Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadakan rapat kerja untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini mengatakan Badan Legislasi DPR RI telah melakukan penyempurnaan konsep RUU BUMN ini. Dengan demikian Komisi VI secara resmi diberi mandat untuk membahas RUU ini lebih lanjut pada rapat paripurna 23 Januari 2025.
“Kami akan segera membentuk panitia kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan RUU ini. Komisi VI dan BUMN juga berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam proses legislasi ini,”ungkap Anggia, di Gedung DPRI RI, Jakarta, Kamis, (23/1/2025).
Dalam paparannya, Anggia menyebut terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN tersebut, di antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya akan mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan regulasi.
Selain itu, akan ada beberapa poin yang menegaskan soal pembentukan anak usaha BUMN, seperti definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan, pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, RUU ini juga akan membahas soal kompetensi sumber daya manusia (SDM). Adapun bahasannya mencakup peluang kerja bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.
DPR bersama Kementerian pun akan membahas soal penentuan kriteria privatisasi dan mekanismenya, dan kewajiban tanggung jawab sosial BUMN yang mencakup pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.
“Selain itu, RUU ini juga menekankan pada pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik, termasuk pengawasan eksternal oleh akuntan publik serta pembentukan komite audit dan pengawasan internal,” tutur Anggia.
sebagai informasi, revisi UU BUMN telah bergulir di DPR sejak 2016 dan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020-2024. Akan tetapi hingga akhir tahun kemarin pembahasan mengenai RUU tersebut mandek karena rancangan revisi belum diserahkan kepada pemerintah untuk penyusunan DIM.