunan bersejarah,” ungkapnya.
Dia menambahkan selama ini bangunan-bangunan bersejarah sering menjadi objek vandalisme. Padahal, pemerintah sudah melindungi seluruh bangunan sejarah melalui UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010.
Dia juga mengatakan bangunan dari era kolonialisme bukan berarti menceritakan sejarah kolonial, tapi juga membahas nilai-nilai yang jauh lebih penting.
“Dalam bangunan bersejarah dari masa lalu ada nilainya. Misalkan gedung STOVIA, itu menjelaskan juga tokoh-tokoh yang jadi pioner kebangkitan nasional. Bahkan bukan hanya menyangkut nasionalisme, tapi juga sejarah sains,” kata Rizal.
Sejarah mencatat aksi vandalisme terhadap bangunan bersejarah bukan isapan jempol belaka. Bahkan berulangkali terjadi di Indonesia. Parahnya lagi aksi itu dicetuskan oleh pemimpin negara. Salah satu yang paling tragis adalah penghancuran rumah di Jl. Pegangsaan Timur No.56.
Pada 1945, rumah tersebut jadi saksi bisu sejarah bagaimana orang-orang Indonesia berkumpul untuk menyaksikan kemerdekaan. Namun, kini rumah tersebut tak ada lagi jejaknya. Penyebabnya dihancurkan Presiden Soekarno.
Adolf Heuken dalam Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI (2008) menceritakan, sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno memerintahkan agar rumah itu dihancurkan. Alasannya sepele: hanya karena dia sering berdebat dengan istrinya Fatmawati.
Selain kasus rumah, Soekarno yang anti-kolonialisme juga menggusur beberapa bangunan kolonial lain, sebut saja Benteng Fredrik Hendrik. Benteng tersebut dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda.
Namun, akibat Soekarno tak suka kolonialisme masih eksis, dia menghancurkan benteng tersebut tanpa sisa. Dia tak ingin orang Indonesia merasa rendahan. Tanah kosong itu kemudian menjadi tempat berdirinya Masjid Istiqlal.
Aksi penghancuran bangunan bersejarah juga pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Namun, alasan Soeharto menghancurkan gedung bersejarah lebih didasari oleh alasan fungsional dan ekonomi. Sebut saja seperti bangunan Societeit Harmonie.
Dahulu, bangunan tersebut jadi lokasi orang Belanda mencari hiburan. Di sana lengkap hotel dan restoran. Bahkan, disebut-sebut menjadi salah satu bangunan tergemah pada masanya.
Namun, ketika Indonesia merdeka, bangunan tersebut difungsikan sebagai sarana perwujudan kemerdekaan. Di Hotel Des Indes, yang berada di kompeks Societeit Harmonie, pernah digunakan untuk Perjanjian Roem-Royen 1949.
Sayang, bertahun-tahun, bangunan eks-Societeit Harmonie kemudian dihancurkan Presiden Soeharto pada 1985. Tujuannya adalah pelebaran jalan. Alhasil, bangunan bersejarah itu tak lagi bisa disaksikan. Kini, bekas tanah Societeit Harmonie, berubah menjadi jalan dan pertokoan.
Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
Namun ada yang menarik dalam momen itu, di mana presiden-presiden pendahulunya tak hadir dalam agenda jelang perayaan kemerdekaan RI ke-79 itu. Antara lain Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya,Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan Megawati dipastikan akan hadir. Namun, dari pantauan CNBC Indonesia di lapangan, ia tak terlihat.
Belum diketahui kenapa ini terjadi. Namun, wartawan sempat menanyakan ke politikus PDIP Aria Bima sebelum pembukaan sidang dilakukan di MPR/DPR.
“Saya belum tahu kepastiannya. Kalau dalam kondisi yang sehat pasti beliau hadir,” ujarnya menyebut soal kehadiran Megawati.
Sementara itu, ketidakhadiran SBY sendiri sudah tersebar sebelumnya. Dikatakan bahwa SBY memang berhalangan hadir meski tak ada info detil.
Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
“Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” kata Jokowi, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024).
INA Digital diluncurkan pada Mei lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas menjelaskan penggunaan platform tersebut akan dimulai pada September mendatang.
Saat peluncuran, seluruh uji coba tengah dilakukan. Pengujian dilakukan dari sistem aplikasi dari masing-masing kementerian.
“Jadi sekali lagi ini launching INA Digital-nya dan nanti mulai Single Sign On (SSO) penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing,” kata Azwar Anas saat ditanya wartawan.
SSO atau INA Pass merupakan teknologi yang membuat pengguna jaringan mengakses aplikasi hanya menggunakan satu akun pengguna. Nantinya penggunaan akan Nomor Induk Kependudukan untuk menghubungkan sejumlah layanan aplikasi.
Sementara itu, IKD atau KTP Digital menjadi bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola Perum Peruri. Identitas ini akan dimiliki semua masyarakat, namun tidak akan menghapus keberadaan E-KTP yang sudah ada.
Baru sekitar 9 juta masyarakat yang telah memiliki IKD. Jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan total penduduk yang mencapai 279 juta orang.
