Mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy akan diadili atas skandal pendanaan politik terbesar dalam sejarah Prancis modern pada Senin (6/1/2025). Ia diduga telah menerima jutaan euro dalam pendanaan kampanye pemilu ilegal dari rezim mendiang diktator Libya Muammar Gaddafi.
Melansir The Guardian, pengadilan bersejarah ini akan mencakup mantan presiden Prancis sayap kanan dan 12 orang lainnya – termasuk tiga mantan menteri pemerintah – atas konspirasi kriminal untuk menerima dana dari seorang diktator asing dalam skala besar.
Setelah penyelidikan antikorupsi selama 10 tahun, pengadilan akan mendengarkan tuduhan tentang apa yang disebut oleh hakim investigasi sebagai “pakta korupsi” yang dibuat antara Sarkozy dan rezim Libya.
Diketahui para perantara mengirimkan koper penuh uang tunai ke gedung-gedung kementerian di Paris untuk secara ilegal mendanai kampanye presiden Sarkozy yang menang pada tahun 2007.
Pengadilan akan memeriksa apakah, sebagai imbalan atas pendanaan kampanye presiden Sarkozy, rezim Libya meminta bantuan diplomatik, hukum, dan bisnis.
Salah satu dugaan permintaan bantuan ini terkait dengan Abdullah al-Senussi, kepala mata-mata dan penegak hukum Gaddafi. Senussi telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia oleh pengadilan Prancis pada tahun 1999 atas perannya dalam pengeboman pesawat penumpang UTA tahun 1989 di atas Niger yang menewaskan 170 orang.
Pengadilan akan mendengarkan bagaimana permintaan yang diduga diajukan oleh rezim Libya kepada rombongan Sarkozy untuk menemukan cara mencabut surat perintah penangkapan internasional Prancis terhadap Senussi.
Laure Heinich, pengacara untuk 15 kerabat korban tewas dalam pengeboman pesawat UTA, mengatakan kliennya akan memberi tahu pengadilan tentang keterkejutan mereka saat mendengar bahwa “penangkapan orang yang membunuh anggota keluarga mereka” dapat “ditukar dengan uang”.
Dia mengatakan dugaan pakta korupsi itu berarti bahwa “uang yang digunakan Nicolas Sarkozy untuk terpilih pada tahun 2007 adalah uang yang dinodai oleh darah keluarga-keluarga ini”.
Sarkozy, yang menjabat sebagai presiden antara tahun 2007 dan 2012, telah membantah semua kesalahan dalam kasus tersebut.
Sidang tiga bulan itu akan mengungkap hubungan rumit Sarkozy dengan Gaddafi, pemimpin Libya yang otokratis yang memerintah secara brutal selama 41 tahun. Ia diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan telah diisolasi secara internasional atas hubungan rezimnya dengan terorisme, termasuk pemboman penerbangan Pan Am 103 di atas Lockerbie di Skotlandia pada bulan Desember 1988.
Anggota rombongan Sarkozy diduga bertemu dengan anggota rezim Gaddafi di Libya pada tahun 2005, ketika Sarkozy menjadi menteri dalam negeri. Segera setelah menjadi presiden Prancis pada tahun 2007, Sarkozy kemudian mengundang pemimpin Libya tersebut untuk kunjungan kenegaraan yang panjang ke Paris, mendirikan tenda Badui di taman dekat Élysée.
Sarkozy adalah pemimpin barat pertama yang menyambut Gaddafi dalam kunjungan kenegaraan penuh sejak hubungan kedua negara membeku pada tahun 1980-an karena statusnya sebagai negara paria sebagai sponsor terorisme negara.
Namun pada tahun 2011, Sarkozy menempatkan Prancis di garis depan serangan udara yang dipimpin NATO terhadap pasukan Gaddafi yang membantu pejuang pemberontak menggulingkan rezimnya. Gaddafi ditangkap oleh pemberontak pada Oktober 2011 dan dibunuh.
Sebuah film dokumenter tentang kasus tersebut, Personne N’y Comprend Rien (Tidak Ada yang Mengerti), akan dirilis di bioskop-bioskop Prancis pada Rabu yang menceritakan kisah penyelidikan tersebut.
Jika terbukti bersalah atas tuduhan korupsi, Sarkozy bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara bersama Claude Guéant, mantan sekretaris jenderal Élysée dan menteri dalam negeri, dan Brice Hortefeux, sekutu dekat Sarkozy yang juga menjabat sebagai menteri dalam negeri. Semua membantah melakukan kesalahan.
Mantan menteri anggaran Sarkozy, Éric Woerth, yang sekarang menjadi anggota parlemen untuk partai sentris Emmanuel Macron juga diadili. Ia membantah melakukan kesalahan.
