Partai Buruh merespons keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat Pilkada. MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Putusan tersebut merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Hal ini pun menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal bisa mengubah konstelasi politik terutama untuk Pilkada Jakarta. Said Iqbal mengatakan pihaknya membuka peluang untuk mendukung Anies Baswedan menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024-2029.
“Artinya sekarang dengan keputusan MK konstelasi politik berubah. ada 5 parpol yang belum menentukan suara yaitu PDIP, Partai Buruh, Hanura, PKN (Partai Kebangkitan Nusantara), Ummat. Peluang ada di situ,” ungkap Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/8/2024).
Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Meski begitu, menurutnya kunci Anies bisa maju di Pilgub Jakarta 2024 adalah PDIP. PDIP memiliki suara cukup banyak di Jakarta. Apabila PDIP mengajak Partai Buruh bergabung ke koalisi untuk mengusung Anies, dia mengaku siap.
“Untuk mendukung Pak Anies diajak atau tidak karena suara kita tidak banyak cuma satu koma sekian persen. Kuncinya ada di PDIP,” bebernya.
Said Iqbal menuturkan alasannya untuk siap mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta kali ini. Dia tidak ingin demokrasi di Jakarta hilang karena ulah partai politik.
“Jadi yang kami dukung bukan hanya Pak Anies tetapi demokrasi yang dibajak partai politik. Bagi Partai Buruh demokrasi di DKI Jakarta salah satu contoh suara rakyat dilawan partai politik,” sebutnya.