DETIK-BLOG

^{_{Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghofur didampingi Wabup Siak Husni Merza dan pejabat lainnya saat meluncurkan secara resmi Siak sebagai kota Wakaf di Balairung Datuk Empat Suku. ANTARA/HO-Pemkab Siak}}

 Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menjadikan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Kota Wakaf untuk menciptakan pengelola yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola aset menjadi sumber ekonomi berkelanjutan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghofur meluncurkan secara resmi di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja, Selasa. Dia mengharapkan wakaf di Kabupaten Siak akan lebih maju dan berkembang yang mana hasilnya juga untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan program kota wakaf. Dan ini adalah yang kelima yang kami luncurkan, Insya Allah di Bulan Desember ini terakhir kami akan meluncurkan di Padang Sumatra Barat” katanya.

Kabupaten Siak merupakan satu di antara enam wilayah yang ditetapkan sebagai Kota Wakaf pada tahun 2024. Selain Siak ada Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kota Padang, Sumatra Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam.

Peresmian Kota Wakaf Kabupaten Siak ini ditandai dengan penekanan bel kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis prasasti yang ditandatangani oleh Waryono Abdul Ghofur didampingi Wakil Bupati Siak Husni Merza dan berbagai pejabat penting lainnya

Dia berharap melalui program kota wakaf ini para pengelola betul-betul mampu melayani masyarakat dengan baik. Pasalnya posisi Kabupaten Siak sangat strategis dan literasi agama juga semakin naik.

“Saya mendengar, di Provinsi Riau Siak ini adalah yang paling banyak jumlah pesantrennya, ini luar biasa. Insya Allah kalau tempat pendidikannya bagus dan tempat pendidikannya melayani masyarakat dengan baik, maka kemajuan itu adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya

Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Husni Merza menyampaikan sejumlah program wakaf yang telah berhasil dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak bersama Badan Wakaf Indonesia setempat. Salah satunya program wakaf sehari seribu rupiah yang dikumpulkan dari aparatur sipil negara dan honorer Pemkab Siak.

“Dan ini sudah kita wujudkan dengan membantu pembangunan infrastruktur Pondok Pesantren Dahrul Tahfiz Sultan Yahya yang ada di tengah kota Kabupaten Siak. Ponpes tersebut dibangun di atas tanah wakaf seluas 4 hektar yang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan siak,” sebutnya.* https://blogindo.id

^{_{Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri Budi Arwan (kiri), Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi (tengah), dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (kanan) memberikan paparan dalam acara Indonesian Youth Summit on Tobacco Control (IYSTC) ke-3 di Jakarta, Selasa (3/12/2024). Nadia menyebutkan bahwa diversifikasi tanaman adalah salah satu upaya yang baik dalam mengendalikan tembakau dan memastikan kesejahteraan petani. ANTARA/Mecca Yumna}}

 Kementerian Kesehatan menyebut diversifikasi tanaman adalah salah satu upaya bagus untuk mengendalikan rokok serta memastikan kesejahteraan petani, sebagai respons dari berbagai kekhawatiran tentang kesejahteraan petani tembakau jika produk rokok dibatasi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa, mengatakan, kekhawatiran tersebut muncul karena selama 10 tahun terakhir produksi rokok nasional menurun.

Akan tetapi, menurut dia, penurunan itu bukan karena kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementerian Dalam Negeri atau UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dari Kemenkes.

“Tapi karena konsolidasi, mekanisasi, dan otomatisasi dari pabrik itu sendiri. Jadi artinya pabriknya itu mengalami efisiensi, sehingga produksi turun,” katanya pada konferensi pers yang digelar Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC).

Dia menyebutkan bahwa pada 2011 ada 1.664 pabrik rokok dan pada 2018 jumlahnya turun menjadi 770 karena efisiensi tersebut.

Nadia pun mengatakan, meski Indonesia memang merupakan satu dari 10 negara penghasil tembakau terbesar secara global, namun ekspornya tidak sebesar yang diharapkan karena kualitasnya kurang. Sehingga, impor tembakau untuk produksi rokok nasional lebih besar.

“Jadi sebenarnya memang kita harus dorong petani-petani tembakau kita itu untuk melakukan diversifikasi,” katanya.

Dia pun mengapresiasi inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Remaja asal Magelang Rizka Afif Muhammad yang melakukan kontrol dengan pendekatan kedaulatan pangan dan diversifikasi tanaman nontembakau, yakni penanaman tanaman kayu-kayuan yang memiliki banyak kegunaan (multi-purpose tree species/MPTS).

Afif mengatakan, inisiatifnya adalah menanam 30 MPTS bersama dengan sembilan organisasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan juga internasional untuk memperkuat keberlanjutan sistem pangan lokal.

“Kami percaya bahwa bertani merupakan bagian dari menyelamatkan masa depan, memberikan kebebasan kita untuk terus bernafas bebas,” katanya. https://wikimodia.online

^{_{Prajurit Satgas Pamtas RI-Papua Nugini Kewilayahan dari Batalyon Infanteri (Yonif) 125/Si’mbisa Pratu Benny Ferdiansyah (kanan) membagikan bubur kacang hijau kepada anak-anak usai kelas belajar bersama di Rumah Baca dan Taman Bermain Si’mbisa, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Selasa (13/2/2024). Kegiatan pembagian bubur kacang hijau secara rutin yang dilakukan oleh Satgas Pamtas RI-Papua Nugini Kewilayahan dari Yonif 125/Si’mbisa itu sebagai bentuk pemenuhan gizi bagi anak-anak Asmat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.}}

 Perjalanan sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI), dulu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), selalu terpaut dengan perkembangan kebijakan perpolitikan bangsa kita dari masa ke masa.

Sejatinya, tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh TNI dalam mengikuti irama kebijakan pemimpin negara dan bangsa ini, karena panglima tertinggi TNI adalah Presiden Republik Indonesia.

Sebagai prajurit, TNI memang tunduk dan menjalankan perintah atau kebijakan yang ditetapkan oleh panglima tertingginya. Hanya ada satu pilihan yang bisa diikuti oleh TNI dalam mengarungi sejarah pengabdiannya untuk negeri ini, yakni “patuh” kepada pemimpin tertinggi.

Dalam menjalankan amanah sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI juga menanggung beban yang tidak ringan atau konsekuensi dari keteguhannya berpegang pada konstitusi itu.

Ketika pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan Dwi Fungsi dari Presiden Soeharto, TNI menanggung risiko dianggap terlalu jauh memasuki, bahkan dituduh merebut wilayah sipil.

ABRI banyak mendapat sorotan dari konsekuensinya selalu berpegang teguh pada konstitusi tersebut. Pada era Orde Baru, sangat tidak boleh TNI (ABRI) tidak menjalankan perintah Presiden Soeharto ketika itu.

Kalau pada masa Orde Baru itu ABRI dianggap keliru, sesungguhnya kenyataan itu yakni patuh pada panglima tertinggi memang pilihan satu-satunya yang bisa dijalankan oleh tentara.

Tentara tidak boleh membangkang pada kebijakan, yang maknanya adalah perintah dari panglima tertinggi, dengan mengambil “jalan lain” dari rel Dwi Fungsi.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa TNI, setidaknya di era reformasi, tidak pernah keluar dari rel yang dipilih oleh pemimpin negeri yang mengharuskan sistem bernegara kita menjalani politik demokratis. https://blog-posmetromanto.online

^{_{Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar saat memimpin Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (ANTARAFOTO/Fauzan)}}

 Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

“Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi,” ujar Muhaimin seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, utamanya yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun yang ilegal.

Untuk itu, Kemenko Pemmas melalui koordinasi antara berbagai kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah tersebut.

“Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini,” kata dia. https://greensboroschild.com

^{_{Foto yang diambil pada 6 Januari 2017 menunjukkan bengkel di pabrik sel surya Trina Solar di Provinsi Bac Giang, Vietnam. (Xinhua/Le Yanna)}}

Para importir AS pada akhirnya akan membebankan biaya tersebut kepada para

Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif pada impor panel surya dari empat negara Asia Tenggara akan menghambat upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan berdampak negatif pada konsumen Amerika, demikian disampaikan para pakar Kamboja.

Kin Phea, direktur jenderal Institut Hubungan Internasional Kamboja, sebuah wadah pemikir di bawah naungan Akademi Kerajaan Kamboja (Royal Academy of Cambodia), menggambarkan langkah tersebut sebagai manifestasi dari pendekatan menang-kalah (zero-sum).

“Tarif-tarif ini membahayakan upaya-upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan dapat secara signifikan menunda transisi ke sumber-sumber energi terbarukan,” katanya kepada Xinhua.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengekspor Asia Tenggara, tetapi juga berdampak buruk pada konsumen dan bisnis AS yang bergantung pada teknologi tenaga surya yang terjangkau,” tambahnya.

Phea mengatakan bahwa pengenaan tarif ini memiliki konsekuensi yang kontraproduktif, merenggangkan hubungan internasional, merusak stabilitas ekonomi dalam negeri, serta menghambat kemajuan untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan.

“Kebijakan ini mencerminkan kesalahpahaman yang mendalam tentang keterkaitan pasar global dan tanggung jawab lingkungan bersama,” katanya.

Joseph Matthews, seorang profesor senior di Universitas Internasional BELTEI di Phnom Penh, mengatakan bahwa tarif-tarif tersebut gagal melindungi produsen AS sekaligus membebani konsumen.

“Para importir AS pada akhirnya akan membebankan biaya tersebut kepada para pengecer dan konsumen,” katanya. “Pada akhirnya, masyarakat biasa dan pembayar pajak akan menderita.”

Thong Mengdavid, seorang dosen di Institut Kajian Internasional dan Kebijakan Publik di Royal University of Phnom Penh (RUPP), mengatakan bahwa langkah ini merupakan pedang bermata dua bagi AS.

“Tarif-tarif ini akan menyebabkan biaya panel surya yang lebih tinggi di AS, dan hal ini, pada gilirannya, dapat memperlambat adopsi energi surya dan meningkatkan biaya untuk konsumen dan bisnis yang berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan,” katanya.

Departemen Perdagangan AS pada Jumat (29/11) mengumumkan putaran tarif baru untuk impor panel surya dari empat negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dengan bea masuk dumping awal berkisar antara 21,31 persen hingga 271,28 persen. https://jasonwiles.net

_{^{Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Ayom Widipaminto dalam Forum Vocationomics di Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/Sean Filo Muhamad}}

Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Ayom Widipaminto mendorong adanya upaya sinergi pendidikan vokasi dan pengembangan ekonomi daerah.

Dalam Forum Vocationomics di Jakarta, Selasa, Ayom menegaskan pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk diantaranya dalam pendidikan vokasi sebagai upaya menciptakan kemajuan ekonomi.

“Dalam konteks ini, investasi pengembangan SDM bukanlah sebuah pilihan, namun merupakan suatu keharusan. Di era global yang penuh tantangan dan peluang, kualit

Ayom menegaskan LPDP sebagai lembaga yang mengelola pembiayaan pendidikan akan mendukung langkah dalam pengembangan SDM, dimana salah satu fokus utamanya adalah pembiayaan riset inovatif yang bertujuan menjadi lokomotif kemajuan ekonomi daerah.

“Kami percaya bahwa riset yang inovatif akan menjadi lokomotif kemajuan ekonomi, khususnya riset tersebut berfokus pada pembedaan potensi daerah seperti yang dilakukan ekonomis ini,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen ini, ungkap Ayom, LPDP menggulirkan program ekosistem kemitraan potensi daerah. Program tersebut dirancang untuk menyelaraskan potensi lokal dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Selain itu, lanjutnya, pendidikan vokasi diharapkan menjadi katalisator dalam menghasilkan tenaga kerja terampil dan mendorong optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan.

“Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil dan mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurut Ayom, keberhasilan program-program ini bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Dunia akademik, dunia usaha, dan pemerintah daerah, masing-masing memiliki peran yang sangat penting.

“Dunia akademik tentu punya tugas yang penting untuk memastikan kurikulum vokasi atau kegiatan risetnya relevan dengan kebutuhan di daerah. Dunia usaha juga perlu menjadikan mitra aktif, sehingga memajukan requirement-requirement terkait tenaga kerja yang dibangun oleh dunia pendidikan, begitu juga dari hasil-hasil riset yang ada. Pemerintah daerah juga akan berperan penting untuk mengawal bagaimana ekosistem ini bisa termanfaatkan dengan baik,” paparnya.

Oleh karena itu, Ayom menyatakan pemerintah melalui kolaborasi dengan LPDP dan institusi akademik, terus mendorong kebijakan strategis untuk mendukung keberlanjutan program ini, dimana LPDP telah menyusun dua skema inovatif: Skema Emas (Ekonomi Mandiri Sejahtera) dan Skema Berlian (Berdaya Saing Efektif dan Berkelanjutan). https://scrittorincorso.net

^{_{Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof. Asrinaldi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi}}

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi memandang perlu mengkaji ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota serta kepala daerah.

“Barangkali terkait dengan keserentakan ini perlu dikaji. Kalau dikaji ‘kan bisa kita pahami dengan baik,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa, ketika menanggapi menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ketimbang Pemilu 2024.

Prof. Asrinaldi mengatakan bahwa pihak terkait dapat memilih sejumlah pilihan model keserentakan pemilu untuk diterapkan pada penyelenggaraan berikutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan putusan MK tersebut, enam model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota;
3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota;
4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota;
5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati dan wali kota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

“Nah, tinggal dipilih. Enggak mungkin kalau MK hanya putuskan saja ‘kan? Putuskan, kemudian dibiarkan,” kata Prof. Asrinaldi.

Terkait dengan menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, dia mengatakan bahwa pemilih sudah jenuh dengan pemilihan-pemilihan.

“Puncak dari euforia pemilihan itu adalah di pilpres. Setelah itu, turun ke pileg (pemilu anggota legislatif) karena mereka sangat dekat dengan calon-calon. Nah, ketika pilkada mereka sudah jenuh,” jelasnya.

Ia berpendapat bahwa kejenuhan dapat terjadi karena pemilih tidak menganggap tidak berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih dapat memberikan konsekuensi tertentu.

“Mungkin mereka berpikir bahwa ya tidak ada konsekuensi apa-apa dari pilihan-pilihan yang mereka buat, baik memilih maupun tidak memilih, sehingga mereka enggak datang pun enggak ada persoalan bagi mereka. Itu barangkali juga penting untuk kita cermati,” katanya.

Sebelumnya, anggota KPU RI August Mellaz di Jakarta, Jumat (29/11), mengatakan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di bawah 70 persen.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa angka tersebut masih dapat dikategorikan normal.

Namun, anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu (23/11), mengatakan bahwa lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.

Pada hari Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI. https://superiohamburg.org

^{_{Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghofur didampingi Wabup Siak Husni Merza dan pejabat lainnya saat meluncurkan secara resmi Siak sebagai kota Wakaf di Balairung Datuk Empat Suku. ANTARA/HO-Pemkab Siak}}

 Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menjadikan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Kota Wakaf untuk menciptakan pengelola yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola aset menjadi sumber ekonomi berkelanjutan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghofur meluncurkan secara resmi di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja, Selasa. Dia mengharapkan wakaf di Kabupaten Siak akan lebih maju dan berkembang yang mana hasilnya juga untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan program kota wakaf. Dan ini adalah yang kelima yang kami luncurkan, Insya Allah di Bulan Desember ini terakhir kami akan meluncurkan di Padang Sumatra Barat” katanya.

Kabupaten Siak merupakan satu di antara enam wilayah yang ditetapkan sebagai Kota Wakaf pada tahun 2024. Selain Siak ada Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kota Padang, Sumatra Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam.

Peresmian Kota Wakaf Kabupaten Siak ini ditandai dengan penekanan bel kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis prasasti yang ditandatangani oleh Waryono Abdul Ghofur didampingi Wakil Bupati Siak Husni Merza dan berbagai pejabat penting lainnya

Dia berharap melalui program kota wakaf ini para pengelola betul-betul mampu melayani masyarakat dengan baik. Pasalnya posisi Kabupaten Siak sangat strategis dan literasi agama juga semakin naik.

“Saya mendengar, di Provinsi Riau Siak ini adalah yang paling banyak jumlah pesantrennya, ini luar biasa. Insya Allah kalau tempat pendidikannya bagus dan tempat pendidikannya melayani masyarakat dengan baik, maka kemajuan itu adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya

Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Husni Merza menyampaikan sejumlah program wakaf yang telah berhasil dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak bersama Badan Wakaf Indonesia setempat. Salah satunya program wakaf sehari seribu rupiah yang dikumpulkan dari aparatur sipil negara dan honorer Pemkab Siak.

“Dan ini sudah kita wujudkan dengan membantu pembangunan infrastruktur Pondok Pesantren Dahrul Tahfiz Sultan Yahya yang ada di tengah kota Kabupaten Siak. Ponpes tersebut dibangun di atas tanah wakaf seluas 4 hektar yang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan siak,” sebutnya.* https://handsholden.org

^{_{Tim nasional putri Indonesia merayakan kemenangan 3-0 atas Singapura pada laga final Piala AFF Putri 2024 di Stadion Nasional New Laos, Vientiane, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-PSSI)}}

Penyerang tim nasional putri Indonesia Claudia Scheunemann menegaskan skuadnya akan melakukan segalanya di partai final versus Kamboja, Kamis (5/12), demi meraih gelar juara Piala AFF Putri 2024.

“Kami akan melakukan apa saja untuk menang. Kamboja tim yang bagus. Pertandingan melawan mereka akan menjadi laga yang intens,” ujar Claudia, dikutip dari kanal YouTube PSSI TV di Jakarta, Selasa.

Perempuan berusia 15 tahun itu menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya akan mempersiapkan diri dengan maksimal untuk pertandingan tersebut.

Indonesia, Claudia melanjutkan, sudah mengenal permainan Kamboja lantaran kedua tim sudah bersua di fase grup, tepatnya pada 23 November, di mana laga tuntas dengan hasil imbang tanpa gol.

“Kami sudah bertemu mereka. Kami bertekad tampil bagus. Kami mau juara,” kata dia.

Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki pun menganggap laga melawan Kamboja tidak akan mudah.

Meski begitu, dirinya optimistis skuadnya mampu menaklukkan sang lawan.\

“Kami fokus untuk pertandingan tersebut. Target kami juara,” tutur juru taktik asal Jepang tersebut.

Mochizuki pun melayangkan apresiasi kepada anak-anak asuhnya yang dinilai memiliki performa bagus hingga mampu melaju sampai final.

Di Piala AFF Putri 2024, Indonesia belum terkalahkan sejak babak grup. Di grup, Indonesia seri 0-0 dengan Kamboja dan mampu menundukkan Malaysia 1-0. Lalu di semifinal, Senin (2/12), mereka mengandaskan Singapura 3-0.

“Saya mengapresiasi semua pemain,” ujar Mochizuki.

Piala AFF Putri 2024 yang digelar di Kamboja diikuti oleh enam tim dengan peringkat terendah di Piala AFF Putri 2022 yakni Kamboja, Indonesia, Malaysia, tuan rumah Laos, Singapura, dan Timor Timur.

Sebanyak dua tim yang berlaga di final Piala AFF Putri 2024 yakni Indonesia dan Kamboja serta peringkat ketiga kompetisi, yang diperebutkan Timor Leste dan Singapura, berhak mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Putri ASEAN 2025.

Di Kejuaraan Sepak Bola Putri ASEAN 2025, ketiga tim teratas Piala AFF 2024 akan bersua lima tim terbaik dari Piala AFF Putri 2022 yakni Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Australia. https://horsewe.org

^{_{Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri Budi Arwan (kiri), Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi (tengah), dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (kanan) memberikan paparan dalam acara Indonesian Youth Summit on Tobacco Control (IYSTC) ke-3 di Jakarta, Selasa (3/12/2024). Nadia menyebutkan bahwa diversifikasi tanaman adalah salah satu upaya yang baik dalam mengendalikan tembakau dan memastikan kesejahteraan petani. ANTARA/Mecca Yumna}}

 Kementerian Kesehatan menyebut diversifikasi tanaman adalah salah satu upaya bagus untuk mengendalikan rokok serta memastikan kesejahteraan petani, sebagai respons dari berbagai kekhawatiran tentang kesejahteraan petani tembakau jika produk rokok dibatasi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa, mengatakan, kekhawatiran tersebut muncul karena selama 10 tahun terakhir produksi rokok nasional menurun.

Akan tetapi, menurut dia, penurunan itu bukan karena kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementerian Dalam Negeri atau UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dari Kemenkes.

“Tapi karena konsolidasi, mekanisasi, dan otomatisasi dari pabrik itu sendiri. Jadi artinya pabriknya itu mengalami efisiensi, sehingga produksi turun,” katanya pada konferensi pers yang digelar Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC).

Dia menyebutkan bahwa pada 2011 ada 1.664 pabrik rokok dan pada 2018 jumlahnya turun menjadi 770 karena efisiensi tersebut.

Nadia pun mengatakan, meski Indonesia memang merupakan satu dari 10 negara penghasil tembakau terbesar secara global, namun ekspornya tidak sebesar yang diharapkan karena kualitasnya kurang. Sehingga, impor tembakau untuk produksi rokok nasional lebih besar.

“Jadi sebenarnya memang kita harus dorong petani-petani tembakau kita itu untuk melakukan diversifikasi,” katanya.

Dia pun mengapresiasi inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Remaja asal Magelang Rizka Afif Muhammad yang melakukan kontrol dengan pendekatan kedaulatan pangan dan diversifikasi tanaman nontembakau, yakni penanaman tanaman kayu-kayuan yang memiliki banyak kegunaan (multi-purpose tree species/MPTS).

Afif mengatakan, inisiatifnya adalah menanam 30 MPTS bersama dengan sembilan organisasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan juga internasional untuk memperkuat keberlanjutan sistem pangan lokal.

“Kami percaya bahwa bertani merupakan bagian dari menyelamatkan masa depan, memberikan kebebasan kita untuk terus bernafas bebas,” katanya. https://asiasports.id