Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Misbakhun mengemukakan ketidaksetujuannya soal rencana penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dengan skema injeksi finansial.
Dia memahami kekhawatiran Presiden Prabowo karena masalah ini menyangkut industri tekstil nasional dan Sritex memiliki tenaga kerja yang besar. Namun, Misbakhun menilai pengertian menanggung Sritex itu tidak harus soal finansial.
“Pertolongan dan bantuan negara itu kan tidak mesti harus dalam bentuk, ‘oh di injeksi uang’ kan tidak, bisa juga dalam bentuk satu, melakukan aturan-aturan yang bisa membantu dia, membantu dia keluar dari situasi kesulitan keuangan. Karena apa? Proses kepailitannya, proses kepailitannya kan sudah berjalan. Dia mengalami kegagalan kan hanya karena satu tagihan,” papar Misbakhun, selepas menghadiri pembukaan ISEF 2024, Rabu (30/10/2024).
Menurutnya, negara bisa hadir dalam berbagai bentuk dan dia percaya pemikiran Presiden Prabowo luar biasa.
“Jangan dianggap karena yang memberikan komentar Bapak Presiden, seakan-akan negara itu harus membantu dalam bentuk keuangan,” katanya. Bahkan, dia mengatakan bail out pemerintah bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan Sritex melakukan restructuring kredit. Dia menilai restrukturisasi bukan bantuan negara, tetapi keberpihakan negara.
Misbakhun pun menolak ketika komentarnya diartikan bahwa DPR tidak mendukung penyelamatan Sritex. Menurutnya, semua pihak harus memahami bentuk dari bail out atau bantuan keuangan yang akan dijalankan pemerintah.
“Bukan. Bukan masalah bail outnya, mekanismenya apa? Kalau misalnya Jiwasraya, negara pemegang saham. Ini kan negara bukan pemegang saham,” kata Misbakhun.
Misbakhun mengaku dirinya telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia berharap kondisi yang dialami oleh Sritex tidak berlanjut ke pabrik lainnya.