Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal mengambil alih sumur-sumur minyak idle yang tidak dioptimalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pasalnya, pemanfaatan sumur idle cukup penting untuk menggenjot lifting minyak nasional.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi berharap agar para KKKS mengembalikan sumur-sumur idle tersebut kepada negara, terutama apabila dianggap sudah tidak potensial untuk dikembangkan.
“Jadi konsepnya siapa yang kurang. Ya kalau nggak potensial dan nggak bisa ya udah kembalikan aja gitu. Kemarin kan di pengembalian IUP itu kan ada kriterianya. Kalau RKAB nya gak pernah ada dan nggak diurus, jangan dipegang aja izinnya, dikembalikan dong, makanya dicabut,” kata Agus ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (11/10/2024).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya optimalisasi sumur-sumur minyak idle di Indonesia. Sebab, dari total 44.900 sumur minyak yang ada, hanya 16.500 yang aktif dengan 5.000 sumur idle yang masih memiliki potensi untuk digenjot kembali.
Ia lantas menekankan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas jika perusahaan, termasuk BUMN tidak segera mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur idle tersebut.
Bahlil mengancam apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun BUMN tidak segera bertindak, pemerintah mempertimbangkan untuk mengambil alih sumur-sumur tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang lebih mampu.
“Kalau kemarin kita cabut tahun 2018 IUP, nah ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita,” ungkap Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit, Rabu (9/10/2024).
Bahlil menyoroti bahwa sebagian besar konsesi sumur idle dimiliki oleh BUMN, khususnya Pertamina. Ia lantas mengingatkan bahwa negara membutuhkan produksi, bukan izin yang dibawa tidur.
“Jangan digenggam dong, kita negara butuh gimana? Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN Ijin-ijinnya pun dibawa tidur. Negara gak butuh tidur. Negara butuh produksi,” kata dia.