Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa panas bumi dan air (hydro) memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang dapat menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara sebagai pembangkit penopang beban puncak (baseload).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani menyampaikan panas bumi dan hydro memiliki kemampuan untuk menjadi baseload lantaran sumber energi ini bersifat lebih stabil dan dapat diandalkan.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah berfokus pada dua sektor utama energi terbarukan tersebut untuk menggantikan batu bara secara bertahap.
“Nah terutama panas bumi ini kita harus memaksimalkannya,” kata Eniya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia di 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, di JCC, Kamis (19/9/2024).
Menurut Eniya, sebagai bagian dari kebijakan energi nasional, maka pengembangan panas bumi akan terus didorong, baik itu melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Adapun, saat ini pemerintah tengah mengupayakan untuk memaksimalkan potensi ini seiring dengan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Mengingat, dari potensi panas bumi sebesar 24 Giga Watt (GW), setidaknya yang dimanfaatkan baru sebesar 2.688 Mega Watt (MW).
“Tahun ini kita juga sudah ada penambahan 90 Mega Watt lagi, sehingga implementasi dari 24 Giga Watt itu sudah terinstall sekitar 2,5 Giga Watt, tapi sekarang dengan ada penambahan 90 Mega Watt itu kita sudah mencapai di angka 2.688 Mega Watt,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Julfi Hadi menilai bahwa panas bumi merupakan satu-satunya energi terbarukan yang bisa diandalkan sebagai baseload. Namun, untuk mempercepat pengembangan energi ini, diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada.
Julfi membeberkan terdapat dua masalah mendasar yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi. Pertama, subsurface risk yakni risiko eksplorasi di bawah tanah yang menjadi faktor ketidakpastian utama dalam pengembangan panas bumi.
Kedua, yakni komersialisasi dari proyek itu sendiri. Adapun pengembangan proyek panas bumi harus dapat menghasilkan harga yang kompetitif.
“Nah dari dulu ada dua paradigm, tarif adjustment yang harus dinaikkan atau IPP seperti Pertamina harus bisa membuat geothermal ini lebih kompetitif. Sekali lagi please note ini sole offtaker PLN, heavily regulated tentu pemerintah harus main peranan. Cuman IPP sekarang yang harus juga fokus bagaimana bisa membuat proyek ini kompetitif,” tambahnya.