Jaksa Agung Merrick Garland mengumumkan dakwaan terhadap pemimpin kartel Ismael Zambada Garcia, yang dikenal sebagai “El Mayo,” salah satu pendiri kelompok itu, dan Joaquin Guzman anak “El Chapo”. Keduanya menghadapi beberapa dakwaan di Amerika Serikat atas dugaan memimpin operasi kriminal kartel.
“Fentanyl adalah ancaman narkoba paling mematikan yang pernah dihadapi negara kita,” kata Garland pada Kamis (25/7/2024), dilansir The Guardian.
“Departemen Kehakiman tidak akan beristirahat sampai setiap pemimpin, anggota, dan asosiasi kartel yang bertanggung jawab atas meracuni komunitas kita dimintai pertanggungjawaban.”
Penangkapan dilakukan di El Paso, Texas, pada Kamis. Dakwaan ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap para pemimpin kartel Sinaloa.
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwa lebih dari dua lusin anggota kartel Sinaloa, termasuk putra-putra dari pengedar narkoba terkenal Joaquín “El Chapo” Guzman, yang dituduh memasok bahan kimia prekursor yang dibutuhkan untuk membuat fentanyl.
Kartel Sinaloa, yang beroperasi di sekitar Sonoyta, sebuah kota Meksiko di sepanjang perbatasan dengan Arizona, telah menyelundupkan jutaan pon obat-obatan terlarang, jutaan dolar AS, dan senjata antara kedua negara, menurut Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).
Zambada mendirikan kartel Sinaloa bersama Guzman, dan dia menghadapi beberapa dakwaan terkait kejahatan perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir di Amerika Serikat. Jaksa federal AS pada bulan Februari menuduh Zambada bersekongkol untuk memproduksi dan mendistribusikan fentanyl.
Penangkapan ini terjadi sebulan setelah Departemen Kehakiman mendakwa dua lusin orang, menuduh “bankir bawah tanah” China membantu kartel Sinaloa di Meksiko mencuci lebih dari $50 juta hasil narkoba. Investigasi mengungkapkan kemitraan antara asosiasi kartel Sinaloa dan sindikat kriminal China untuk mencuci uang narkoba, memanfaatkan permintaan warga negara Tiongkok akan dolar AS.
Adapun barang-barang tersebut mulai dari bahan bakar minyak (BBM), produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan atau snack kemasan, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), batu bara, detergen, serta shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai. Bahkan, pemerintah diisukan akan memungut cukai dari tiket konser.
“Kita sudah melakukan ini, saya kira ini perlu ada dorongan bapak/ibu sekalian, kajian ini perlu disampaikan supaya bisa menjadi inspirasi kebijakan kedepannya,” tegas Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto dalam kuliah umum, dikutip Jumat (26/7/2024).
“Ini kaya kemarin (tiket konser) sold out. Itu sampai ada konser lagi di Singapura dan dibeli. Masyarakat Indonesia itu kaya-kaya, saya rasa perlu dinaikkan,” ungkapnya.
Dia pun mengatakan pengenaan cukai untuk produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan berkaitan dengan kesehatan karena bisa memicu penyakit tidak menular (PTM).
“Olahan bernatrium ternyata ada program di Bappenas yang RPJMN itu GGL (gula, garam dan lemak), ini berkaitan dengan penyakit tidak menular dan bahaya, lebih bahaya daripada penyakit yang menular karena tanpa sadar bapak/ibu sekalian mengonsumsi setiap hari,” ujar Iyan.
Meski begitu, sejauh ini yang sudah jelas akan diterapkan oleh pemerintah adalah pengenaan cukai untuk produk plastik dan MBDK. Pasalnya targetnya sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun keduanya juga masih digodok oleh pemerintah dan belum diterapkan hingga kini.
Sebagai informasi, saat ini objek cukai baru berlaku untuk etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau. Jika dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN, barang kena cukai di Indonesia masih jauh tertinggal.
“Malaysia aja sudah 4, kartu aja kena cukai. Di Brunei ada 22, fotografi kena cukai. Kemudian Filipina ada 8. Singapura (ada 4) meliputi miras, tembakau, kendaraan, minyak bumi. Harusnya di Jakarta juga (kendaraan) dikenakan cukai karena sudah mulai mengganggu masyarakat dan mengganggu ekonomi,” tegasnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan insentif dari pemerintah untuk kelas menengah selama ini sangat minim. Di lain sisi, kata dia, kelas masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial dan kelas atas memperoleh insentif berupa tax holiday dan semacamnya.
Dia menilai insentif yang bisa diberikan kepada kelas menengah ini sebenarnya sederhana. Pemerintah cukup membuat aturan yang tepat agar daya beli kelas ini tidak tertekan. “Insentif yang bisa diberikan ke kelas menengah adalah dia jangan diganggu-ganggu pendapatannya,” kata Abdul Manap dikutip, Kamis, (25/7/2024).
Abdul Manap mencontohkan kebijakan yang dapat menjaga daya beli kelas ini adalah dengan cara pemerintah tidak menaikkan tarif tol dan listrik. Selain itu, kebijakan yang harus dipikir ulang oleh pemerintah, kata dia, adalah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
Dia menilai kenaikan itu bisa saja dilakukan ketika perekonomian sedang baik-baik saja. Masalahnya, kata dia, saat ini tekanan terhadap daya beli masyarakat adalah nyata. “Kita itu belum pulih terutama dari pandemi, masih bisa kita lihat sektor tenaga kerja belum membaik, terus ada inflasi yang melonjak signifikan,” kata dia.
Sebelumnya, ekonom senior Chatib Basri mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia merosot sejak 2019. Menggunakan acuan data Bank Dunia, Chatib mengungkapkan pada 2018 kelas menengah RI masih sebesar 23% dari jumlah penduduk. Sedangkan pada 2019 tersisa 21% masyarakat yang masuk golongan kelas menengah. Kondisi pada 2023 lebih parah, karena kelas menengah di Indonesia tersisa 17%.
Penurunan jumlah kelas menengah ini terjadi seiring dengan naiknya jumlah kelompok kelas menengah rentan atau aspiring middle class (AMC) dari 47% menjadi 49% pada 2023. Pada tahun yang sama, kelompok rentan juga naik menjadi 23%.
Dengan garis kemiskinan tahun 2024 sekitar Rp 550.000, Chatib mengatakan, mereka dengan pengeluaran Rp 1,9 juta-Rp 9,3 juta per bulan masuk kategori kelas menengah.
Sementara itu, AMC adalah kelompok pengeluaran 1,5-3,5 kali di atas garis kemiskinan atau Rp 825.000-Rp 1,9 juta. Adapun rentan miskin, kelompok pengeluaran 1-1,5 kali di atas garis kemiskinan atau Rp 550.000-Rp 825.000 per bulan.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pendapatan kelas menengah-bawah, termasuk kelompok rentan miskin sangat tertekan oleh gejolak harga. Menurut dia, bila ada harga yang diatur pemerintah naik, mereka berubah status menjadi miskin.
“Biasanya jika ada harga yang diatur pemerintah naik, mereka akan berubah status menjadi miskin karena pendapatannya,” katanya.
Dia mengatakan tugas pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok ini adalah memberikan subsidi untuk kebutuhan primer dan sekunder. Bahan-bahan kebutuhan pokok yang harus dijaga harganya, kata dia, misalnya untuk makanan, BBM dan pendidikan.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Ballroom The St. Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendapatan per kapita Jakarta Pusat itu sendiri bahkan telah melampaui pendapatan per kapita Ibu Kota Indonesia yang saat ini masih dijabat oleh DKI Jakarta. Pendapatan per kapita DKI Jakarta kata dia sebesar US$ 21.000.
“Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya US$ 21.000. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta, yaitu di Jakarta Pusat itu sudah US$ 50.000,” kata Airlangga dalam acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis (25/7/2024)
Catatan pendapatan per kapita Jakarta yang telah berhasil masuk kategori maju itu ia katakan sebagai bukti bahwa aglomerasi Jakarta telah berjalan sebagaimana kota-kota maju di negara lain. “Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura,” ucapnya.
Ia mengatakan, pendapatan per kapita di Jakarta bisa tinggi karena industrinya sudah banyak yang berbasis jasa, sebagaimana ciri khas dari kota-kota maju di negara lain. Tidak lagi seperti wilayah lain yang masih mengandalkan bahan baku untuk menjalankan industrinya.
“Di luar Jawa itu banyak yang resource based berbasis daripada bahan baku, tetapi Jakarta sudah services industry. Jakarta sudah seperti negara-negara lain yang basisnya adalah jasa. Nah oleh karena itu tantangan belum berakhir, PR jalan terus,” tutur Airlangga.
Selain Jakarta, Airlangga mengatakan, wilayah Indonesia lainnya yang telah berhasil terlepas dari jebakan status pendapatan menengah atau middle income trap ialah Kalimantan Timur, provinsi yang akan menjadi tempat dari ibu kota baru Indonesia, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalimantan Timur itu juga sudah lolos middle income trap, dan itu adalah tempat IKN kita juga sudah lolos dari middle income trap. Dan juga termasuk Kalimantan Utara, pendapatannya sekitar US$ 17.000. Artinya apa? Ini mungkin dicapai dan sangat mungkin,” ucap Airlangga.
Dengan adanya wilayah-wilayah yang berhasil keluar dari middle income trap itu, Airlangga meyakini Indonesia bisa segera keluar dari status itu. Caranya ialah dengan semakin memperluas pemerataan wilayah-wilayah supaya pendapatan per kapitanya makin tinggi.
“Oleh karena itu tantangan selanjutnya bagi kantor Menko, kita akan petakan seluruh provinsi. Kita lihat economic drivernya seperti apa, kita lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa. Dan kita juga kejar tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Kita sudah punya semua data sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur atau bahkan kemarin waktu di Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir pun sudah lolos middle income trap,” tuturnya.
“Jadi ini satu hal yang harus kita kejar. Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten kota yang extraordinary. Jadi bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional,” tegas Airlangga.
Sebagaimana diketahui Bank Dunia mencatat, untuk pendapatan per kapita Indonesia sendiri saat ini baru mencapai US$ 4.580, naik dari tahun 2021 yang sebesar US$ 4.140. Pendapatan per kapita itu menjadikan Indonesia sebagai negara kelompok negara menengah atas.
Kendati demikian, untuk mencapai target berpenghasilan tinggi, Indonesia masih jauh dari angan. Karena untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi, rata-rata pendapatan masyarakatnya harus mencapai US$ 13.845.
Berikut kategori atau klasifikasi pendapatan negara menurut Bank Dunia per 1 Juli 2023 sampai 2024:
– Negara berpendapatan rendah US$ 1.135 ke bawah, ambang batas ini naik dari sebelumnya US$ 1.085
– Negara pendapatan menengah bawah US$ 1.146 sampai US$ 4.465, ambang batas ini naik dari sebelumnya US$ 1.086 sampai US$ 4.255.
– Negara pendapatan menengah atas US$ 4.466 sampai US$ 13.845, ambang batas ini naik dari sebelumnya US$ 4.256 sampai US$ 13.205
– Negara pendapatan tinggi memiliki US$ 13.845, ambang batas ini naik dari sebelumnya US$ 13.205.
“Sekarang udah ngga ada yang murah, tulisan Rp 14.000 per liter itu cuma stempel doang, kalau harga aslinya sudah Rp Rp 17.000 per liter,” kata pedagang di pasar Ciputat Rusmini kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/7/2024).
Pedagang mau tidak mau menaikkan harga itu sejak beberapa waktu terakhir karena harga yang didapat dari agen sudah terlampau tinggi. Meski menjual dengan harga tersebut namun pedagang mengaku tidak mendapat selisih keuntungan yang besar.
“Saya beli sekarang harganya Rp 185 ribu sedusnya isi 12 minyak masing-masing 1 liter jadi harga dari sananya aja udah Rp 15,5 ribuan. Ngga mungkin jual Rp 14 ribu, jadi ambil untung cuma Rp 1 ribuan, itu pun kadang dimakan tikus,” ujar Rusmini.
Pedagang lain di Pasar Ciputat yang ditemui yakni Taufiq mengaku juga menjual Minyakita dengan harga Rp 17 ribu. Ia juga menjual dengan harga tersebut lantaran harga dari agen sudah terlampau tinggi.
“Segini saya jual barang yang lama, datang dua minggu lalu harganya udah tinggi dari agennya,” kata Taufiq.
“Minyaknya datang 3 Minggu lalu, saya jual Rp 17 ribu, harga dari sananya udah tinggi. Kalau nanti bisa jadi lebih mahal. Kita rakyat kecil mah ikut aja lah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan,HET Minyakita nantinya dipatok Rp15.700 per liter. Saat ini, HET Minyakita yang berlaku adalah Rp14.000 per liter, yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.
“(HET Minyakita) kan sudah, sudah berlaku harga Rp15.700 (per liter), itu sudah. Nanti memang resminya tentu ada Permendag-nya (Peraturan Menteri Perdagangan). Tapi ini memang sudah berlaku, sudah ada relaksasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kementerian Perdagangan),” kata Zulhas saat ditemui wartawan di kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).
“Selamat jalan Pak Hamzah Haz. Kita kehilangan lagi politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir dan kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, hal kenegaraan, khususnya politik anggaran dan APBN,” ujar Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini dalam catatannya yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (24/7/2024).
Menurut Didik, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai oposisi yang loyal.
Didik bilang, Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik.
“Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekedar populer dan cuma menyukai mainan anak-anak. Sementara Hamzah Haz yang menjadi wakil presiden, menang bersaing dengan SBY banyak menulis pemikirannya di media besar nasional, seperti Kompas, Republika, Tempo pada tahun 1980-an dan 1990-an,” kata Didik.
Eks Anggota DPR itu menjelaskan, politisi zaman dulu matang ditempa zaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan. Tidak berbeda jauh dari generasi politisi pemikir 2-3 dekade sebelumnya seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko dan pemimpin lainnya menguasai ide pada masanya.
Terus terang jika membandingkan pemimpin sekarang dengan perjalanan pemimpin seperti Hamzah Haz dan generasi sebelumnya, kita mengelus dada, jauh seperti bumi dan langit. Yang simboliknya seperti pemikiran kebangsaan, buku dan mainan anak kecil,” ujar Didik.
Lantas, apa yang bisa ditiru dari Hamzah Haz? dia mengatakan, “Komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan.”
Didik mencontohkan, 20 tahun lalu terjadi krisis APBN. Kemudian Hamzah Haz turun gunung untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politiik.
“Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik. Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” kata Didik.
Dalam hal ini, lanjut dia, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang prokebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang antirasional dijalankan oleh partai politik, maka pro ontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.
“Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz,” ujar Didik.
“Tetapi kasus Perppu 01 dan utang Rp 1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan pandemi Covid-19 adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan. Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai 800 triliun dan bunga yang harus dibayar mjenguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp 500 triliun,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Didik mengatakan, tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. Menurut dia, APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya.
“Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementerian dan lembaga negara,” kata Didik.
Hamzah Haz merupakan pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Jabatan tertinggi yang pernah diemban adalah menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri pada 26 Juli 2002-20 Oktober 2004.
Dikutip dari website resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz merupakan ketua PPP yang merupakan hasil penggabungan dari empat partai Islam semasa Orde Baru, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam hal pendidikan, ia pernah menempuh pendidikan di jurusan ekonomi perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat. Pada masa ini, ia juga aktif di organisasi, yaitu sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 1965 – 1971.
Sementara dari sisi karirnya pun, tampak ia pernah menjadi Asisten Dosen di Universitas Tanjungpura pada 1968-1971, menjadi anggota DPR RI pada 1971-2001, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1998-1999, menjadi wakil anggota DPR RI pada 1999-2001, dan menjadi Wakil Presiden RI.
Kebijakan Ekonomi Era Megawati-Hamzah Haz
Hamzah Haz bersama Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia saat baru lahir dari Reformasi. Awal-awal 200an atau awal Era Reformasi adalah salah satu periode terberat dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya kondisi politik yang masih sangat bergejolak, ekonomi Indonesia juga masih sangat rapuh. Sebagai bangsa yang baru bangkit dari Krisis Moneter 1997/1998, ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar mulai dari stabilitas ekonomi makro, pelunasan utang, inflasi tinggi, hingga kendala besar mendatangkan investor asing.
Dikutip dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada periode 2001-2004, tim ekonomi berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan International Monetary Fund (IMF), yang berujung pada sejumlah persetujuan dengan IMF untuk memperbarui program bantuan IMF yang sempat dihentikan.
Namun seiring berjalannya waktu, pada Juli 2023, pemerintah mengumumkan bahwa program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim antar-lembaga yang menyusun exit strategy yang mempertimbangkan hal-hal seperti financing gap, yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan credibility gap, yang terkait dengan dampak negatif dari sentimen pasar, ketika program IMF berakhir.
Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003 pemerintah menerbitkan ‘Paket Kebijakan Ekonomi Pra- dan Pasca-IMF’, yang juga dikenal sebagai “White Paper”. Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh publik dan pasar.
Cakupan White Paper cukup beragam, dan bahkan menurut beberapa pengamat lebih luas dan ambisius dibandingkan program bantuan IMF. Akan tetapi, paket kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan masukan dari sektor swasta, setelah juga berkonsultasi dengan sejumlah ekonom independen.
Program pemerintah ini menimbulkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi (karena bukan didikte oleh IMF atau asing), yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
Paket kebijakan tersebut terdiri dari menjaga stabilitas makroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Megawati berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi. Kinerja perbaikan sektor finansial dapat dikatakan beragam (mixed).
Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pertumbuhan Ekonomi
Megawati dan Hamzah Haz melakukan segala upaya untuk membawa Indonesia ke level yang lebih baik.
Dalam waktu tiga tahun mereka mampu memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%, mengurangi angka kemiskinan dari 18% menjadi 16%. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertatih.
Lebih lanjut, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga terpantau menguat cukup signifikan dari di atas level Rp10.000/US$ menjadi bergerak di angka Rp8.000an/US$.
Sedangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) secara tahunan pun tercatat cukup baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB 2001 tercatat sebesar 3,32% yoy dan terus mengalami peningkatan secara berturut-turut hingga 2004 berada pada level 5,13%.
Laut Barents adalah sebuah laut yang terletak di sebelah utara Norwegia dan Semenanjung Kola. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bomber AS itu melanggar perbatasan negaranya di wilayah tersebut.
“Mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia, militer mengerahkan jet tempur MiG-29 dan MiG-31,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, mengidentifikasi bomber AS itu sebagai B-52H, dikutip dari Reuters, Selasa (23/7/2024).
“Saat jet tempur Rusia mendekat, pembom strategis Amerika menyesuaikan jalur penerbangan mereka… dan kemudian berbalik dari perbatasan negara Federasi Rusia,” kata kementerian lagi.
Rusia sendiri menegaskan pesawat-pesawat tempurnya selalu melakukan penerbangan sesuai dengan aturan internasional terutama tentang penggunaan wilayah udara di perairan netral. Sayangnya Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sebelumnya Rusia telah melaporkan insiden serupa 17 Juli. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan pertemuan dekat antara jet tempur F-18 AS milik angkatan udara Spanyol dan jet tempur Sukhoi Su-30 milik Rusia di atas Laut Baltik.
Rekaman F-18 dan Su-30 dibagikan di X, oleh Babak Taghvaee, seorang jurnalis dan sejarawan penerbangan. Rekaman tersebut memperlihatkan “pertemuan dekat” antara kedua pesawat di langit wilayah yang dijuluki pengamat, Danau NATO itu.
“Video yang direkam oleh navigator pesawat tempur multiperan Su-30SM milik Angkatan Laut Rusia di atas Laut Baltik menunjukkan pertemuan dekat mereka dengan jet tempur EF-18A Hornet milik Angkatan Udara Spanyol yang terlibat dalam misi Patroli Udara Baltik baru-baru ini (diterbangkan dari Šiauliai, Lithuania),” tulis Taghvaee, dimuat Newsweek.
Sebenarnya, ada beberapa keraguan bahwa F-18 tersebut dimiliki Spanyol. Ada spekulasi juga menyebut pesawat tersebut milik Finlandia.
Namun hal ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Meski begitu, Finlandia dan Swedia memang bergabung ke NATO sebagai tanggapan atas invasi besar-besaran Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina pada Februari 2022.
Perlu diketahui, ketegangan antara Barat dan Rusia sedang tinggi di tengah perang di Ukraina. Presiden AS Joe Biden memperingatkan pada Desember bahwa mitranya dari Rusia, Putin, akan menyerang NATO.
Perlu diketahui ketegangan antara kedua negara diyakini analis Inggris, sejarawan militer Jenderal Sir Patrick Sanders bisa memicu perang dunia ketiga (PD 3). Mengutip Mirror, ia mengatakan PD 3 sangat mungkin terjadi karena serangan Rusia ke Ukraina telah membawa dunia ke era baru tanpa keamanan.
Surat penangkapan pertama kali dikeluarkan 12 Juli lalu, sebagaimana dikutip dari Radio Free Asia (RFA), Selasa (23/7/2024). People Court sendiri disebut sebagai sebuah pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda.
“Mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juli setelah empat hari sidang, yang mencakup kesaksian para saksi ahli dan laporan korban,” muat laman itu.
Disebut anggota peradilan itu antara lain mantan duta besar AS untuk masalah kejahatan perang, Stephen Rapp. Lalu pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Afsel), Zak Yacoob dan pengacara konstitusi dan pengacara serta aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka, Bhavani Fonseka.
“Para ahli dan saksi merinci pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet dan Xinjiang, termasuk pengawasan yang mengganggu, penindasan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan bergerak, serta apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka yang berbeda,” klaim laporan itu.
“Beberapa saksi adalah orang-orang yang selamat dari kamp penahanan massal di Xinjiang, tempat terjadinya penyiksaan dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur,” tambahnya.
Sebenarnya badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Proses persidangannya hanya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.
“Pengadilan mengatakan pihaknya mendapatkan dasar hukum yang cukup untuk penangkapan Xi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan meminta komunitas internasional untuk mendukung keputusan tersebut, meskipun tidak jelas bagaimana reaksi pemerintah,” muat RFA lagi.
“Temuan inti pengadilan ini sangat penting, mengungkap sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara Tiongkok,” ujar sebuah organisasi berita nirlaba yang menyoroti masalah supremasi hukum di seluruh dunia, JURIST.
Belum ada konfirmasi dari China sejauh ini soal pemberitaan tersebut. Namun perlu diketahui bagi China, Taiwan sampai Xinjiang merupakan bagian dari negaranya yang tidak boleh memisahkan diri.
Sebelumnya di 2023, mengutip Associated Press (AP) People Court juga mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan “kejahatan agresi” atas invasinya ke Ukraina. Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum namun jaksa mengatakan mereka akan mengajukan bukti bahwa Putin melakukan kejahatan agresi yang memicu perang dahsyat menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kota-kota hancur.
“Ini adalah kejahatan yang masuk dalam sejarah buruk. Ini adalah kejahatan yang menuntut akuntabilitas,” kata seorang pengacara Kanada yang bertindak sebagai salah satu jaksa penuntut di pengadilan, Drew White.
People Court ini merupakan inisiatif dari kelompok hak asasi manusia Cinema for Peace, Pusat Kebebasan Sipil Ukraina dan Ben Ferencz. Sosok Ferencz adalah pengacara berusia 102 tahun yang merupakan jaksa terakhir yang masih hidup dari persidangan para pemimpin senior Nazi di Nuremburg pasca Perang Dunia II (PD 2).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi yang dilakukan pejabat instansi pemerintahan/lembaga merupakan sebuah tindakan yang kampungan.
Menurut dia, ada hal lain yang lebih penting dilakukan ketimbang melakukan OTT, yakni tindakan pencegahan korupsi itu sendiri. Adapun salah satu cara pemerintah untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan yakni dengan membuat sistem informasi pengadaan hingga pendataan yang transparan dan akuntabel.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah membuat sistem terintegrasi antar kementerian/lembaga, sehingga setiap transaksi bersifat transparan. Misalnya, melalui e-katalog hingga Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).
Bahkan platform bernama Simbara kini juga diperluas jangkauannya dari yang sebelumnya hanya batu bara kini menyasar pada tata kelola nikel dan timah.
“Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan. Kita harus bikin sistem, jadi Bapak Ibu sekalian kita ingin bekerja sama yang bagus dan tidak saling menyalahkan dan kita teruskan ini puncaknya adalah di gov tech yang sekarang sedang berproses,” ujarnya dalam acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Selasa (23/07/2024).
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut baik perluasan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas timah dan nikel. Pasalnya, dengan keberadaan sistem ini pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan bermartabat.
“Dari pengalaman KPK kenapa perlu dikelola secara sistematis karena salah satu potensi korupsi adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan,” kata Ghufron.
Ghufron menyebut sebelum ada Simbara, masing-masing kementerian dan lembaga kerap mempunyai perspektif tersendiri dalam memandang suatu komoditas. Menurut dia, perbedaan-perbedaan perspektif inilah yang menyebabkan adanya celah korupsi dalam sektor pertambangan.
Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha maupun penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. “Tindakan korupsi ini dilakukan untuk mencari biaya yang paling rendah,” katanya.
Ia menilai keberadaan Simbara akan mengubah ketidakjelasan itu dan mengubah cara-cara pemerintah dalam memberantas korupsi. Dia juga menyinggung ucapan Luhut yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) sebagai cara kampungan memberantas korupsi.
Ghufron mengatakan dengan Simbara pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan bermartabat. “Pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan, inilah cara kita bermartabat dengan modern dan sistematis,” kata dia.
