Foto: Siswa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di SMK YPK Manggarai, Jakarta, Kamis (1/2/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Situs itu akan memberitahu informasi Anda sebagai pendukung bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan. Berikut cara mengeceknya:
2. Masukkan nomor KTP pada kolom yang ditentukan
3. Verifikasi Captcha
4. Klik Cari
5. KPU akan memberikan informasi apakah NIK terdaftar atau tidak sebagai pendukung bakal calon kepala daerah.
Masalah ini banyak dibicarakan pengguna media sosial X sejak Kamis (15/8/2024). Saat itu ada yang mengunggah hasil pencarian data KTP yang menyebut dirinya mendukung salah satu pasangan bakal calon independen di pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Mereka cukup heran karena tak merasa mendukung atau mengenal pasangan yang dimaksud. Bahkan tidak pernah memberikan data mereka untuk mendukung keduanya.
Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, juga mengatakan data keluarganya dicatut untuk mendukung calon independen. Namun data KTP milik Anies disebut tidak ikut dicatut.
Dia mengunggah tangkapan layar pencarian data keluarganya yang dicatut itu dalam akun X-nya. Dua anak Anies jadi beberapa orang dekatnya yang menjadi korban.
“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” kata Anies dalam unggahannya.
Budi Arie menuturkan tuduhan terhadap Presiden Jokowi tersebut terus digulirkan lawan politik sejak menjelang Pemilu 2024. Bahkan hingga saat ini, sekitar dua bulan sebelum akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
“Ini sudah keterlaluan. Tuduhan tidak berdasar. Tentu ada motif, yaitu mendiskreditkan Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyat,” katanya Jumat, (16/08/2024).
Ketum PROJO menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan taat konstitusi dan tidak menginginkan masa jabatan tiga periode. Presiden menyebut masa jabatan presiden tiga periode adalah aspirasi sebagian masyarakat, bukan dari dirinya.
Budi Arie juga menuturkan bahwa PROJO sebagai pendukung garis keras Jokowi tegas menyatakan taat konstitusi perihal masa jabatan presiden. Bahkan, PROJO menginisiasi Musyawarah Rakyat (Musra) bersama relawan lainnya untuk menjaring aspirasi rakyat tentang tokoh pelanjut Jokowi untuk 2024-2029.
Musra untuk mencari pelanjut Jokowi tersebut dilakukan di seluruh Indonesia mulai 28 Agustus 2022 sampai 14 Mei 2023. Puncaknya, para relawan menyerahkan daftar calon pelanjut hasil penjaringan aspirasi rakyat kepada Presiden Jokowi.
“Ini salah satu bukti bahwa Pak Jokowi tidak mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada jejak digitalnya, bisa dicek,” ujar Ketum PROJO Budi Arie Setiadi.
Dia yakin rakyat Indonesia dewasa dalam berfikir dan bertindak terutama menanggapi serangan politik terhadap Jokowi. Rakyat merasakan bagaimana kemajuan Indonesia dapat dicapai dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Rakyat juga tidak akan lupa pada legacy atau warisan Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat.
Selanjutnya, kerja keras untuk rakyat akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.
“Hentikan caci-maki dan mendiskreditkan Pak Jokowi. Rakyat sangat paham itu,” ujar Budi Arie.
Budi Arie mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat terutama dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November nanti.
Rakyat akan memilih sesuai hati nuraninya. Perbedaan pilihan kepala daerah jangan sampai memecah belah serta mengganggu kehidupan masyarakat.
“Menurut saya pernyataan presiden berpotensi membahayakan upaya-upaya penyelamatan bangunan bersejarah,” ungkapnya.
Dia menambahkan selama ini bangunan-bangunan bersejarah sering menjadi objek vandalisme. Padahal, pemerintah sudah melindungi seluruh bangunan sejarah melalui UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010.
Dia juga mengatakan bangunan dari era kolonialisme bukan berarti menceritakan sejarah kolonial, tapi juga membahas nilai-nilai yang jauh lebih penting.
“Dalam bangunan bersejarah dari masa lalu ada nilainya. Misalkan gedung STOVIA, itu menjelaskan juga tokoh-tokoh yang jadi pioner kebangkitan nasional. Bahkan bukan hanya menyangkut nasionalisme, tapi juga sejarah sains,” kata Rizal.
Sejarah mencatat aksi vandalisme terhadap bangunan bersejarah bukan isapan jempol belaka. Bahkan berulangkali terjadi di Indonesia. Parahnya lagi aksi itu dicetuskan oleh pemimpin negara. Salah satu yang paling tragis adalah penghancuran rumah di Jl. Pegangsaan Timur No.56.
Pada 1945, rumah tersebut jadi saksi bisu sejarah bagaimana orang-orang Indonesia berkumpul untuk menyaksikan kemerdekaan. Namun, kini rumah tersebut tak ada lagi jejaknya. Penyebabnya dihancurkan Presiden Soekarno.
Adolf Heuken dalam Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI (2008) menceritakan, sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno memerintahkan agar rumah itu dihancurkan. Alasannya sepele: hanya karena dia sering berdebat dengan istrinya Fatmawati.
Selain kasus rumah, Soekarno yang anti-kolonialisme juga menggusur beberapa bangunan kolonial lain, sebut saja Benteng Fredrik Hendrik. Benteng tersebut dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda.
Namun, akibat Soekarno tak suka kolonialisme masih eksis, dia menghancurkan benteng tersebut tanpa sisa. Dia tak ingin orang Indonesia merasa rendahan. Tanah kosong itu kemudian menjadi tempat berdirinya Masjid Istiqlal.
Aksi penghancuran bangunan bersejarah juga pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Namun, alasan Soeharto menghancurkan gedung bersejarah lebih didasari oleh alasan fungsional dan ekonomi. Sebut saja seperti bangunan Societeit Harmonie.
Dahulu, bangunan tersebut jadi lokasi orang Belanda mencari hiburan. Di sana lengkap hotel dan restoran. Bahkan, disebut-sebut menjadi salah satu bangunan tergemah pada masanya.
Namun, ketika Indonesia merdeka, bangunan tersebut difungsikan sebagai sarana perwujudan kemerdekaan. Di Hotel Des Indes, yang berada di kompeks Societeit Harmonie, pernah digunakan untuk Perjanjian Roem-Royen 1949.
Sayang, bertahun-tahun, bangunan eks-Societeit Harmonie kemudian dihancurkan Presiden Soeharto pada 1985. Tujuannya adalah pelebaran jalan. Alhasil, bangunan bersejarah itu tak lagi bisa disaksikan. Kini, bekas tanah Societeit Harmonie, berubah menjadi jalan dan pertokoan.
Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
Namun ada yang menarik dalam momen itu, di mana presiden-presiden pendahulunya tak hadir dalam agenda jelang perayaan kemerdekaan RI ke-79 itu. Antara lain Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya,Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan Megawati dipastikan akan hadir. Namun, dari pantauan CNBC Indonesia di lapangan, ia tak terlihat.
Belum diketahui kenapa ini terjadi. Namun, wartawan sempat menanyakan ke politikus PDIP Aria Bima sebelum pembukaan sidang dilakukan di MPR/DPR.
“Saya belum tahu kepastiannya. Kalau dalam kondisi yang sehat pasti beliau hadir,” ujarnya menyebut soal kehadiran Megawati.
Sementara itu, ketidakhadiran SBY sendiri sudah tersebar sebelumnya. Dikatakan bahwa SBY memang berhalangan hadir meski tak ada info detil.
Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
“Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” kata Jokowi, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024).
INA Digital diluncurkan pada Mei lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas menjelaskan penggunaan platform tersebut akan dimulai pada September mendatang.
Saat peluncuran, seluruh uji coba tengah dilakukan. Pengujian dilakukan dari sistem aplikasi dari masing-masing kementerian.
“Jadi sekali lagi ini launching INA Digital-nya dan nanti mulai Single Sign On (SSO) penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing,” kata Azwar Anas saat ditanya wartawan.
SSO atau INA Pass merupakan teknologi yang membuat pengguna jaringan mengakses aplikasi hanya menggunakan satu akun pengguna. Nantinya penggunaan akan Nomor Induk Kependudukan untuk menghubungkan sejumlah layanan aplikasi.
Sementara itu, IKD atau KTP Digital menjadi bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola Perum Peruri. Identitas ini akan dimiliki semua masyarakat, namun tidak akan menghapus keberadaan E-KTP yang sudah ada.
Baru sekitar 9 juta masyarakat yang telah memiliki IKD. Jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan total penduduk yang mencapai 279 juta orang.
Laporan itu merupakan informasi Mark Gurman dari Bloomberg. Dia menyebutkan iPhone 17 Air sebagai model in-between antar dua versi tersebut dan memenuhi keinginan calon pembeli.
Air bakal diperuntukkan untuk orang dengan perangkat yang disebut lebih keren dari iPhone standard. Namun di sisi lain juga tidak membutuhkan spek handal pada model Pro, dikutip dari Mac Rumors, Rabu (14/8/2024).
Begitu juga dari segi harga. iPhone 17 Air dijual lebih mahal dari versi Standard dan murah dari versi Pro.
Namun iPhone 17 Air tidak akan menambah model baru dari jajaran ponsel tersebut. Melainkan akan menggantikan versi Plus.
Apple dilaporkan akan memberikan tampilan Air yang cukup berbeda dari Plus. Misalnya Dynamic Island dan layar yang lebih kecil dari model Plus.
Dengan peluncuran Air, maka versi Plus bakal ditutup pada seri iPhone 16 jika masih meneruskan jajaran varian serupa dari iPhone 15. iPhone 16 diperkirakan akan segera diluncurkan pada 2024 mendatang.
Penghapusan satu varian dalam iPhone sebenarnya hal yang biasa. Misalnya versi Mini pada iPhone 12 dan iPhone 13 yang sekarang sudah tidak tersedia lagi.
Gurman juga memperkirakan performa Apple akan mulai membaik tahun depan. Salah satunya karena didorong dengan kemunculan versi Air pada jajaran iPhone 17 mendatang.
Hal ini disebabkan bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data OJK, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, atau jauh di atas rata-rata industri. Secara bulanan, angka ini sudah turun, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (14/8/2024).
Kendati demikian, menurut Dian, kenaikan NPL kredit UMKM telah dapat diprediksi sebelumnya dan sudah dimitigasi oleh perbankan melalui pembentukan cadangan yang cukup, sehingga tingkat rasio NPL UMKM masih tergolong dalam level yang masih dapat dikelola oleh bank.
Pun rasio kredit dalam risiko atau loan at risk (LAR) UMKM tercatat sebesar 13,50% Juni 2024, turun dari sebulan sebelumnya 13,38%. Angka tersebut semakin mendekati level sebelum pandemi, sebesar 12,74% pada Desember 2019.
“Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas kredit UMKM akan tetap terjaga bahkan membaik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak,” imbuhnya.
Satu bank jumbo yang fokus pada kredit UMKM adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NPL bank berada di posisi 3,05% per Juni 2024.
Direktur UtamaBRISunarso mengatakan posisiNPL kreditUMKM BRI masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Namun begitu, BRI tetap menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tren kenaikan NPL UMKM di perbankan nasional. Sunarso mengatakan caranya adalah jangan memaksakan diri untuk tumbuh di segmen tersebut.
“Karena begitu kita kasih kredit, [setelah] tiga bulan macet. Kasih kredit, [setelah] enam bulan macet. Itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya.
BRI, kata Sunarso, akan tetap menyalurkan kredit ke segmen UMKM pada sisa tahun berjalan. Akan tetapi hal itu dilakukan secara selektif.
Emiten bersandi BBRI ini akan memperketat kriteria penerima kredit dan menyeleksi portofolio kredit yang sudah ada.
Sunarso mengatakan antisipasi penurunan kualitas kredit NPL dilakukan dengan cara restrukturisasi. Langkah ketiga, jika kredit bermasalah tidak bisa direstrukturisasi, BRI terpaksa akan melakukan hapus buku atau write off.
“Di situlah cadangan berbicara, seberapa kuat kita punya cadangan. Sekarang candangannya BRI terhadap NPL itu, lebih dari dua kali. Jadi itu cukup, kalau misal dilakukan write off atau hapusbuku,” imbuh Sunarso.
Sebagaimana diketahui aturan ini salah satunya memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengintip isi rekening bernilai Rp 1 miliar.
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Siddhi Widyaprathama menilai peraturan ini terlalu berorientasi memberikan tanggung jawab transparansi rekening, kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Menurut dia, tanggung jawab transparansi seharusnya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak.
“Peraturan ini lebih menyasar ke lembaga jasa keuangan dan pendukungnya,” kata Siddhi dikutip Rabu, (14/8/2024).
Siddhi khawatir dengan pemberian beban tanggung jawab ini, pihak perbankan justru akan menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi pelanggaran. Padahal, kata dia, pihak perbankan hanya berupaya melayani nasabahnya secara baik.
“Secara umum pelaku perbankan mencoba memuaskan customernya, dia tidak bermaksud apa-apa. Tapi dia tidak tahu kondisi deposan itu sebenarnya tidak jujur terkait pajaknya, tentu bank secara tidak langsung akan terbawa,” kata dia.
Siddhi menilai apabila peraturan ini bertujuan untuk penegakan hukum, beban transparansi seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak, bukan lembaga keuangan. “Intinya di sini target utamanya adalah penegakan hukum kepada wajib pajaknya,” kata dia.
Siddhi mengatakan selain masalah beban tanggung jawab itu, dirinya juga menyoroti soal jaminan keamanan data para wajib pajak. Menurutnya, teknologi informasi di Indonesia memang sudah maju. Namun, publik tidak bisa menutup mata soal banyaknya kasus-kasus kebocoran data yang dikelola pemerintah.
“Informasi keuangan sangat sensitif, ini menyangkut hak asasi dan menyangkut harga diri seseorang, ini harus betul-betul dijaga,” kata Siddhi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan PMK 47/2024. Aturan ini merupakan revisi dari PMK 70 Tahun 2017 yang mengatur hal serupa.
Dalam aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengintip rekening yang berisi uang Rp 1 miliar. Pada aturan sebelumnya, rekening yang bisa diintip sebesar Rp 200 juta.
Selain itu, dalam pasal 7 PMK tersebut disebutkan pihak lembaga jasa keuangan juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap Rekening Keuangan yang agregat saldo atau nilai rekening keuangannya melebihi US$ 250.000.
Pihak-pihak yang melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi Ditjen Pajak mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut, akan kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga transaksi di perbank.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Asosiasi Hukum dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif terkait kebijakan ini. Sebab, kata dia, tidak semua pengusaha mampu mengakses layanan konsultan pajak.
“Yang perusahaannya sudah punya level dia tidak sulit, tinggal komunikasi dengan konsultan pajaknya,” kata dia.
“Namun kalau pengusaha yang menengah ke bawah ini kan hanya menimbulkan ketakutan, jujur saja kalau sudah masalah pajak kita ‘kedinginan’ karena tidak paham regulasi,” kata dia melanjutkan.
SVP Technology Innovation PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menjelaskan pada 2022 lalu, pihaknya berhasil melaksanakan proyek CCUS dengan menginjeksikan C02 di Lapangan Pertamina EP Jatibarang Field, Indramayu, Jawa Barat. Adapun, penerapan teknologi CCUS ini diharapkan dapat meningkatkan produksi melalui penerapan CO2 Enhanced Oil Recovery (EOR).
“Sebagai contoh di lapangan Jatibarang, itu kita berhasil menaikkan produksi di sumur yang kita evaluasi tersebut, naik hingga tiga kali lipatnya,” kata Oki dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Rabu (7/8/2024).
Lebih lanjut, saat ini Pertamina juga tengah mengerjakan proyek injeksi CO2 yang lebih besar di lapangan Sukowati Jawa Timur, sebagai upaya peningkatan produksi minyak. Diharapkan injeksi di lapangan ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan.
“Jadi di sana akan ada injeksi interval. Jadi ada sumur injeksi, dan kemudian ada sumur produksi. Jadi harapannya ini bisa terwujud,” ujarnya.
Dia mengatakan, Pertamina akan memainkan perannya sebagai pemasok energi nasional yang berkelanjutan. Pertamina juga sekaligus memberikan solusi pengurangan karbon dan meningkatkan perekonomian serta multiplier effect lainnya.
“Pertamina siap dan berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya negara sebagaimana terangkum dalam Peta Jalan NZE kami. Peta jalan ini dilandasi oleh 3 pilar strategis utama, yaitu dekarbonisasi pada aset yang ada, pengembangan bisnis energi ramah lingkungan, dan inisiatif negatif karbon seperti CCUS & Nature-Based Solutions (NBS),” ujar Nicke beberapa waktu lalu.
Menurutnya, peran Pertamina dalam pelaksanaan operasi CCUS telah ditunjukkan dengan injeksi CO2 di Lapangan Pertamina EP-Jatibarang, Jawa Barat. Teknologi EOR yang memanfaatkan CO2 untuk huff and puff telah memberikan dampak positif pada reservoir.
Selain itu, Pertamina juga akan melakukan kegiatan injeksi CO2 di Lapangan Sukowati, Jawa Timur, untuk meningkatkan produksi minyak dan gas sekaligus berpotensi menyimpan CO2.
Dia mengatakan penerapan sistem yang disebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) itu sempat mendapatkan penolakan dari rumah sakit karena khawatir mengurangi pendapatan.
“Ini (BPJS KRIS) sempat tertunda setahun. Karena banyak yang protes dari rumah sakit. Ya wajar, karena mereka untungnya jadi berkurang,” kata Budi dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, dikutip Rabu, (7/8/2024).
Budi mengatakan beberapa rumah sakit bahkan sempat berencana memutus hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Budi kemudian merayu agar mereka kembali.
“Jangan mikirin profit aja, boleh enggak kita pendekatannya melihat dari sisi masyarakat,” kata Budi.
Untuk meyakinkan rumah sakit, Budi mengatakan Kemenkes melakukan uji coba di rumah sakit milik kementerian. Ternyata hasil dari uji coba itu memuaskan. Tingkat keterisian tempat tidur, kata dia, ternyata tidak bertambah karena penerapan KRIS ini.
Budi mengatakan yang lebih penting adalah dengan penerapan sistem ini, pelayanan kepada pasien akan semakin baik. Dia mengatakan sistem KRIS mewajibkan rumah sakit untuk menyediakan ruang rawat inap dengan 12 standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Di antaranya jumlah pasien yang dirawat maksimal 4 orang, kamar mandi harus di dalam kamar, dan ruangan harus berpendingin udara.
“Sebenarnya untuk masyarakat baik sekali,” kata dia.
Presiden Joko Widodo resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres 59/2024 dan menggantikannya dengan KRIS. Sistem ini ditargetkan akan diterapkan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.
