Harga bawang putih yang terus meroket membuat masyarakat menjerit. Pasalnya, harga bawang putih saat ini di sejumlah daerah sudah tembus di atas Rp50.000 per kg, jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah Rp38.000 per kg. Adapun Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut keterlambatan realisasi impor sebagai penyebab.
Kendati demikian, Ombudsman RI menilai permasalahan ini bukan sekadar soal keterlambatan, melainkan lemahnya pengawasan dan tidak tepatnya kebijakan pemberian izin impor. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menegaskan, seharusnya pemerintah lebih tanggap dan dinamis dalam mengawasi impor bawang putih.
“Mestinya PI (Persetujuan Impor) harus mengandung dua hal. Pertama, tenggat waktu pengiriman harus jelas. Kalau saya berikan surat persetujuan impor, Anda paling lambat harus memasukkan barangnya misalnya bulan April atau Mei. Sehingga ketersediaan bisa diatur,” kata Yeka kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/3/2025).
Selain itu, yang kedua, Yeka menyoroti perlunya sanksi bagi importir yang tidak menjalankan kewajibannya.
“Kalau diberikan kemudahan oleh pemerintah tetapi akhirnya tidak melakukan impor, ini bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat itu sudah jelas, dan negara sudah menugaskan pelaku usaha untuk mengisi kebutuhan dalam negeri,” tegasnya.
Fakta di lapangan semakin menguatkan pernyataan Ombudsman. Banyak importir lama yang tidak mendapatkan SPI (Surat Persetujuan Impor), sementara perusahaan-perusahaan baru justru mendapat izin, meskipun belum memiliki pemasok di China.
“Ini masalah besar dan berisiko. Kenapa SPI diberikan kepada pelaku usaha yang belum memiliki pengalaman dan jaringan pemasok? Ini harus diawasi,” tukas dia.
Dalam sidak ke beberapa gudang, Ombudsman menemukan stok bawang putih kosong. “Mereka bilang masih berusaha mencari pemasok. Mohon maaf, tapi tata kelolanya tidak bagus. Kalau pemerintah punya stok 200 ribu ton di BUMN, kita masih bisa bereksperimen. Tapi dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang dirugikan,” paparnya.
Ombudsman menilai pemerintah harus segera mengambil langkah korektif dengan meningkatkan pengawasan yang lebih dinamis.
“Importir yang diberikan izin harus diawasi setiap bulan. Jika tidak bisa merealisasikan impor, segera diganti dengan yang lebih kompeten. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut seperti ini,” katanya.
Menurut Yeka, pemerintah tidak bisa hanya pasrah pada situasi. “Jika ada importir yang tidak bisa mendatangkan bawang putih, langsung tanyakan ‘kenapa?’. Jika tidak ada alasan yang masuk akal, SPI-nya dicabut dan diberikan ke importir lain yang lebih siap. Ini bukan soal menunggu, tapi harus bertindak,” tegasnya.
Dengan lonjakan harga yang terus terjadi, Ombudsman mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola impor bawang putih agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kebutuhan bawang putih itu sudah jelas, 30-50 ribu ton per bulan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, masyarakat yang akan terus dirugikan,” katanya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi atas gugatan terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Putusan ini berdasarkan perkara Nomor 140 K/TUN/2025 yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA.
Hasil keputusan kasasi MA tersebut turut membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang sempat memenangkan gugatan terhadap OJK. Alhasil, pencabutan izin usaha Kresna Life tetap sah dan bersifat final sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, pencabutan izin usaha Kresna Life yang dilakukan OJK pada 23 Juni 2023 dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang calon investor. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang lebih besar sekaligus mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.
Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. OJK juga senantiasa memastikan bahwa proses penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis Kresna Life akan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan tetap mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.
Tak ketinggalan, OJK terus berkomitmen untuk menjalankan amanat dalam menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas. OJK juga tidak akan ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum secara akumulatif naik 10,30% sejak 21-25 Maret 2025 (H-10 sampai H-6 Lebaran 2025), dibandingkan periode yang sama pada Lebaran 2024.
Adapun jumlah pemudik pada periode 21-25 Maret 2025 tercatat 4.510.256 orang berdasarkan Data Harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu.
Kendati demikian, data pergerakan harian menunjukkan jumlah keberangkatan penumpang angkutan umum pada H-6 atau 25 Maret 2025 sebanyak 822.958 orang, atau turun 16.49% dibanding periode yang sama pada Lebaran 2024.
“Pergerakan pemudik yang telah terjadi sejak H-10 s.d. H-6, terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan terus naik. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan pemudik dan jika perlu dapat melakukan mudik lebih awal dengan memanfaatkan Work From Anywhere (WFA) untuk menghindari puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada Kamis s.d. Minggu ini,” kata Budi dalam pernyataan resminya, dikutip Rabu (26/3/2025).
Kenaikan Pemudik Angkatan Umum
Peningkatan signifikan terlihat pada pengguna angkutan penyeberangan yang naik 40,13% atau sebanyak 954.627 penumpang, jika dibandingkan angkutan Lebaran 2024. Peningkatan juga terjadi pada moda kereta api yaitu sebanyak 1.474.941 penumpang atau naik 13,27% dibandingkan dengan angkutan Lebaran 2024.
Untuk angkutan udara, jumlah keberangkatan penumpang naik sebesar 7,41% atau sebanyak 1.184.530 penumpang, baik untuk penerbangan domestik dan internasional. Selain itu, pengguna angkutan bus juga mengalami peningkatan naik 4,18% atau sebanyak 682.720 penumpang.
Sementara itu, penurunan terjadi pada angkutan kapal laut yang turun 38.58% atau sebanyak 213.438 penumpang jika dibandingkan dengan angkutan lebaran 2024 pada periode waktu yang sama.
Budi juga menyampaikan bahwa peningkatan pemudik ini juga terjadi pada kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat baik melalui jalan arteri Jabodetabek maupun jalan tol Jakarta.
Kenaikan Pemudik Kendaraan Pribadi
“Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada pemudik dengan angkutan umum, namun juga pemudik dengan kendaraan pribadi. Kenaikan signifikan terjadi pada pemudik dengan kendaraan Gol 1 melalui jalan tol yang mencapai 561.609 kendaraan atau ekuivalen dengan 2.808.045 orang atau naik 18,06% dibandingkan tahun lalu”, lanjut Budi.
Sesuai data Posko Angleb 2025, pengguna mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan arteri, pada H-10 s.d. H-6 (21 s.d 25 Maret 2025) mengalami penurunan sebesar 8,62% atau sebanyak 1.757.745 orang. Sedangkan pengguna sepeda motor yang keluar Jabodetabek melalui jalan arteri pada H-10 s.d. H-6 (21 s.d. 25 Maret 2025), mengalami penurunan sebesar 15,51% atau sebanyak 2.250.298 orang.
“Dengan kenaikan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan aspek keselamatan dan memperhatikan waktu-waktu yang sesuai untuk melakukan perjalanan mudik. Selain itu, bagi pemudik dengan kendaraan umum dapat memperhatikan informasi mengenai pemberlakuan kebijakan rekayasa lalu lintas seperti contra flow dan one way,” kata Budi.
“Pak Dirut, sejak reformasi, salah satu komitmen yang selalu bermasalah minyak goreng,” ucap Wakil Ketua Komisi VI yang juga politikus Golkar, Nurdin Halid.
Padahal, sambungnya, minyak goreng adalah cabang produksi yang penting untuk negara.
Direktur Utama ID Food Ghimoyo pun menerangkan, persoalan mengenai minyak goreng salah satunya adalah masih belum jelasnya pelaksanaan Domestic Market Obligation atau DMO alias kewajiban pemenuhan domestik.
“Cuma yang jadi kendala, DMO itu tidak ada kuantitasnya dan tidak ada jelas itu akan ke mana. Ini yang akan kita beresin,” ucap Ghimoyo.
Pelaksanaan yang saat ini masih belum terang akan diselesaikan oleh ID Food agar persoalan minyak goreng bisa terselesaikan. Khususnya soal ketersediaan dan distribusi sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan maksimal.
“Sebagian, kita sudah tahu, bakalan ada DMO dari PT ini. Tapi kita tidak tahu itu sebetulnya alokasinya ke perusahaan mana. Jadi ini salah satu yang akan menyebabkan Minyakita itu akan sulit untuk kita distribusi tepat waktu,” ucap Ghimoyo.
Maka dari itu ia meminta agar DPR RI turut mendorong pihak terkait yakni dari Kementerian Perdagangan agar bisa membuat pelaksanaan DMO lebih terang lagi.
“Butuh juga dukungan dari Bapak-Bapak Dewan, bagaimana caranya supaya, yang berkompeten di Departemen Perdagangan, itu harus ditunjuk, kewajiban dia itu, akan diserahkan kemana (distribusi DMO),” kata Dirut ID Food yang baru saja ditunjuk.
Pada penutupan perdagangan Senin (24/3/2025), IHSG berakhir terkoreksi 1,55% ke 6.161,22 atau turun 97 poin. Meski demikian, IHSG mampu memangkas pelemahan yang lebih dalam usai anjlok lebih dari 4,6% dan balik ke level 5.967 per saham atau level terendah dalam nyaris empat tahun.
Pemangkasan koreksi IHSG terjadi setelah Danantara mengumumkan jajaran pengurusnya.
Sebanyak 134 saham naik, 500 saham turun, dan 68 tidak bergerak. Nilai transaksi pada pagi ini mencapai Rp 14,02 triliun yang melibatkan 14,54 miliar saham dalam 1,07 juta kali transaksi.
Seluruh sektor berada di zona merah, kecuali teknologi yang digendong emiten kongsi Salim dan Toto Sugiri DCII.
Emiten blue chip kembali terkoreksi, khususnya emiten perbankan, emiten yang dikendalikan grup konglomerat dan emiten BUMN.
Saham tambang emas Salim tercatat sebagai pemberat utama kinerja IHSG hari ini. saham AMMN terkoreksi dalam hingga 13,19% atau berkontribusi atas pemelahan 25 indeks poin.
Emiten Grup Barito tercatat sebagai pemberat utamalainnya hari ini. Saham BREN yang memiliki kapitalisasi pasar jumbo tercatat ambruk hingga 8,79% berkontribusi atas pelemahan 20 indeks poin. Sementara itu, saham BRPT dan TPIA terkoreksi masing-masing 6,43% dan 2,41%.
Kemudian ada juga saham BBRI, ASII hingga AMRT yang menjadi pemberat kinerja IHSG.
Adapun saham konglomerat lainnya yang ikut tertekan adalah saham duo properti milik Aguan CBDK dan PANI juga melemah nyaris dua digit.
Adapun diperkirakan pada perdagangan sepekan depan transaksi cenderung sepi dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi kembali merana.
Hal ini lantaran fokus sebagian investor sudah mulai menuju libur lebaran dan persiapan Lebaran, sehingga sebagian investor cenderung melakukan aksi jual saham atau taking profit hingga menunda transaksi untuk fokus terhadap momen lebaran.
Jika berkaca pada perdagangan IHSG di sepekan ini, IHSG telah jatuh 3,95% di level 6.258,18 hingga penutupan perdagangan Jumat (21/3/2025). Meski masih tersisa dua pekan terakhir sebelum libur lebaran, IHSG sudah terperosok lebih dulu. Koreksi tersebut memperpanjang pelemahan IHSG di sepanjang tahun ini yang mencapai 11,61%.
IHSG pun sempat mengalami trading halt pada perdagangan Selasa (18/3/2025) yang dimana IHSG sempat jatuh ke level terendah pada perdagangan hari itu dengan penurunan hingga 7,11% di level 6.011,84.
Dalam sebulan terakhir terpantau Net Foreign Sell sudah mencapai Rp19,85 triliun. Dan di sepanjang 2025, asing telah keluar dari bursa saham Tanah Air sebesar Rp30,82 triliun.
Bhima pun berharap agar penerimaan dari royalti di sektor minerba dapat dialokasikan untuk subsidi dan insentif bagi pengembangan EBT.
“Jangan sampai royalti mau naik tarifnya tapi untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan ketahanan dan transisi energi,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (24/3/2025).
Selain itu, Bhima menilai bahwa kebijakan ini dapat mengerek penerimaan negara dari sektor minerba di tengah tren penurunan harga komoditas. Terlebih harga batu bara turun sebesar 24% dalam satu tahun terakhir, sementara harga nikel mengalami penurunan 3,5%.
“Jatuhnya harga batu bara sebesar -24% selama satu tahun terakhir dan nikel anjlok -3,5% di periode yang sama berisiko tinggi ke merosotnya penerimaan negara tahun ini,” kata dia.
Kondisi tersebut berisiko mengurangi penerimaan negara, sehingga diperlukan penyesuaian tarif royalti untuk menjaga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap stabil.
Berikutnya, kebijakan ini juga dapat memperketat pengawasan. Menurut Bhima pemerintah harus mewaspadai lonjakan ekspor minerba ilegal menyusul kebijakan naiknya tarif royalti.
Lantas, berapa saja besaran rencana kenaikan tarif royalti tambang tersebut? Berikut bocoran dari dokumen usulan revisi royalti minerba yang diterima CNBC Indonesia:
Batu bara:
Saat ini berlaku tarif progresif sesuai Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan tarif PNBP IUPK 14%-28%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti naik 1% untuk HBA lebih dari sama dengan US$ 90 per ton sampai tarif maksimum 13,5%. Lalu, tarif IUPK 14%-28% dengan perubahan tentang tarif (Revisi PP no.15/2022).
Nikel:
Bijih nikel: Saat ini berlaku single tarif bijih nikel 10%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 14%-19%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 40%-90% dari tarif yang berlaku saat ini.
Nikel matte: Saat ini berlaku single tarif nikel matte 2% dan windfall profit ditambah 1%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 4,5%-6,5% dan windfall profit dihapus. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 125%-225% dari tarif yang berlaku saat ini.
Ferro nikel: Saat ini berlaku single tarif ferro nikel 2%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 5%-7%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 150%-250% dari tarif yang berlaku saat ini.
Nikel pig iron (NPI): Saat ini berlaku single tarif nikel pig iron (NPI) 5%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 5%-7%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 0%-40% dari tarif yang berlaku saat ini.
Tembaga:
Bijih tembaga: Saat ini berlaku single tarif bijih tembaga 5%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 10%-17%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 100%-240% dari tarif yang berlaku saat ini.
Konsentrat tembaga: Saat ini berlaku single tarif konsentrat tembaga 4%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 7%-10%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 100%-250% dari tarif yang berlaku saat ini.
Katoda tembaga: Saat ini berlaku single tarif katoda tembaga 2%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 4%-7%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 100%-250% dari tarif yang berlaku saat ini.
Emas:
Saat ini berlaku tarif progresif mulai dari 3,75%-10%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif mulai dari 7%-16%.
Perak:
Saat ini berlaku single tarif 3,25%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti single tarif 5%.
Platina:
Saat ini berlaku single tarif 2%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti single tarif 3,75%.
Timah:
Logam timah: Saat ini berlaku single tarif 3%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif bersifat progresif mulai dari 3%-10%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 0%-233% dari tarif yang berlaku saat ini.
Penghargaan ini menjadi bukti kepemimpinan visioner dan inovatif dalam mendorong perubahan serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah tantangan industri konstruksi.
Selain itu, PTPP juga meraih penghargaan dalam kategori Transformasi Organisasi, yang mengapresiasi keberhasilan perusahaan dalam melakukan perubahan strategis demi meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional.
Selain sukses di Anugerah BUMN 2025, Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, juga dinobatkan sebagai salah satu pemenang dalam 6th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Awards 2025. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan, penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin terbaik di Indonesia yang telah menunjukkan kepemimpinan kuat, inovatif, dan berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan perusahaan.
Raihan tiga penghargaan ini dikatakan Joko semakin memperkokoh posisi PTPP sebagai salah satu perusahaan BUMN terdepan di sektor konstruksi dan infrastruktur.
“Dengan kepemimpinan yang visioner dan transformasi yang berkelanjutan, PTPP terus berkomitmen untuk berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Indonesia,” ujar Joko.
Foto: Suasana tanggul pengaman laut yang rusak di Muara Baru, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, Rabu lalu (19/3/2025), Dody mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 Km.
“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ungkap Dody dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).
Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Dody menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.
Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Dody menekankan bahwa pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall, dan kami berharap upaya ini dapat segera terwujud agar tidak ada lagi permasalahan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak untuk penanganan banjir dan perlindungan wilayah pesisir.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” timpal AHY.
AHY juga menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks.
“Kemenko IPK akan terus mengawal proyek ini agar dapat selesai sesuai target. Sinergi antar-pihak akan menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan Jakarta dan wilayah pesisir lainnya yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya
Untuk menjangkau wilayah ini harus menggunakan perahu compreng atau kapal kecil dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Dermaga Sleko, yang lokasinya tak jauh dari Nusakambangan.
Saat malam tiba, dusun ditelan kegelapan. Warga umumnya menggunakan pelita minyak tanah untuk penerangan seadanya. Sebagian warga ada yang menarik kabel dari kelurahan lain untuk mengalirkan listrik dengan jarak hingga lima kilometer.
Kondisi ini meresahkan hati Mohamad Jamaludin, pemuda Dusun Bondan. Menggandeng PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap, dilakukan analisis permasalahan dan potensi yang ada di Dusun Bondan. Hingga lahirlah program Desa Energi Berdikari E-mas Bayu & E-Mbak Mina yang merupakan akronim dari Energi Mandiri Tenaga Surya dan Angin (Bayu) dan Energi Mandiri Tambak Ikan (Mina).
“Kami memulai perjalanan membangkitkan listrik pada 2017. Dimulai dengan masuknya teknologi Hybrid Energy One Pole atau HEOP, yang menggabungkan sel surya dan kincir angin,” jelas Jamaludin.
Dua tahun berikutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (surya dan angin) dikembangkan dengan kapasitas yang lebih besar, terdiri dari 5 unit kincir angin dan 24 unit panel surya.
“Selain mampu menerangi 78 rumah dan fasilitas umum, PLTH juga dimanfaatkan untuk aktivitas tambak ikan dan pengolahan air payau menjadi layak konsumsi dengan sistem desalinasi. Semua hal itu atas inisiasi dari PT KPI Unit Cilacap,” terang Jamaludin.
Selain digunakan untuk menghasilkan penerangan, listrik dimanfaatkan untuk pengoperasian alat desalinasi air dari payau menjadi tawar. Juga alat aerator tambak milik kelompok nelayan, melalui program E-Mbak Mina.
“Aerator tambak atau mesin penghasil gelembung udara berfungsi untuk menggerakkan air di dalam akuarium, kolam atau tambak. Supaya kaya kandungan oksigennya,” jelas Jamal.
Pemanfaatan aerator tambak, mendukung program intensifikasi tambak ikan dengan teknologi tambak polikultur biofilter. Berupa teknologi untuk meningkatkan produksi ikan bandeng, dengan memadukan antara tanaman mangrove dan sejumlah biota yang dibudidayakan seperti ikan bandeng, udang, dan kerang totok.
Kini Dusun Bondan mampu berdiri sendiri dengan keberadaan energi baru terbarukan, meningkatkan ekonomi masyarakat hingga mewujudkan kesadaran akan manfaat menjaga lingkungan menjadi modal yang ditanamkan di dalam masyarakat.
“Saat kita terus bersahabat dan peduli dengan alam, ia tidak pernah kejam dan membiarkan kita tenggelam dalam kelam,” ujar Jamaludin.
Kembangkan Kemampuan
Untuk meningkatkan pengembangan pemanfaatan energi bersih, Jamal mengikuti program sertifikasi ketenagalistrikan yang diadakan Pertamina bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Hal itu sebagai wujud pengembangan energi bersih menuju target Net Zero Emission 2060.
Sertifikasi yang diselenggarakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis Local Heroes di bidang regulasi, instalasi, dan pemeliharaan listrik. Peserta diharapkan mampu menerapkan pemeliharaan instalasi listrik dengan aman, efisien, dan profesional sesuai standar yang berlaku.
Selain itu, sertifikasi ini memberikan pengakuan resmi sebagai tenaga teknik ketenagalistrikan, sehingga para peserta dapat bersaing di tingkat profesional. Pada program Desa Energi Berdikari (DEB) sertifikasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan PLTS yang tersebar di berbagai wilayah binaan.
Jamal yang menjadi salah satu peserta dari 22 Local Heroes yang berasal dari 12 provinsi di Indonesia, mewakili enam subholding Pertamina, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan manfaat yang besar dari program ini.
“Program sertifikasi ini sangat membantu memantapkan pengelolaan PLTS di Dusun Bondan. Dengan wawasan dan ilmu yang saya dapatkan, saya berharap PLTS ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan,” katanya.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, program DEB merupakan inisiatif Pertamina yang bertujuan menciptakan kemandirian energi berbasis sumber daya lokal. Hingga saat ini, program DEB melibatkan berbagai komunitas di Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), untuk memenuhi kebutuhan energi lokal secara berkelanjutan.
“Pertamina menjalankan program DEB di berbagai wilayah di Indonesia. Program DEB menjadi sarana yang tepat mengenalkan energi bersih yang berkelanjutan kepada masyarakat pedesaan, mendukung swasembada energi nasional dan ketahanan pangan, serta menurunkan emisi karbon dan mendorong perekonomian desa,” kata Fadjar.
