Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto.
Pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, tak resah melihat duet baru Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tampil baik di Japan Open 2025. Andai Fajar/Fikri dipatenkan pun, Rian mengaku tak masalah.
Saat ini, Rian memang sedang terpisah sementara dari Fajar di dua turnamen yakni Japan Open dan China Open 2025. Duet Fajar/Fikri pun kini terbilang sementara karena memang sedang ditinggal pasangan masing-masing.
Rian memutuskan rehat sejenak dari turnamen internasional karena menemani sang istri yang menjalani proses lahiran. Sedangkan partner Fikri yakni Daniel Marthin tengah cedera.
Karena itu, duet Fajar/Fikri muncul dan sejauh ini cukup tampil apik di Japan Open 2025. Mereka pun kini telah lolos ke babak perempatfinal di ajang yang memiliki level Super 750 tersebut.
1. Tak Masalah
Rian sendiri sempat memuji performa apik dari Fajar/Fikri. Bahkan ia sendiri tidak merasa khawatir jika seandainya nanti ada wacana Fajar/Fikri dipatenkan.
“Kan kita ke depan enggak ada yang tahu kan. Entah itu mereka ke depannya bakalan lanjut atau enggak ya itu tergantung dari pelatih juga,” ucap Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Jumat
“Yang penting, ya dari pribadinya masing-masing harus kerja keras lagi lah. Supaya prestasinya lebih bagus lagi,” tambah Rian.
Namun, terkait pemisahan sementara ini, Rian menilai efeknya cukup baik. Terutama bagi Fajar, agar sang partner tersebut bisa merasakan kesegaran dengan turun bertanding bersama pemain lain.
“Dalam menjalankan program komunikasi internal pada perusahaan energi dan pertambangan, kami menghadapi berbagai tantangan,” kata Internal Communication Manager PT PHE Anggadewi Widyastuti dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Namun, lanjut dia, departemen komunikasi internal PHE tidak hanya menyebarkan informasi atau kebijakan perusahaan secara internal, tetapi juga membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan budaya perusahaan yang positif.
“Ini menjadikan setiap karyawan sebagai bagian dari perusahaan,” ucapnya.
Anggadewi menerima penghargaan bersama para pemimpin dan juga praktisi Public Relations (PR) lainnya, yaitu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas , Prof. Dato’ Sri Dr Syed Arabi Bin Syed Abdullah dari International Islamic University Malaysia, Boy Kelana Soebroto dari PT Astra International Tbk, serta Nurhayati Subakat dari PT Paragon Technology & Innovation dengan berbagai kategori.
Penghargaan diberikan dalam acara The Kuala Lumpur International PR Conference (KLIP) yang diselenggarakan oleh APRN, Institute of Public Relations Malaysia (IPRM), World Comm Malaysia and Global Alliance for Public Relations and Communication Management.
“Kami yakin ini dapat menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan keterlibatan karyawan agar terus berdedikasi kepada perusahaan dan membangun pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan,” tuturnya.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) adalah bagian dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas.
PHE berperan sebagai subholding upstream Pertamina, mengelola portofolio dan operasional di berbagai wilayah kerja (blok) baik di dalam maupun luar negeri, serta terlibat dalam kegiatan hilir migas dan layanan terkait.
PHE mengelola sejumlah wilayah kerja (blok) migas, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai subholding, PHE bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kegiatan hulu migas Pertamina, termasuk eksplorasi, eksploitasi dan produksi.
“Saya pikir itu langkah awal yang sangat, sangat penting,” kata Country Director ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh dalam diskusi yang diadakan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), Jakarta, Rabu.
Diskusi panel tentang bagaimana kebijakan industri dan ketenagakerjaan dapat meningkatkan ketahanan di Asia Tenggara itu juga melibatkan pembicara lain dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Sekretariat ASEAN.
Simrin menekankan ratifikasi konvensi penting dilakukan karena langkah tersebut akan disertai dengan paket layanan, pengembangan kapasitas hingga pengaturan kelembagaan untuk merundingkan berbagai hal tentang hal itu.
Ratifikasi juga perlu disertai dengan penetapan undang-undang hingga pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain untuk meninjaunya, sehingga hasil ratifikasi akan dapat dilihat secara nyata.
Dia mencontohkan bagaimana negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut kini memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik.
“Intinya adalah bagi negara-negara yang telah meratifikasi beberapa waktu lalu, mereka tidak hanya meratifikasi lalu melupakannya. Ratifikasi ini disertai dengan paket layanan, pengembangan kapasitas, dan pengaturan kelembagaan seperti badan tripartit tempat Anda merundingkan berbagai hal,” katanya.
Ratifikasi tersebut, kata dia, bukan sekadar deklarasi, tetapi ada juga pelaporan wajib terhadap konvensi yang telah diratifikasi yang diperiksa oleh komite ahli hingga LSM.
“Para pekerja, organisasi, atau bahkan bisnis dapat datang dan mengeluh dan mengatakan, pemerintah tidak melakukan ini, dan pekerja dapat berkata, ‘Oh, perusahaan ini atau sektor swasta ini tidak melakukan ini sesuai dengan konvensi-konvensi tersebut’,” katanya.
“Jadi, konvensi ILO memiliki kekuatan. Konvensi ini bukan sekadar deklarasi, melainkan berisi rekomendasi dan perangkat praktis yang dapat diadaptasi oleh berbagai negara anggota,” imbuh Simrin lebih lanjut.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, dia melihat pandemi COVID-19 sebagai salah satu faktor yang mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk mulai meratifikasi konvensi ILO, terutama konvensi nomor 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sejak 2020.
“Pandemi itu benar-benar memberikan dorongan besar, dan mereka menyadari betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan karena dampaknya yang dahsyat,” kata dia.
Kebutuhan untuk ratifikasi dinilai semakin mendesak karena para pengusaha dan rantai nilai manufaktur dinilai perlu memastikan para pekerja dapat bekerja dengan aman. “Hal itu menjadi mendesak, urgensinya terasa,” kata dia.
Direktur ILO itu juga tampak optimistis bahwa Indonesia akan segera meratifikasi konvensi tersebut dalam waktu dekat.
“Kita mungkin, sangat mungkin, melihat ratifikasi konvensi ini di Indonesia pada September, saya kira. Kita lihat saja nanti,” demikian katanya.
“Perkawinan anak ini luar biasa dampaknya. Untuk menjadi orang tua, untuk membentuk sebuah keluarga, butuh kesiapan,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, untuk membina sebuah keluarga diperlukan proses pengenalan karakter dari masing-masing pasangan calon pengantin yang membutuhkan waktu lama.
“Orang jaman sekarang baru kenal sebentar, lalu nikah, padahal pengenalan satu dengan yang lain butuh proses. Jangankan suami istri, yang bersaudara saja kecocokannya butuh bertahun-tahun. Jadi adaptasi dalam sebuah keluarga antara suami istri butuh waktu panjang,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Dalam mengedukasi kesiapan calon pengantin, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.
“Diedukasi sebagai ibu perannya apa, sebagai bapak perannya apa, yang paling penting ada ketersalingan. Saling memahami, menghargai. Bukan satu lebih oke dari yang lain, tapi bersama-sama,” kata Arifah Fauzi.
Perkawinan usia anak memiliki dampak negatif yang luas.
Selain risiko kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, bayi berisiko mengalami stunting dan berat badan lahir rendah, dan memicu masalah kesehatan mental.
Perkawinan anak juga berdampak anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, melanggengkan kemiskinan, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.
“Dengan ajang ini kita ingin membantu dan mendukung supaya ekosistem startup di Indonesia terus berkembang di tengah keadaan ekonomi yang semakin sulit,” ujar Chief of Group Digital Strategy PT Astra International Tbk Paul Soegianto.
Para peserta merupakan perusahaan-perusahaan rintisan alias startup dan para mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Mereka merancang sebuah inovasi produk yang dapat mengatasi masalah pada beberapa topik strategis seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, properti, dan kesehatan.
Selain itu, terdapat kategori Business Challenge untuk menyelesaikan studi kasus nyata yang diangkat dari tantangan yang dihadapi oleh Grup Astra.
“Mereka dituntut untuk mampu memberikan solusi bisnis dari isu masalah-masalah yang kita berikan, salah satunya permasalahan yang dihadapi Astra, seperti bidang infrastruktur, misalnya tantangan bisnis jalan tol, atau keuangan, bagaimana membuatnya lebih efisien dan menguntungkan,” kata Paul.
Dari 2.186 peserta Astranauts 2025, terpilih 20 finalis yang telah mempresentasikan karyanya di hadapan dewan juri yang kemudian ditetapkan menjadi enam pemenang.
Untuk kategori Startup Track, juara pertama diraih oleh BETA-UAS, disusul Molca Teknologi, dan Tax Point sebagai juara tiga.
BETA-UAS berinovasi dalam merancang dan membuat pesawat tanpa awak (UAS) untuk kebutuhan pemetaan, pemantauan, dan inspeksi.
Sementara untuk jalur mahasiswa Student Track, juara satu disabet oleh tim EV-OS DOR dengan inovasi BIOSTIMBOT, perawatan rumput pintar tanpa mesin pemotong atau bahan kimia, menggabungkan biosains (Bacillus lentus) dan IoT untuk pertumbuhan alami, efisien dan ramah lingkungan.
Dua pemenang kategori Student Track lainnya diraih SUMMON, dengan SANF Credit Agent, AI untuk pembiayaan multiguna dan analisis kredit; disusul Athena Team, dengan produk SANF SCOPE, mengelola data, menganalisis risiko, dan mengevaluasi keuangan dengan dokumen pintar, penilaian (scoring), dan mirror untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
Para pemenang Astranauts 2025 akan mendapatkan apresiasi berupa uang tunai senilai total ratusan juta rupiah, peluang untuk berkolaborasi dengan Grup Astra, serta akan menjadi bagian dari Astra Career Community yang berkesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen di Astra Career.
Kepala Kantor Cabang ASABRI Banjarmasin Danar Dwi Andanu menuturkan melalui inisiatif tersebut, pihaknya mengunjungi kunjungan satu per satu alamat pensiunan yang belum melakukan autentikasi rutin maupun belum melaporkan Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) secara berkala.
“Kami datang untuk mendengarkan, membantu dan menjadi sahabat (bagi para nasabah),” ujar Danar Dwi Andanu dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menyatakan Program LKPP yang dilaksanakan pihaknya diutamakan untuk kategori peserta pensiunan penerima manfaat khusus dengan memberikan dukungan kepada pensiunan yang tidak dapat melakukan autentikasi digital karena sakit agar dapat melakukan verifikasi identitas secara manual.
Selain itu, inisiatif tersebut juga diprioritaskan untuk pensiunan yatim piatu sebagai bentuk kepedulian perseroan terhadap keluarga prajurit yang gugur dengan memberikan dukungan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
Danar mengatakan layanan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab ASABRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang responsif, humanis dan tepat sasaran bagi pensiunan TNI, Polri dan ASN Kemhan/Polri serta keluarganya.
Ia menyampaikan Program LKPP juga menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu peserta yang dikunjungi oleh Kantor Cabang ASABRI Banjarmasin adalah Rusmilawaty, seorang warakawuri dari pensiunan prajurit TNI Alm Pelda (Purn) Guyang.
Karena sakit, ia tidak dapat melakukan autentikasi digital, sehingga melalui kunjungan LKPP, ASABRI tak hanya memverifikasi hak pensiun, tetapi juga memberi edukasi mengenai penggunaan aplikasi ASABRI Mobile dan ASABRI STAR.
“Ibu saya senang karena merasa diperhatikan. Terima kasih ASABRI telah datang membantu, karena kami kesulitan,” ujar putri Ibu Rusmilawaty.
Hal itu disampaikan Anwar pada acara Malaysia’s International Conference on Governance and Integrity 2025, di Putra Jaya, Malaysia, Selasa, untuk menekankan independensi lembaga peradilan di era kepemimpinannya.
“Saya ingin meyakinkan anda, setelah lebih dari dua setengah tahun menjabat, saya belum pernah berdiskusi dengan hakim manapun, bahkan satu kasus pun,” kata PM Anwar.
Anwar menyatakan dirinya berpegang teguh pada prinsip-prinsip independensi peradilan.
Ia menyadari ada kekhawatiran yang muncul soal independensi peradilan, dan ia mencermatinya, misalnya terkait adanya penundaan penunjukan pejabat peradilan, persepsi bahwa beberapa penunjukan untuk posisi kunci di lembaga peradilan mungkin agak dikompromikan, atau kandidat pejabat peradilan yang diproyeksikan.
Anwar menekankan bahwa semua persepsi itu tidak benar. Dia menyampaikan semua rekan di dunia hukum harus bekerja berdasarkan hukum dan fakta, bukan persepsi.
Menurutnya, biarkan persepsi menjadi urusan politisi. Dengan demikian pemerintahan dapat berlanjut.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa pada Selasa, dirinya juga berdiskusi dengan Majelis Raja-Raja. Namun dia menyatakan bahwa urusan pejabat peradilan menjadi ranah Majelis Raja-Raja.
Dia juga menegaskan tidak pernah ada kasus atau nama-nama tertentu yang dikompromikan dengan lembaga peradilan atau disampaikan kepada raja-raja Malaysia.
“Memang idealnya undang-undang ini dipecah, enggak jadi satu (dalam RUU Penyiaran). Ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang telekomunikasi, ada undang mungkin penyiaran digital sendiri, atau mungkin ada undang-undang mestinya selain keamanan cyber-nya,” kata Sukamta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Sukamta dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran Komisi I DPR RI bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sahabat Peradaban Bangsa (SPB), dan Asosiasi Konten Kreator Seluruh Indonesia (AKKSI).
Namun, dia mengkhawatirkan apabila undang-undang tersebut dipecah sendiri-sendiri maka produk legislasi tersebut tak kunjung disahkan sebab proses penyusunan suatu undang-undang memakan waktu yang tidak sebentar.
“Undang-Undang Penyiaran ini kita revisi sudah sejak 2012, sampai hari ini belum kelar, Pak. Sudah ganti zaman, ganti teknologi, sudah usang banget undang-undang (tahun) 2002. Saya khawatir kalau ini kami pecah, nanti pecahnya nggak jadi (undang-undang), Pak. Betul-betul enggak jadi,” ujarnya.
Untuk itu, Sukamta mengatakan demi kepraktisan maka tidak apa-apa jika sementara pengaturan terkait penyiaran maupun penyiaran digital digabung terlebih dahulu ke dalam RUU Penyiaran.
“Memang jadi agak ada pemaksaan soal definisi (penyiaran) misalnya, memang agak kami memaksakan, isinya juga mungkin nanti agak dipaksakan antara penyiaran berbasis terestrial, penyiaran OTT, kemudian ada tadi konten kreator,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengamini bahwa lebih baik pengaturan terkait penyiaran melalui gelombang radio frekuensi dan penyiaran melalui platform digital digabung terlebih dahulu dalam RUU Penyiaran.
“Undang-undang itu kan juga living document ya, Pak. Jadi, memang bilamana ke depannya dibutuhkan untuk pemisahan, ya bisa saja (nanti dipecah), tapi kalau tidak dimulai sekarang, nanti tidak ada ujungnya. Jadi, biar kami selesaikan ini (RUU Penyiaran), nanti ke depannya bisa ada penyempurnaan lagi,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR RI Junico Siahaan menilai pentingnya meredefinisi terlebih dahulu soal pemaknaan penyiaran itu dalam RUU Penyiaran, apakah sebatas pada penyiaran gelombang radio frekuensi atau mencakup pula platform digital.
“Karena kalau dibilang siaran, definisinya kan sebuah one-to-many. Sementara hari ini platform tidak merasa bahwa mereka menyiarkan. Jadi, ini kita harus re-definisi sampai ketemu betul-betul,” kata Nico Siahaan, sapaan karibnya, dalam rapat tersebut.
Sebab terlepas dari medium penyiarannya apakah melalui gelombang radio frekuensi atau platform digital, dia memandang secara substansi yang ingin diatur dan dilindungi dalam RUU Penyiaran adalah sama-sama terkait dengan konten yang disiarkannya.
“Sementara ke depan tantangannya akan ada AI, ada Starlink, kita enggak tahu nyebutnya apa nanti karena tidak pakai frekuensi. Entah apalagi nanti teknologi ke depan, tapi bentuknya adalah sebenarnya konten itu yang mau kita kawal sama-sama,” tutur dia.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, hingga Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dalam rangka panitia kerja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3).
Adapun RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang diusulkan Komisi I DPR RI.
Hal itu disampaikan Rano menyusul Senin (14/7) akan menjadi hari pertama masuk sekolah bagi pelajar-pelajar di Jakarta usai liburan.
“Besok masuk sekolah pertama. ASN diperbolehkan telat enggak untuk antar anak sekolah?,” tanya pada wartawan kepada Rano di Jakarta, Minggu malam.
“ASN telat, tukinnya dipotong,” jawab Rano.
Kendati demikian, Rano tidak membeberkan secara rinci pemotongan tukin bagi ASN yang telat.
Diketahui, berdasarkan Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026 (SK Kepala Dinas Pendidikan No. 89 Tahun 2025), hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli 2025 setelah libur semester genap pada 28 Juni-12 Juli 2025.
Adapun Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2025/2026 dimulai bersamaan dengan pembukaan tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperpanjang durasi Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah menjadi lima hari sehingga sekolah dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mengenali bakat para murid baru.
Kemendikdasmen juga mengajak para orang tua murid agar terlibat aktif dalam mempersiapkan anak untuk mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang menjadi pembuka tahun ajaran 2025/2026.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto meminta para orang tua agar dapat mendukung persiapan hingga hadir mendampingi putra-putri masing-masing ketika memulai jenjang pendidikan yang baru.
“Ini kalau kita bisa membuat area pantai ini yang batasnya seperti trek joging, jadi bersih begitu tidak ada bangunan, sehingga akan lebih menambah daya tarik. Karena kan orang yang datang ke sini tentu ingin menikmati pantainya,” kata Ni Luh di Jakarta, Sabtu.
Menurut Ni Luh, setelah meninjau langsung area pantai di tepi Danau Toba Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara Jumat (11/7), keberadaan bangunan pada area pantai itu justru mengurangi daya tariknya.
Wamenpar mengarahkan pembuatan jalur berlari (trek joging) sehingga wisatawan bisa mendapat pengalaman berolahraga dengan pemandangan pantai dan danau.
Namun, untuk itu diperlukan kolaborasi dalam penataan ulang bangunan yang berdiri di sepanjang pantai.
“Tentu ini butuh proses panjang, diskusi panjang dengan masyarakat di sini, dengan kelompok sadar wisata di sini, ibu kepala desanya juga, tentu saja, bagaimana memberikan kesadaran dan juga mengajak masyarakat memahami bahwa pantai inilah sebenarnya daya jualnya,” kata Wamenpar.
Ni Luh berharap kualitas pariwisata sekitar Danau Toba yang sebaik di Pantai Bulbul bisa dimaksimalkan potensinya untuk menarik kedatangan wisatawan yang lebih banyak lagi.
Berdasarkan informasi pariwisata daerah setempat, kawasan Pantai Bulbul atau Pantai Lumban Bulbul terletak di tepi Danau Toba, tepatnya di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara.
Berbeda dari pantai pada umumnya yang berbatasan dengan laut, Pantai Bulbul memiliki air tawar dan pasir putih yang indah karena letak geografis yang menawarkan keindahan pemandangan Danau Toba, perbukitan hijau, dan pepohonan yang rindang.
“Ini (Pantai Bulbul) satu kawasan yang punya potensi luar biasa karena garis pantainya panjang, pasirnya putih. Tadi saya sampai nanya, ini benaran pasir di sini? Ternyata benaran pasir. Di sini artinya ada potensi yang luar biasa,” kata Ni Luh.
Turut hadir mendampingi Wamenpar Ni Luh, Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Medan Ngatemin dan Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Muh Nurdin.
Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audy O Murphy mengatakan akan menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan Wakil Menteri Pariwisata.
“Dengan saran-saran dari Ibu Wamen, nanti kami akan segera tindak lanjuti dan ajak masyarakat serta pelaku usaha kepariwisataan di pantai ini untuk duduk bersama. Kami akan berdiskusi bagaimana supaya apa yang disampaikan Ibu Wamen bisa kami terapkan bersama, karena ini untuk kepentingan masyarakat dan pelaku usaha kepariwisataan di lokasi ini,” kata Audy.
