Pemerintah Indonesia telah membuat target final untuk memasukkan dokumen initial memorandum dalam proses aksesi Indonesia ke OECD. Dokumen itu pemerintah targetkan masuk ke Sekretariat Jenderal OCED pada Maret 2025.
Sebagaimana diketahui, dokumen initial memorandum berisi self-assessment atau penilaian pribadi pemerintah terhadap keselarasan peraturan, kebijakan, dan praktik Indonesia dengan instrumen-instrumen OECD yang relevan.
“Kita akan segera masukkan initial memorandum untuk OECD yang kita harap bisa masuk Maret 2025,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Sebagaimana diketahui, pemerintah Tim Nasional OECD untuk menyusun dokumen itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024. Tim ini diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tim ini Terdiri dari 64 Kementerian/Lembaga/Insitusi baik unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah, Tim Nasional OECD akan bermitra bersama 26 Komite OECD dengan 243 instrumen dan standar OECD yang harus diikuti oleh Indonesia.
Sejumlah Kementerian dan Lembaga juga telah menunjukkan perhatian yang serius dengan membentuk tim kerja dan menyusun worksheet untuk menganalisis kesesuaian instrumen hukum OECD dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Guna memastikan proses aksesi dilakukan secara inklusif dan transparan, Pemerintah juga secara resmi telah meluncurkan Portal Aksesi OECD dan Informasi Aksesi (INA) OECD sebagai platform digital yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses aksesi Indonesia.
Portal itu digunakan untuk kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan selama proses aksesi, platform INA OECD juga diharapkan dapat mempercepat waktu respons dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih efisien antar pemangku kepentingan, termasuk koordinasi dengan pihak OECD.
Seluruh pemangku kepentingan akan dapat mengakses perencanaan, pelacakan kemajuan, penyimpanan dokumen digital, dan pengelolaan kalender secara terstruktur dan aman. Selain itu, sistem tersebut juga terbuka untuk masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa peluncuran Portal Aksesi OECD dan INA OECD ini merupakan langkah nyata untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan.
Pada saat peluncuran portal itu, Airlangga mengklaim bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan sistem digital dalam proses aksesi OECD sebagai komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dan mempercepat reformasi di berbagai sektor sesuai dengan standar dan rekomendasi OECD.