Komisi VI DPR RI menanyakan terkait akar dari ketersediaan minyak goreng yang setiap tahun selalu menjadi masalah kepada ID Food saat RDP di Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (24/5/2025).
“Pak Dirut, sejak reformasi, salah satu komitmen yang selalu bermasalah minyak goreng,” ucap Wakil Ketua Komisi VI yang juga politikus Golkar, Nurdin Halid.
Padahal, sambungnya, minyak goreng adalah cabang produksi yang penting untuk negara.
Direktur Utama ID Food Ghimoyo pun menerangkan, persoalan mengenai minyak goreng salah satunya adalah masih belum jelasnya pelaksanaan Domestic Market Obligation atau DMO alias kewajiban pemenuhan domestik.
“Cuma yang jadi kendala, DMO itu tidak ada kuantitasnya dan tidak ada jelas itu akan ke mana. Ini yang akan kita beresin,” ucap Ghimoyo.
Pelaksanaan yang saat ini masih belum terang akan diselesaikan oleh ID Food agar persoalan minyak goreng bisa terselesaikan. Khususnya soal ketersediaan dan distribusi sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan maksimal.
“Sebagian, kita sudah tahu, bakalan ada DMO dari PT ini. Tapi kita tidak tahu itu sebetulnya alokasinya ke perusahaan mana. Jadi ini salah satu yang akan menyebabkan Minyakita itu akan sulit untuk kita distribusi tepat waktu,” ucap Ghimoyo.
Maka dari itu ia meminta agar DPR RI turut mendorong pihak terkait yakni dari Kementerian Perdagangan agar bisa membuat pelaksanaan DMO lebih terang lagi.
“Butuh juga dukungan dari Bapak-Bapak Dewan, bagaimana caranya supaya, yang berkompeten di Departemen Perdagangan, itu harus ditunjuk, kewajiban dia itu, akan diserahkan kemana (distribusi DMO),” kata Dirut ID Food yang baru saja ditunjuk.