DETIK-BLOG

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batu Bara sebagai lembaga yang akan melakukan pungut salur iuran batu bara penting untuk segera direalisasikan.

Sejatinya, MIP itu sendiri dibentuk selain untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri, tapi juga untuk menjembatani aspek keadilan di antara pengusaha pertambangan batu bara, terutama karena adanya disparitas harga batu bara di pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO) atau untuk keperluan dalam negeri.

Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli mengatakan, walaupun kini harga batu bara sudah menurun ke level US$ 140-150’an per ton, jauh di bawah 1-2 tahun lalu ketika harga batu bara sempat di atas US$ 400 per ton, namun tetap masih jauh lebih tinggi dari harga domestik atau DMO.

Seperti diketahui, harga batu bara untuk domestik dipatok maksimal US$ 70 per ton untuk sektor ketenagalistrikan dan US$ 90 per ton untuk non kelistrikan, seperti industri semen dan pupuk.

“Tetapi MIP ini juga bisa membantu pengusaha-pengusaha batu bara yang memang fokus mensuplai dalam negeri,” jelas Rizal kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (29/8/2024).

Dia menjelaskan, batu bara jenis thermal coal yakni batu bara untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan memasok kebutuhan industri masih diperlukan dalam negeri dibandingkan dengan batu bara dengan jenis coking coal.

“Nah tetapi yang thermal coal itu masih sangat kita butuhkan untuk menghidupkan PLTU kita baik kelistrikan maupun non-kelistrikan seperti semen, pupuk, kemudian tekstil nah ini masih sangat kita perlukan,” ujarnya.

Dengan begitu, Rizal menilai pembentukan MIP masih sangat diperlukan, terutama untuk perusahaan batu bara dalam negeri yang memang fokus untuk memasok batu bara untuk DMO.

“Nah sehingga MIP ini juga masih diperlukan. Tapi bagaimana pemerintah bisa melakukan koordinasi dengan baik dan cepat serta efisien sehingga MIP ini bisa segera diberlakukan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai pelaksanaan pungutan iuran batu bara perusahaan tambang melalui MIP cukup penting untuk segera dijalankan.

Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Tubagus Nugraha sempat membeberkan skema iuran ini dibutuhkan guna mengatasi masalah disparitas harga batu bara di pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO).

Terlebih, apabila berkaca pada tahun 2022 lalu, pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit PLN sempat mengkhawatirkan. Ini terjadi lantaran para penambang batu bara lebih memprioritaskan ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri lantaran harga jualnya lebih bagus.

“Pasca pengalaman kita di awal tahun 2022, kita agak babak belur nih, pembangkit-pembangkit ini terkait dengan pasokannya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian pasokan batu bara untuk kepentingan domestik, khususnya untuk kelistrikan umum itu bisa aman,” ujar dia dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Tubagus menyadari negara saat ini sangat bergantung kepada batu bara lantaran komoditas ini telah menjadi salah satu sumber devisa. Namun di satu sisi, batu bara juga dibutuhkan sebagai sumber energi domestik.

“Kuncinya ini after 2022 di awal tahun itu, maka mekanisme ketahanan energi itu menjadi penting untuk pasokan dalam negeri,” ujarnya.

Oleh sebab itu, setidaknya terdapat tiga persoalan yang saat ini menjadi fokus pemerintah pasca kejadian 2022 lalu. Pertama tidak semua spesifikasi batu bara yang diproduksi oleh para penambang cocok digunakan untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Kedua, terdapat disparitas harga antara harga dalam negeri dengan harga internasional. Ketiga mekanisme denda dan kompensasi yang selama ini diimplementasikan kurang cukup untuk kemudian membentuk sebuah kepatuhan yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha.

“Nah ini concern-concern itu kemudian kita mencari solusi yang lebih tepat, lebih berkelanjutan, dan memang di satu sisi lebih fairness gitu, lebih berkeadilan, dan dari sisi beban fiskal pun jangan sampai ini menjadi tambahan beban fiskal bagi negara,” kata dia.

PDIP batal mengumumkan nama Anies Baswedan-Rano Karno untuk bertarung di Pilgub Jakarta 2024, Senin (26/8/2024). Nama Anies justru tenggelam, Pramono Anung justru digadang-gadang yang akan menemani Rano Karno.

Juru Bicara Anies Baswedan, Usamah Abdul Aziz akhirnya buka suara. Menurut pria yang akrab disapa Sami itu, kubu Anies masih masih berharap nama Anies Baswedan masih menjadi kandidat utama Cagub Jakarta 2024-2029.

“Harapan selalu ada karena batas akhir di tanggal 29 (Agustus),” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/8/2024).

Pada kesempatan itu, Sami mengungkapkan bahwa pertemuan kemarin antara Anies dan Rano Karno berlangsung hangat. Dia menceritakan keduanya saling berdiskusi, berkomunikasi dan bertukar pikiran soal Jakarta yang harus menjadi kota yang lebih baik lagi dari saat ini.

“Diskusi berlangsung secara hangat,” imbuhnya.

Mengenai masih belum diumumkan sekaligus dideklarasikan oleh PDIP, Sami menegaskan itu adalah hak mereka.

“Itu wewenang partai. Kami di sini tidak mempertanyakan itu. Itu sudah hak partai untuk menentukan siapa untuk Pilgub Jakarta,” bebernya.

Dia menyatakan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan PDIP. Sami meminta masyarakat untuk bersabar untuk menunggu kepastian dari PDIP.

“Komunikasi dengan internal PDIP sudah sejak lama. Komunikasi masih berlanjut dan berlangsung, kita tunggu aja kepastian ke depan,” ucapnya.

“Jelas kami sangat menghargai dari Megawati itu hak beliau dan kami akan berkomunikasi terus dengan teman-teman PDIP bertemu dengan kesimpulan-kesimpulan untuk kesepahaman bersama,” sebutnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejatinya sudah menyiapkan sebuah draft mengenai pembentukan Satgas Penegakan Hukum di Sektor ESDM, sebagai uoata untuk membasmi praktik illegal mining di Indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba, Bambang Suswantono mengatakan, Kementerian ESDM sudah lama mengajukan penambahan Ditjen baru ini ke Menpan RB dan hingga sekarang belum terealisasi.

“Kita mengusulkan upaya lain bukan dengan membuat Dirjen baru, tetapi upaya untuk penegakan hukum. Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM pada masa Mahfud MD dan kita sudah membuat draf tentang “Satgas Penegakan Hukum Sektor ESDM” yang terdiri dari empat bidang,” terang Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, dikutip Selasa (27/8/2024).

Adapun empat bidang itu diantaranya: Pertama, Satgas Penegakan Hukum Illegal Mining dengan Ditjen Minerba sebagai leading sektornya. Kedua, illegal drilling dengan leading sektornya Ditjen Migas. Ketiga, distribusi bahan bakar dengan Kepala BPH Migas sebagai leading sektornya dan Keempat atau yang terakhir pencurian listrik dengan leading sektornya Ditjen Gatrik.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal itu diperlukan kesadaran semua pihak (kesadaran kolektif), mulai dari pemerintah, DPR RI, masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Terkait dengan illegal mining, kita akan buat forum khusus untuk berdiskusi, seperti Focus Group Discussion (FGD) agar konsumsinya terbatas. Saya akan bongkar saja karena saya mantan pengusaha jadi aga sedikit tahu,” ujar Bahlil menjawab pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR di Jakarta, dikutip Selasa (27/8/2024).

Bahlil menegaskan kegiatan pertambangan ilegal sangat merugikan masyarakat dan negara sehingga diperlukan konsensus bersama. “Tetap saya harus sepakat dengan Bapak dan Ibu (anggota Komisi VII) semua. Ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama kalau kita ingin melakukan perubahan pada negara,” lanjut Bahlil.

Penyelesaian pertambangan ilegal ini, ditegaskan Bahlil, memerlukan kesadaran semua pihak, termasuk aparat enegak hukum. “Ilegall mining ini sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif terutama pada kami (pemerintah), yang ada di sini (DPR RI), dan aparat penegak hukum karena ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya komit kita akan selesaikan,” pungkas Bahlil.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 2.189 triliun. Risiko global, hingga banyaknya sektor informal dan maraknya digitalisasi diprediksi akan menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyebut tantangan pertama datang dari risiko global yang masih tinggi berupa pelemahan ekonomi, tensi geopolitik, dan disrupsi perdagangan. Hal tersebut diprediksi akan berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga.

“Disrupsi perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan mempengaruhi penerimaan perpajakan terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Senin, (26/8/2024).

Pemerintah berpandangan inflasi dan suku bunga sebenarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Namun, hal itu juga berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat jika tak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. “Kebijakan perpajakan dan insentif perpajakan yang tepat sangat diperlukan,” tulis pemerintah.

Tantangan kedua datang dari pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Pemerintah menyebut perlu upaya untuk menangkap potensi perpajakan dari pergeseran aktivitas ini.

“Digitalisasi di satu sisi memang memberikan kemudahan berusaha pada hampir seluruh sektor, namun di sisi lain, digitalisasi juga harus diikuti oleh sistem perpajakan yang dapat mengakomodasi pemungutan pajak.”

Sementara itu, tantangan ketiga yang diantisipasi pemerintah adalah pergeseran struktur ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang mayoritas masih informal. Pemerintah menyebut hal ini menjadi tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia karena sektor informal sulit dideteksi.

“Hal ini disebabkan oleh tidak terdaftarnya pelaku bisnis sektor informal pada sistem perpajakan,” sebut pemerintah.

Selain itu, pelaku bisnis formal yang terdaftar sebagian besar memiliki peredaran usaha yang kecil atau menengah kurang dari Rp300 juta. Dengan demikian, mereka tidak termasuk dalam golongan yang dapat dikenai pajak.

Untuk mengatasi ini, pemerintah menyebut pemberian insentif perpajakan yang mendorong usaha untuk berkembang amat diperlukan. Sebab peningkatan sektor formal di Indonesia pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara.

Pemerintah akan mulai menggelar proses seleksi bagi tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (non-ASN) sebagai ASN, khususnya dalam formasi jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketentuan proses seleksi ini telah pemerintah tetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

Lalu, adapula Kepmen PANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah TA 2024, serta Kepmen PANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan TA 2024.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, pengadaan PPPK 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, di antaranya eks tenaga honorer kategori II atau THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN; serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Seleksi PPPK 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Aba mengatakan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis.

“Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas,” ungkap Aba dalam Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PPPK Tahun 2024 secara daring, dikutip dari siaran pers, Senin (26/8/2024).

Kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi JF Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan.

Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Tiap instansi terutama instansi daerah juga diamanatkan harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing.

“Adapun Pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN pada database BKN yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,” ucap Aba.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di 1 formasi jabatan pada 1 instansi dalam 1 kali periode pendaftaran.

“Selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan,” tutur Aba.

Dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

“Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta,” ucap Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto.

Per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu formasi CPNS sebanyak 248.993, yang terdiri dari 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Tidak banyak perusahaan yang bisa bertahan lama. Boston Consulting Group mencatat usia harapan hidup perusahaan rata-rata hanya sekitar 40-50 tahun. Jika lebih, berarti beruntung.

Pasalnya, untuk mencapai usia segitu tentu tak mudah. Terpaan angin kencang, seperti salah kelola, konflik, krisis eksternal, terkadang membuat perusahaan tak mampu bertahan lama. Perusahaan yang berusia panjang juga dipastikan sudah tahan uji terhadap beragam guncangan ekonomi dan politik. Mereka terus berinovasi agar tetap kokoh di tengah guncangan tersebut.

Apalagi, jika perusahaan tersebut beroperasi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alhasil, hanya segelintir perusahaan saja yang mampu melakukannya.

CNBC Indonesia telah mencatat 10 perusahaan tertua di Indonesia yang masih bertahan melewati berbagai dinamika zaman sampai sekarang. Perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui jaman dengan segala terobosan dan posisi pentingnya. Berikut daftarnya:

1. Pos Indonesia (1746)

Besarnya arus perdagangan di Indonesia mendorong Gubernur Jenderal VOC,Gustaaf Willem Baron van Imhoff, mendirikan lembaga pengantaran barang melalui sistem pos. Tujuannya supaya arus kegiatan dagang bisa lancar.

Maka, pada 26 Agustus 1746 berdiri kantor pos pertama di Indonesia yang berada di Batavia. Mengutip dari The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (2007), sejarah kemudian mencatat bahwa tujuan pendirian pos berhasil.

Seiring waktu, keberadaan lembaga pos (Posten Telegrafdienst) membuat aksesibilitas perdagangan bisa terjaga. Apalagi usai kantor pos di Semarang dan rute perjalanan berupa Jalan Raya Pos buatan Daendels tercipta.

Dinamika politik dan ekonomi di masa kolonial tak membuat kantor pos berhenti. Malah makin eksis hingga era kemerdekaan. Di era kemerdekaan, berdiri kantor-kantor pos di seluruh kota Indonesia. Semuanya saling terkoneksi.

Sampai sekarang, kantor pos masih eksis, sekalipun kini kembang-kempis dihajar pesaing dan perubahan zaman menuju digitalisasi

2. Bank Rakyat Indonesia (1895)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank pelat merah ini hampir tidak pernah tergeser dari jajaran big four dan salah satu bank dengan kapitalisasi pasar atau market cap paling besar.

BRI termasuk salah satu bank dengan sejarah panjang dan tertua di Indonesia. Buku One Hundred Years Bank Rakyat Indonesia, 1895-1995 (1995:5-6) mencatat sejarah BRI bermula dari kas masjid.

Pada 1894, ada guru sekolah yang ingin mengadakan pesta sunatan. Namun, guru itu tak punya uang dan terpaksa mengutang ke rentenir. Kabar ini kemudian terdengar oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Dia prihatin sebab sudah pasti gaji guru yang kecil bakal bergelut dengan tagihan rentenir.

Kebetulan, dia diberikan amanah mengelola uang kas masjid KotaPurwokerto sebesar 4.000 gulden. Dia punya ide untuk menjadikan uang kas itu sebagai sarana menolong guru supaya tak lagi meminjam ke rentenir. Selain guru, para pegawai dan petani juga bisa meminjam.

Langkah Wiriaatmadja semakin maju pada tahun berikutnya. Pada 16 Desember 1895, upaya Wirjaatmadja itu kemudian berhasil membentuk bank simpan pinjam De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Dia membentuk bank bersama Raden Atma Soepradja, R. Atma Soebrata dan R. Djaja Soemitra.

Berdasar Staatsblad No. 82 tahun 1934, bank ini menjadi bank umum kredit rakyat alias Algemene Volkscrediet Bank (AVB) sejak 19 Februari 1934. Lalu, di zaman pendudukan Jepang, AVB diubah menjadi Syomin Ginko.

Setelah Indonesia merdeka, namanya lalu berganti menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI). Di tangan pemerintah Indonesia pula, BRI diambilalih menjadi bank milik negara..

3. Unilever (1933)

Unilever merupakan perusahaan asal Inggris yang berdiri pada 1 Januari 1930. Perusahaan ini merupakan gabungan dari dua perusahaan Eropa, yakni Margarin Uniedan Lever & Co.

Sebagai perusahaan multinasional, Unilever bergerak di banyak negara dengan mendirikan pabrik baru. Salah satunya di Indonesia yang hadir pertama kali pada 1933. Unilever berdiri di Indonesia tepatnya pada 5 Desember 1933 lewat Lever Zeepfabrieken N.V. Perusahaan ini berdiri di Angke, Jakarta Utara.

Bertahan lebih dari sembilan dekade, Unilever berkembang menjadi raksasa yang ikut menopang ekonomi Indonesia dari era sebelum Kemerdekaan, Era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

Nilai ekonomi yang didistribusikan Unilever pada 2023 saja mencapai Rp 38,92 triliun dengan melibatkan 4.800 pekerja, 500.000 ritel kecil, hingga puluhan ribu petani. Nilai ekonomi yang didistribusikan setara dengan 0,2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kehadiran Unilever tak hanya menggerakkan ekonomi domestik tetapi juga merevolusi peradaban dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Tak hanya lewat inovasi produk, Unilever juga menjadi garda terdepan dalam cara pandang hingga cara hidup masyarakat Indonesia.

Bahkan, produk-produk Unilever menjadi kata ganti untuk beberapa fungsi. Misalkan, orang sering menyebut Sunlight untuk semua produk sabun cuci piring. Menyebut Rinso saat memberi sabun cuci baju atau Lifebuoy untuk sabun mandi batangan. Padahal, Sunlight, Lifebuoy, dan Rinso hanyalah nama brand Unilever.

Diperkirakan setiap rumah tangga memiliki setidaknya dua produk Unilever.

Produk Unilever menemani kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari produk makanan (Bango, Royco, Knorr, Walls, Buavita, Sari Wangi) hingga produk kebersihan, serta produk-produk rumah tangga (Clear, Sunsilk, Lifebouy, Molto, Wipol, Axe, SuperPell, serta tentu saja Dove dan Axe).

Dengan begitu besarnya peran produk Unilever di masyarakat, tak heran jika penulis Geoffrey Jones dalam Renewing Unilever: Transformation and Tradition (2005) mengatakan, sulit membayangkan kehidupan dunia tanpa produk Unilever.

Selama lebih dari 90 tahun berdiri di Indonesia, puluhan inovasi serta terobosan kerap dikeluarkan untuk terus relevan dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Unilever juga kerap menjadi trendsetter, misalnya menjadi salah satu perusahaan yang memperkenalkan kebiasaan baru dari menggunakan sabun batang ke sabun cair hingga memperkenalkan penggunaan deodorant.

Keseriusannya nya untuk memberikan rasa aman bagi Konsumen muslim juga ditunjukkan melalui sertifikasi Halal. Tidak hanya produk-produknya saja yang Halal tetapi juga pabriknya.

Tercatat bahwa Unilever adalah salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) pertama yang pabriknya mendapatkan sertifikasi halal pada 1994.
Unilever juga merevolusi prinsip tata kelola perusahaan dengan memberdayakan pemasok barang, menerapkan kebijakan cuti melahirkan selama empat bulan dan cuti ayah selama tiga minggu sejak lama.

Terobosan lainnya adalah dalam hal lingkungan. Jauh sebelum isu Lingkungan (Environmental), Sosial (Social) dan Tata Kelola (Governance) mengemuka seperti saat ini, Unilever sudah menerapkannya.

Merujuk laporan keberlanjutanya pada 2023, Unilever mengumumkan keberhasilannya mengumpulkan dan memproses 56.159 ton sampah plastik. Jumlah tersebut lebih banyak dari plastik yang mereka gunakan untuk menjual produknya.

Unilever juga memahami sepenuhnya pentingnya air untuk kehidupan. Perusahaan berhasil membantu mengelola 952.000 liter air hujan, yang kemudian digunakan untuk mencuci piring, menyiram tanaman, dan berbagai kegiatan di Pondok Pesantren AlBinaa.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil menjaga kondisi likuiditas valuta asing (valas) dengan baik, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, risk appetite maupun risk tolerance BNI.

Direktur Finance Novita Widya Anggraini mengatakan, likuiditas tersebut juga cukup untuk mendukung rencana ekspansi kredit valas yang dijalankan oleh BNI. Selain itu, BNI pun memang masih fokus untuk mendukung ekspansi kredit valas sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan.

“Instrumen valas jangka pendek yang diterbitkan Bank Indonesia, seperti sekuritas valas Bank Indonesia, tetap menjadi salah satu alternatif penempatan yang kami pertimbangkan. Keputusan untuk menggunakan instrumen ini akan selalu mempertimbangkan kondisi likuiditas dan juga kebutuhan operasional kami,” ungkap dia dalam acara Public Expose BNI di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Di samping itu, terkait tren likuiditas valas BNI ke depan, pihak BNI melihat outlook masih dapat terjaga dengan baik. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) masih menjadi prioritas BNI dalam pendanaan valas.

“Selain itu, BNI akan aktif melakukan inisiasi pendanaan jangka menengah sampai dengan jangka panjang yang berasal dari non- dana pihak ketiga, baik secara bilateral ataupun sindikasi loan, atau melalui instrumen capital market untuk menjaga sustainabilitas pertumbuhan bisnis bank,” kata dia.

Sementara itu, dari sisi DPK, BNI juga banyak mendapatkan potensi penempatan devisa hasil ekspor untuk nasabah-nasabah eksportir yang cukup signifikan dan sustain. Sebagai pengingat, pada April lalu, BNI berhasil menerbitkan global bond senilai US$ 500 juta dan ini mengalami oversubscribe ketika dipasarkan hingga 6,3 kali. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap BNI.

“Dengan demikian, kami optimis likuiditas valas akan tetap stabil dan dapat terus mendukung pertumbuhan bisnis dan kebutuhan nasabah,” tandasnya.

Krisis besar mengancam pisang di muka Bumi. Wabah yang membunuh pisang di perkebunan seluruh dunia pada periode 1950-1960 muncul lagi dalam beberapa tahun terakhir.

Pembunuh yang berpotensi menyebabkan “kiamat” pisang ini diberi nama fusarium wilt, wabah penyakit tumbuhan yang mematikan untuk varietas pisang Cavendish. Cavendish adalah varietas pisang dominan yang kini dikonsumsi di seluruh dunia.

Wabah “kiamat” pisang modern adalah jamur Fusarium oxysporum (Foc TR4). Infeksi Foc TR4 pertama kali muncul pada 1970-an kemudian menyebar ke penjuru dunia.

Penyakit ini sangat sulit diberantas sehingga petani pisang seringkali harus memusnahkan dan berhenti menanam di seluruh area kebun.

Peneliti dari University of Massachusetts Amherst baru-baru ini menerbitkan laporan hasil penelitian di jurnal Nature Microbiology tentang peluang memberantas penyakit “kiamat” pisang.

Riset tersebut meneliti struktur genetik TR4 dan menemukan bahwa jamur pembunuh pisang Cavendish berbeda dengan pembunuh pisang varietas Gros Michel pada 1950-an. Sebelum Cavendish menjadi varietas pisang dominan di rak supermarket, Gros Michel adalah rajanya.

Peneliti menemukan bahwa TR4 membunuh tanaman pisang dengan menghasilkan nitrat oksida. Oleh karena itu, wabah TR4 bisa diredam jika riset menemukan cara untuk merekayasa gen terkait nitrat oksida.

“Lewat identifikasi sekuen genetik, kita bisa membuka banyak cara untuk mitigasi, hingga mengendalikan penyebaran Foc TR4,” kata penulis utama dalam laporan penelitian tersebut, yang bernama Yong Zhang.

Namun, peneliti menegaskan bahwa “kiamat” pisang terus mengancam selama permasalahan utama belum ditemukan solusinya. Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri pisang adalah sistem tanam yang monokultur, yaitu menggunakan “kloning” dari satu tanaman.

“Tanpa keberagaman di sistem tanam komersial, mereka terus menjadi target empuk bagi patogen. [Salah satu solusinya] mungkin lain kali membeli pisang, coba varietas lain yang tersedia [selain Cavendish],” kata Li-Ju Ma, peneliti lain yang terlibat dalam riset tersebut.

Mpox atau monkeypox kembali menjadi perhatian setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan penyakit zoonosis tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat global untuk yang kedua kalinya setelah 2022.

Meskipun varian baru, yakni Clade 1 diklaim masih belum ditemukan di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) meminta masyarakat RI untuk mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan virus Mpox.

“Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan perilaku seksual yang sehat, seperti tidak gonta ganti pasangan ataupun perilaku seks sesama jenis,” ujar Plh. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Yudhi Pramono, dikutip Jumat (23/8/2024).

“Jika bergejala Mpox, segera mengunjungi dokter ke fasilitas kesehatan terdekat,” sambungnya.

Selain itu, Yudhi juga meminta masyarakat Indonesia untuk menghindari sementara rencana perjalanan ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang terjangkit Mpox. Saat ini, negara-negara yang telah mengonfirmasi kasus terbaru Mpox, termasuk Clade I adalah Benua Afrika, Swedia, dan Thailand.

Yudhi mengatakan bahwa Mpox dapat menular melalui kulit ke kulit atau membran mukosa, termasuk saat melakukan kontak seksual. Sementara itu, penularan melalui droplet umumnya membutuhkan kontak erat yang lama sehingga anggota keluarga yang tinggal serumah atau kontak erat dengan kasus lebih berisiko untuk tertular.

Mengutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada beberapa cara penularan Mpox yang sejauh ini ditemukan oleh para ahli, yakni dari manusia ke manusia, benda sekitar, kehamilan, manusia ke hewan, dan hewan ke manusia. Berikut ulasannya.

1. Manusia ke Manusia

Sejauh ini, Mpox ditemukan dapat menular dari manusia ke manusia melalui sentuhan, hubungan seks, dan berbicara atau bernapas di dekat seseorang yang mengidap Mpox. Dilaporkan, penularan melalui berbicara atau bernapas dapat terjadi berkat partikel pernapasan atau droplet dari pasien terkonfirmasi.

Namun, WHO mengungkapkan bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui bagaimana virus menyebar selama wabah di berbagai tempat dan kondisi.

2. Benda

Sejauh ini, para ilmuwan menemukan bahwa virus penyebab Mpox mampu bertahan selama beberapa waktu pada pakaian, perlengkapan tidur, handuk, benda, elektronik, dan permukaan yang telah disentuh oleh pengidap Mpox.

“Orang lain yang bersentuhan dengan barang-barang tersebut dapat terinfeksi jika tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka,” tulis PBB.

3. Kehamilan

Ternyata, Mpox dapat menyebar selama kehamilan ke janin, selama atau setelah kelahiran melalui kontak kulit ke kulit, atau dari orang tua yang mengidap Mpox ke bayi atau anak selama kontak dekat.

4. Manusia ke Hewan

Di Bumi, ada banyak spesies hewan yang diketahui rentan terhadap virus sehingga ada potensi penularan virus dari manusia ke hewan dalam berbagai situasi.

Maka dari itu, orang yang telah terkonfirmasi atau diduga menderita Mpox harus menghindari kontak fisik dekat dengan hewan, termasuk peliharaan, seperti kucing, anjing, dan hamster, serta ternak dan satwa liar.

5. Hewan ke Manusia

Seseorang yang melakukan kontak fisik dengan hewan yang membawa virus, seperti beberapa spesies monyet atau hewan pengerat darat, seperti tupai pohon juga dapat tertular Mpox.

Biasanya, paparan tersebut dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran. Tak hanya itu, penularan juga bisa terjadi selama aktivitas, seperti berburu, menguliti, menjebak, atau menyiapkan makanan. Virus juga dapat tertular melalui makan daging yang terkontaminasi yang tidak dimasak dengan matang.

Berdasarkan laporan “Technical Report Mpox di Indonesia Tahun 2023” oleh Kemenkes pada 2024, gejala Mpox pada kasus konfirmasi yang paling banyak dilaporkan adalah lesi, demam, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening.

Sebagai informasi, WHO kembali menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) pada 14 Agustus 2024 menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. 

Menurut laporan Multi-country outbreak of mpox. External Situation Report 35 yang diterbitkan WHO pada 12 Agustus 2024, 116 negara anggota WHO sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2024 melaporkan 99.176 kasus terkonfirmasi Mpox dan 208 kematian.

Di kawasan Afrika, Republik Demokratik Kongo menjadi negara dengan jumlah kasus Mpox tertinggi, yakni menyumbang sekitar 96 persen dari total kasus di benua tersebut.

Selama periode enam bulan terakhir, yakni 1 Januari hingga 30 Juni 2024. wilayah Afrika mengonfirmasi lebih banyak kasus Mpox dibandingkan wilayah lain dalam dua bulan berturut-turut. Hal ini dapat dikaitkan dengan meluasnya wabah dan meningkatnya jumlah kasus di wilayah tersebut, terutama di Republik Demokratik Kongo.

Dalam laporan terbaru WHO pada 15 Agustus 2024, Swedia menjadi negara pertama di luar benua Afrika yang mengkonfirmasi Mpox berjenis Clade 1b pada seseorang dengan riwayat perjalanan ke Afrika Tengah. Clade 1 dianggap lebih parah dan menular dibanding Clade 2. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah pada akhir perdagangan sesi I Kamis (22/8/2024), di tengah gejolak politik di dalam negeri yang sedang panas belakangan ini.

Hingga pukul 12:00 WIB, IHSG melemah 0,57% ke posisi 7.511,29, meski terkoreksi, tetapi IHSG masih berada di level psikologis 7.500.

Hingga akhir sesi I hari ini, perdagangan IHSG cukup ramai, di mana nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 31,8 triliun dengan volume transaksi mencapai 11 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 623.538 kali. Sebanyak 205 saham menguat, 350 saham terkoreksi, dan 219 saham stagnan.

IHSG merana di tengah adanya aksi demo besar-besaran oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dan para buruh sebagai protes terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Protes keras sudah membanjiri lini masa sejak kemarin. Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial dengan tulisan “”Peringatan Darurat”.

Pantauan CNBC Indonesia, sejak Rabu kemarin hingga Kamis pagi, banyak yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut.

Protes bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kedua partai tersebut terhadap UU Pilkada.

Dalam keputusan MK disebut partai politik (parpol) tidak perlu memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengajukan calon kepala daerah.

Namun, Baleg DPR kemudian memutuskan hal yang berbeda dengan MK DPR sepakat jika perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang mempunyai kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya.

DPR juga memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) sehingga batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih dan bertolak belakang dengan putusan MK.

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 4 Juni 2024 menyebut batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih.

toto slot online