Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan anggota blok Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS.
Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).
Sebetulnya, pada 2023 silam Indonesia telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung, namun respons yang diberikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah untuk mengkaji terlebih dahulu manfaatnya, dan menyatakan tak ingin tergesa-gesar.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi membenarkan tawaran itu sempat masuk ke Indonesia. Namun, kala itu Indonesia masih memegang prinsip kekuatan penyeimbang dalam neologisme MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia sebagai anggota G20.
“Indonesia dulu pernah ditawari untuk masuk, untuk nambah satu lagi I kan. Tapi kan kita memang posisinya seperti di G20, kita kan middle power, di tengah. Makanya ada istilah MIKTA itu adalah menjaga itu,” kata Edi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
“Supaya kita itu selalu bisa menjadi connectors, bisa menjadi jembatan antara semua blok,” tegasnya.
Namun, kini prinsip non blok yang dianut pemerintahan Presiden Prabowo adalah sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan UU Nomor 37 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.
Edi mengatakan, hal ini yang juga menjadi landasan ekonomi terbuka Indonesia saat ini, yaitu untuk aktif dan terbuka secara bebas di dalam berbagai blok yang ada di Indonesia demi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Karena tadi saya katakan ekonomi kita terbuka dan kita berpegang pada kebijakan yang sudah mengakar bahwa kita harus bebas. Bebas tidak berarti netral. Bebas artinya kita bisa memilih siapapun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik,” tegas Edi.
Meski begitu, Edi menekankan hingga kini pemerintah Indonesia belum menuntaskan perhitungan manfaat apa saja yang bisa dicapai Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi dengan bergabung ke BRICS.
Namun, ia menekankan dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum dunia, maka akan semakin memperluas peluang Indonesia untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dari sisi ekspor serta menyerap sebanyak-banyak investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Prabowo.
“Karena kalau di ekonomi, kita bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi, supaya kita bisa menaikkan target pertumbuhan kita, apalagi sampai 8%,” ungkap Edi.