DETIK-BLOG

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor yang merupakan berbau kolonial Belanda ditengarai bisa menimbulkan aksi vandalisme. Hal ini disampaikan Sejarawan J.J Rizal melalui akun Instagram resmi dirinya, Kamis (15/8/2024). 

“Menurut saya pernyataan presiden berpotensi membahayakan upaya-upaya penyelamatan bangunan bersejarah,” ungkapnya. 

Dia menambahkan selama ini bangunan-bangunan bersejarah sering menjadi objek vandalisme. Padahal, pemerintah sudah melindungi seluruh bangunan sejarah melalui UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. 

Dia juga mengatakan bangunan dari era kolonialisme bukan berarti menceritakan sejarah kolonial, tapi juga membahas nilai-nilai yang jauh lebih penting. 

“Dalam bangunan bersejarah dari masa lalu ada nilainya. Misalkan gedung STOVIA, itu menjelaskan juga tokoh-tokoh yang jadi pioner kebangkitan nasional. Bahkan bukan hanya menyangkut nasionalisme, tapi juga sejarah sains,” kata Rizal. 

Sejarah mencatat aksi vandalisme terhadap bangunan bersejarah bukan isapan jempol belaka. Bahkan berulangkali terjadi di Indonesia. Parahnya lagi aksi itu dicetuskan oleh pemimpin negara. Salah satu yang paling tragis adalah penghancuran rumah di Jl. Pegangsaan Timur No.56. 

Pada 1945, rumah tersebut jadi saksi bisu sejarah bagaimana orang-orang Indonesia berkumpul untuk menyaksikan kemerdekaan. Namun, kini rumah tersebut tak ada lagi jejaknya. Penyebabnya dihancurkan Presiden Soekarno. 

Adolf Heuken dalam Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI (2008) menceritakan, sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno memerintahkan agar rumah itu dihancurkan. Alasannya sepele: hanya karena dia sering berdebat dengan istrinya Fatmawati. 

Selain kasus rumah, Soekarno yang anti-kolonialisme juga menggusur beberapa bangunan kolonial lain, sebut saja Benteng Fredrik Hendrik. Benteng tersebut dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda.

Namun, akibat Soekarno tak suka kolonialisme masih eksis, dia menghancurkan benteng tersebut tanpa sisa. Dia tak ingin orang Indonesia merasa rendahan.  Tanah kosong itu kemudian menjadi tempat berdirinya Masjid Istiqlal. 

Aksi penghancuran bangunan bersejarah juga pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Namun, alasan Soeharto menghancurkan gedung bersejarah lebih didasari oleh alasan fungsional dan ekonomi. Sebut saja seperti bangunan Societeit Harmonie. 

Dahulu, bangunan tersebut jadi lokasi orang Belanda mencari hiburan. Di sana lengkap hotel dan restoran. Bahkan, disebut-sebut menjadi salah satu bangunan tergemah pada masanya. 

Namun, ketika Indonesia merdeka, bangunan tersebut difungsikan sebagai sarana perwujudan kemerdekaan. Di Hotel Des Indes, yang berada di kompeks Societeit Harmonie, pernah digunakan untuk Perjanjian Roem-Royen 1949.

Sayang, bertahun-tahun, bangunan eks-Societeit Harmonie kemudian dihancurkan Presiden Soeharto pada 1985. Tujuannya adalah pelebaran jalan. Alhasil, bangunan bersejarah itu tak lagi bisa disaksikan. Kini, bekas tanah Societeit Harmonie, berubah menjadi jalan dan pertokoan. 

Kas138

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato terakhir di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jumat (16/8/2024). Ini terkait Sidang Tahunan MPR-DPR RI di mana ia memang menyampaikan pidato kenegaraan.

Namun ada yang menarik dalam momen itu, di mana presiden-presiden pendahulunya tak hadir dalam agenda jelang perayaan kemerdekaan RI ke-79 itu. Antara lain Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan Megawati dipastikan akan hadir. Namun, dari pantauan CNBC Indonesia di lapangan, ia tak terlihat.

Belum diketahui kenapa ini terjadi. Namun, wartawan sempat menanyakan ke politikus PDIP Aria Bima sebelum pembukaan sidang dilakukan di MPR/DPR.

“Saya belum tahu kepastiannya. Kalau dalam kondisi yang sehat pasti beliau hadir,” ujarnya menyebut soal kehadiran Megawati.

Sementara itu, ketidakhadiran SBY sendiri sudah tersebar sebelumnya. Dikatakan bahwa SBY memang berhalangan hadir meski tak ada info detil.

Kas138

INA Digital jadi salah satu yang jadi pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya dalam sidang tahunan. Dia menyebut layanan pemerintah berbasis digitalisasi akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Indonesia.

“Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” kata Jokowi, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024).

INA Digital diluncurkan pada Mei lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas menjelaskan penggunaan platform tersebut akan dimulai pada September mendatang.

Saat peluncuran, seluruh uji coba tengah dilakukan. Pengujian dilakukan dari sistem aplikasi dari masing-masing kementerian.

“Jadi sekali lagi ini launching INA Digital-nya dan nanti mulai Single Sign On (SSO) penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing,” kata Azwar Anas saat ditanya wartawan.

SSO atau INA Pass merupakan teknologi yang membuat pengguna jaringan mengakses aplikasi hanya menggunakan satu akun pengguna. Nantinya penggunaan akan Nomor Induk Kependudukan untuk menghubungkan sejumlah layanan aplikasi.

Sementara itu, IKD atau KTP Digital menjadi bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola Perum Peruri. Identitas ini akan dimiliki semua masyarakat, namun tidak akan menghapus keberadaan E-KTP yang sudah ada.

Baru sekitar 9 juta masyarakat yang telah memiliki IKD. Jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan total penduduk yang mencapai 279 juta orang.

Kas138

Sebuah laporan terbaru menyebutkan akan ada model Air dalam jajaran iPhone 17 yang diluncurkan tahun depan. Ini bakal jadi model peralihan antara versi Standard dan Pro.

Laporan itu merupakan informasi Mark Gurman dari Bloomberg. Dia menyebutkan iPhone 17 Air sebagai model in-between antar dua versi tersebut dan memenuhi keinginan calon pembeli.

Air bakal diperuntukkan untuk orang dengan perangkat yang disebut lebih keren dari iPhone standard. Namun di sisi lain juga tidak membutuhkan spek handal pada model Pro, dikutip dari Mac Rumors, Rabu (14/8/2024).

Begitu juga dari segi harga. iPhone 17 Air dijual lebih mahal dari versi Standard dan murah dari versi Pro.

Namun iPhone 17 Air tidak akan menambah model baru dari jajaran ponsel tersebut. Melainkan akan menggantikan versi Plus.

Apple dilaporkan akan memberikan tampilan Air yang cukup berbeda dari Plus. Misalnya Dynamic Island dan layar yang lebih kecil dari model Plus.

Dengan peluncuran Air, maka versi Plus bakal ditutup pada seri iPhone 16 jika masih meneruskan jajaran varian serupa dari iPhone 15. iPhone 16 diperkirakan akan segera diluncurkan pada 2024 mendatang.

Penghapusan satu varian dalam iPhone sebenarnya hal yang biasa. Misalnya versi Mini pada iPhone 12 dan iPhone 13 yang sekarang sudah tidak tersedia lagi.

Gurman juga memperkirakan performa Apple akan mulai membaik tahun depan. Salah satunya karena didorong dengan kemunculan versi Air pada jajaran iPhone 17 mendatang.

Kera4d

Otoritas Jasa Keuangan mencatat profil risiko kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi dan rumah tangga.

Hal ini disebabkan bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data OJK, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, atau jauh di atas rata-rata industri. Secara bulanan, angka ini sudah turun, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

“Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, menurut Dian, kenaikan NPL kredit UMKM telah dapat diprediksi sebelumnya dan sudah dimitigasi oleh perbankan melalui pembentukan cadangan yang cukup, sehingga tingkat rasio NPL UMKM masih tergolong dalam level yang masih dapat dikelola oleh bank. 

Pun rasio kredit dalam risiko atau loan at risk (LAR) UMKM tercatat sebesar 13,50% Juni 2024, turun dari sebulan sebelumnya 13,38%. Angka tersebut semakin mendekati level sebelum pandemi, sebesar 12,74% pada Desember 2019.

“Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas kredit UMKM akan tetap terjaga bahkan membaik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak,” imbuhnya.

Satu bank jumbo yang fokus pada kredit UMKM adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NPL bank berada di posisi 3,05% per Juni 2024. 

Direktur UtamaBRISunarso mengatakan posisiNPL kreditUMKM BRI masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Namun begitu, BRI tetap menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tren kenaikan NPL UMKM di perbankan nasional. Sunarso mengatakan caranya adalah jangan memaksakan diri untuk tumbuh di segmen tersebut.

“Karena begitu kita kasih kredit, [setelah] tiga bulan macet. Kasih kredit, [setelah] enam bulan macet. Itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

BRI, kata Sunarso, akan tetap menyalurkan kredit ke segmen UMKM pada sisa tahun berjalan. Akan tetapi hal itu dilakukan secara selektif. 

Emiten bersandi BBRI ini akan memperketat kriteria penerima kredit dan menyeleksi portofolio kredit yang sudah ada. 

Sunarso mengatakan antisipasi penurunan kualitas kredit NPL dilakukan dengan cara restrukturisasi. Langkah ketiga, jika kredit bermasalah tidak bisa direstrukturisasi, BRI terpaksa akan melakukan hapus buku atau write off.

“Di situlah cadangan berbicara, seberapa kuat kita punya cadangan. Sekarang candangannya BRI terhadap NPL itu, lebih dari dua kali. Jadi itu cukup, kalau misal dilakukan write off atau hapusbuku,” imbuh Sunarso.

Kalangan pengusaha buka suara soal kekhawatirannya mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sebagaimana diketahui aturan ini salah satunya memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengintip isi rekening bernilai Rp 1 miliar.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Siddhi Widyaprathama menilai peraturan ini terlalu berorientasi memberikan tanggung jawab transparansi rekening, kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Menurut dia, tanggung jawab transparansi seharusnya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak.

“Peraturan ini lebih menyasar ke lembaga jasa keuangan dan pendukungnya,” kata Siddhi dikutip Rabu, (14/8/2024).

Siddhi khawatir dengan pemberian beban tanggung jawab ini, pihak perbankan justru akan menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi pelanggaran. Padahal, kata dia, pihak perbankan hanya berupaya melayani nasabahnya secara baik.

“Secara umum pelaku perbankan mencoba memuaskan customernya, dia tidak bermaksud apa-apa. Tapi dia tidak tahu kondisi deposan itu sebenarnya tidak jujur terkait pajaknya, tentu bank secara tidak langsung akan terbawa,” kata dia.

Siddhi menilai apabila peraturan ini bertujuan untuk penegakan hukum, beban transparansi seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak, bukan lembaga keuangan. “Intinya di sini target utamanya adalah penegakan hukum kepada wajib pajaknya,” kata dia.

Siddhi mengatakan selain masalah beban tanggung jawab itu, dirinya juga menyoroti soal jaminan keamanan data para wajib pajak. Menurutnya, teknologi informasi di Indonesia memang sudah maju. Namun, publik tidak bisa menutup mata soal banyaknya kasus-kasus kebocoran data yang dikelola pemerintah.

“Informasi keuangan sangat sensitif, ini menyangkut hak asasi dan menyangkut harga diri seseorang, ini harus betul-betul dijaga,” kata Siddhi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan PMK 47/2024. Aturan ini merupakan revisi dari PMK 70 Tahun 2017 yang mengatur hal serupa.

Dalam aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengintip rekening yang berisi uang Rp 1 miliar. Pada aturan sebelumnya, rekening yang bisa diintip sebesar Rp 200 juta.

Selain itu, dalam pasal 7 PMK tersebut disebutkan pihak lembaga jasa keuangan juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap Rekening Keuangan yang agregat saldo atau nilai rekening keuangannya melebihi US$ 250.000.

Pihak-pihak yang melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi Ditjen Pajak mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut, akan kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga transaksi di perbank.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Asosiasi Hukum dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif terkait kebijakan ini. Sebab, kata dia, tidak semua pengusaha mampu mengakses layanan konsultan pajak.

“Yang perusahaannya sudah punya level dia tidak sulit, tinggal komunikasi dengan konsultan pajaknya,” kata dia.

“Namun kalau pengusaha yang menengah ke bawah ini kan hanya menimbulkan ketakutan, jujur saja kalau sudah masalah pajak kita ‘kedinginan’ karena tidak paham regulasi,” kata dia melanjutkan.

PT Pertamina (Persero) telah berhasil memulai proyek percontohan untuk penerapan teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di beberapa lapangan migasnya.

SVP Technology Innovation PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menjelaskan pada 2022 lalu, pihaknya berhasil melaksanakan proyek CCUS dengan menginjeksikan C02 di Lapangan Pertamina EP Jatibarang Field, Indramayu, Jawa Barat. Adapun, penerapan teknologi CCUS ini diharapkan dapat meningkatkan produksi melalui penerapan CO2 Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Sebagai contoh di lapangan Jatibarang, itu kita berhasil menaikkan produksi di sumur yang kita evaluasi tersebut, naik hingga tiga kali lipatnya,” kata Oki dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, saat ini Pertamina juga tengah mengerjakan proyek injeksi CO2 yang lebih besar di lapangan Sukowati Jawa Timur, sebagai upaya peningkatan produksi minyak. Diharapkan injeksi di lapangan ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

“Jadi di sana akan ada injeksi interval. Jadi ada sumur injeksi, dan kemudian ada sumur produksi. Jadi harapannya ini bisa terwujud,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengatakan implementasi CCS/CCUS di Indonesia dapat mendukung peningkatan produksi migas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dia mengatakan, Pertamina akan memainkan perannya sebagai pemasok energi nasional yang berkelanjutan. Pertamina juga sekaligus memberikan solusi pengurangan karbon dan meningkatkan perekonomian serta multiplier effect lainnya.

“Pertamina siap dan berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya negara sebagaimana terangkum dalam Peta Jalan NZE kami. Peta jalan ini dilandasi oleh 3 pilar strategis utama, yaitu dekarbonisasi pada aset yang ada, pengembangan bisnis energi ramah lingkungan, dan inisiatif negatif karbon seperti CCUS & Nature-Based Solutions (NBS),” ujar Nicke beberapa waktu lalu.

Menurutnya, peran Pertamina dalam pelaksanaan operasi CCUS telah ditunjukkan dengan injeksi CO2 di Lapangan Pertamina EP-Jatibarang, Jawa Barat. Teknologi EOR yang memanfaatkan CO2 untuk huff and puff telah memberikan dampak positif pada reservoir.

Selain itu, Pertamina juga akan melakukan kegiatan injeksi CO2 di Lapangan Sukowati, Jawa Timur, untuk meningkatkan produksi minyak dan gas sekaligus berpotensi menyimpan CO2.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui rencana pemerintah menerapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa kelas tak semudah membalik telapak tangan.

Dia mengatakan penerapan sistem yang disebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) itu sempat mendapatkan penolakan dari rumah sakit karena khawatir mengurangi pendapatan.

“Ini (BPJS KRIS) sempat tertunda setahun. Karena banyak yang protes dari rumah sakit. Ya wajar, karena mereka untungnya jadi berkurang,” kata Budi dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, dikutip Rabu, (7/8/2024).

Budi mengatakan beberapa rumah sakit bahkan sempat berencana memutus hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Budi kemudian merayu agar mereka kembali.

“Jangan mikirin profit aja, boleh enggak kita pendekatannya melihat dari sisi masyarakat,” kata Budi.

Untuk meyakinkan rumah sakit, Budi mengatakan Kemenkes melakukan uji coba di rumah sakit milik kementerian. Ternyata hasil dari uji coba itu memuaskan. Tingkat keterisian tempat tidur, kata dia, ternyata tidak bertambah karena penerapan KRIS ini.

Dia mengatakan semasa pandemi Covid, rumah sakit melakukan penambahan ruangan maupun tempat tidur. Ketika pandemi telah berlalu, banyak ruangan itu kosong tak berpenghuni. Selain itu, kata dia, penerapan KRIS di RS Kemenkes ternyata juga tetap menguntungkan.

“Bisa kok, kita tetap untung,” ungkap dia.

Budi mengatakan yang lebih penting adalah dengan penerapan sistem ini, pelayanan kepada pasien akan semakin baik. Dia mengatakan sistem KRIS mewajibkan rumah sakit untuk menyediakan ruang rawat inap dengan 12 standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Di antaranya jumlah pasien yang dirawat maksimal 4 orang, kamar mandi harus di dalam kamar, dan ruangan harus berpendingin udara.

“Sebenarnya untuk masyarakat baik sekali,” kata dia.

Presiden Joko Widodo resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres 59/2024 dan menggantikannya dengan KRIS. Sistem ini ditargetkan akan diterapkan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.

Meski Indonesia tengah dihadapkan oleh situasi ekonomi yang sulit, seperti halnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut perdagangan dalam negeri justru masih memiliki banyak potensi.

“Jadi yang dibilang situasi lagi jelek, Indonesia ini menurut kami dari Hippindo, berdasarkan laporan anggota, mereka malah banyak buka toko. Artinya, masih banyak potensi dari perdagangan dalam negeri,” kata Budihardjo saat ditemui usai membuka acara JITEX di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Untuk itu, menurutnya perlu diperkuat pasar dalam negeri, dengan cara memberikan wadah untuk para pelaku usaha memasarkan dagangannya. Seperti dibuatkan pameran-pameran yang juga didukung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“JITEX ini kan didukung pemerintah DKI Jakarta. Pada satu pameran itu akan timbul transaksi, uang berputar terus seperti bola salju. Itulah yang menghidupi Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budihardjo menilai pemerintah harus lebih melonggarkan kebijakan untuk pelaku usaha. Sebab, kata dia, banyak pelaku usaha yang justru pada akhirnya merasa terkekang dan kehabisan modal hanya untuk mengurusi perizinan yang tidak penting.

“Jadi resesi global di Indonesia nih karena ada kita mengikat diri kita sendiri dengan banyak peraturan. Mau dagang diatur ini itu, sehingga yang mau dagang itu kehabisan modal hanya untuk ngurusin yang nggak penting. Akhirnya karena peraturan itu membuat kita mati sendiri,” tukas dia.

“Seharusnya dilepaskan dulu, biar di situasi lagi begini tuh berdagang dengan bebas, dengan enak. Tapi tentunya tetap mematuhi keamanan dan keselamatannya. Jadi tetap ada aturan yang dicek pemerintah,” sambungnya.

Meski kondisi pasar dalam negeri disebutnya baik-baik saja dan cenderung baik, Budihardjo menyebut pelaku usaha yang berdagang barang impor kini kesulitan, karena adanya aturan pembatasan impor ilegal. Menurutnya, pemerintah juga harus mencarikan solusi untuk pedagang-pedagang yang sebelumnya berjualan barang impor ilegal.

“Pengusaha-pengusaha yang beli barangnya dari impor memang kini kesulitan, karena ada penertiban impor ilegal. Jadi kan mereka kasihan juga ya. Nah ini harus dicari solusi, karena mereka mau berjualan barangnya nggak ada. Mereka kan jualan harus punya stok, stoknya itu harus diadakan oleh pemerintah, dengan cara mengimpor yang legal, produksi dalam negeri dan/atau Made in Indonesia,” ucapnya.

Adapun alasan pemerintah harus turut membantu pedagang tersebut, katanya, karena pedagang-pedagang itu bukanlah produsen yang bisa membuat produknya sendiri. Sehingga perlu diarahkan mereka untuk mengisi stoknya dengan produk buatan lokal, supaya mereka tidak lagi menjual barang impor ilegal.

“Mereka kan hanya bisanya menjual barang, bukan bikin barangnya. Banyak yang berdagang seperti itu. kalau bikin barang kan di pabrik,” tukasnya.

Data Ekonomi RI Terbaru: Melambat

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal II/2024 yang melambat, dengan tumbuh 5,05% secara tahunan (yoy) dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,11% yoy.

Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% pada kuartal II-2024 lebih rendah sejak pandemi Covid-19 pada 2020.

Saat pandemi tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan II mengalami kontraksi hingga 5,23%.

Pada kuartal II-2024, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Tingginya konsumsi rumah tangga selama April-Juni 2024 dibantu oleh long weekend pada Mei dan Juni. BPS melihat adanya peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur tersebut.

The Fed diprediksi akan memangkas suku bunga selama dua kali di semester 2 tahun 2024. Hal ini pun diiringi dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) meski tidak terlalu banyak.

Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas Rangga Cipta mengatakan Fed Fund Rate akan dipotong sebanyak dua kali pada paruh kedua tahun ini. Masing-masing pemotongannya sebesar 25 basis poin (bps).

“Fed at least mungkin ya di second semester bisa cut sebanyak 2 kali 25 basis poin. Memang melihat perkembangan terakhir risikonya adalah keuntungan Fed cut lebih banyak dan lebih cepat,” ucap Rangga dalam Mandiri Sekuritas Market Outlook di Jakarta, Rabu, (7/8/2024).

Sementara Bank Indonesia (BI) diproyeksikan hanya akan memangkas suku bunga sebanyak 1 kali pada tahun ini. Adapun besarannya sebanyak 20 basis poin.

“Tetapi memang kemungkinannya adalah bisa lebih besar kalau Amerika mengalami resesi atau hardening. Tahun depan kita ekspektasi BI yang akan memangkas mungkin lebih besar, karena tadi kita melihat rupiah ada ruang pemuatan yang lebih signifikan,” kata Rangga.

Penurunan suku bunga ini disebabkan oleh tanda-tanda perlambatan ekonomi AS. Meski demikian, ihwal pemangkasan ini masih dibayangi beberapa risiko lain.

Diketahui, risiko ekonomi akan meningkat di penghujung tahun, terutama dipengaruhi oleh pemilihan umum di Amerika Serikat. Menurut Rangga, hasil pemilu ini sangat penting karena dapat mempengaruhi stimulus ekonomi yang besar di Amerika, yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonominya.

“Kalau kandidat yang menang nanti di Amerika masih akan mempertahankan stimulus di sekalian agresif, ini berarti momentum pertumbuhan di Amerika akan tetap tinggi,” ujar Rangga.

Hal ini dapat menyebabkan inflasi tetap tinggi dan mengurangi ruang untuk kebijakan moneter yang ketat. Rangga juga menyebutkan bahwa potensi resesi di Amerika semakin nyata, dengan beberapa data terbaru menunjukkan pemburukan ekonomi yang cepat.

“Orang yang tadinya narasinya higher for longer sekarang sudah switch menjadi potensi resesi yang meningkat,” tambahnya.

Potensi resesi ini membawa dampak ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, penurunan suku bunga dapat menguntungkan. Akan tetapi kontribusi ekonomi Amerika yang sekitar 20% terhadap ekonomi global berarti jika Amerika mengalami masalah, negara lain, termasuk Indonesia, juga akan terdampak.

“Ekspor kita ke Amerika itu sekitar hampir 10%, paling nggak itu ada direct impact,” jelas Rangga.

Rangga juga memberikan pandangan mengenai nilai tukar rupiah. Menurutnya, semester kedua tahun ini, rupiah seharusnya akan lebih kuat.

“Di kuartal 3 mungkin rupiah bisa membuat bawah Rp16.000, ya mungkin kisaran Rp 15.900,” prediksi Rangga.

Namun, ia juga memperingatkan bahwa pada kuartal 4, rupiah mungkin akan kembali tertekan karena faktor-faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bisa kembali ke kisaran Rp16.000.